Rabu , 03 Apr 2024, 10:32 WIB
Jelang Lebaran, Sat Reskrim Polres Indramayu Kembali Sidak SPBU
Kamis , 15 Feb 2024, 07:26 WIB
Merasa Dicurangi? Bacalah Doa Memohon Keadilan
Rabu , 14 Feb 2024, 15:47 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Ungkap Adanya Indikasi Kecurangan di Jateng-Jatim Saat Pencoblosan
Senin , 12 Feb 2024, 14:26 WIB
Peringatan untuk Orang-orang yang Curang
Senin , 12 Feb 2024, 13:44 WIB
Dituding Lakukan Kecurangan, Zulhas: Zaman Gini Mana Bisa Curang?
Senin , 12 Feb 2024, 11:03 WIB
Kapolda Jabar Minta Semua Jajarannya Tindak Tegas Pelaku Kecurangan Pemilu
Kamis , 08 Feb 2024, 21:01 WIB
Ribuan Kader PKB Jabar Ikuti Kampanye Akbar AMIN, Siap Lawan Kecurangan
Selasa , 05 Sep 2023, 19:28 WIB
Kaum yang Suka Curang akan Ditimpa Kemarau PanjangÂ
Selasa , 05 Sep 2023, 19:18 WIB
Kaum yang Suka Curang akan Ditimpa Kemarau PanjangÂ
Kamis , 03 Feb 2022, 20:15 WIB
Fraud Sebagai Pelanggaran dalam Etika Bisnis
Selasa , 18 Jan 2022, 18:18 WIB
Gimni Minta Pengawasan Minyak Goreng Subsidi Diperketat
Gimni Minta Pengawasan Minyak Goreng Subsidi Diperketat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Minyak Goreng Nabati (Gimni) meminta pemerintah dapat mengawasi dengan ketat program minyak goreng bersubsidi yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan. Sebab, terdapat potensi terjadinya kecurangan dalam penyalahgunaan minyak goreng bersubsidi tersebut. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati (Gimni), Sahat Sinaga, mengatakan, penjualan minyak goreng subsidi secara bebas dapat memberikan celah bagi oknum-oknum yang...
Selasa , 18 Jan 2022, 18:18 WIB
Gimni Minta Pengawasan Minyak Goreng Subsidi Diperketat
Senin , 08 Nov 2021, 16:01 WIB
5 Perkara Perusak yang Binasakan Bangsa Menurut Rasulullah
Sabtu , 22 Jun 2019, 14:49 WIB
Jubir TKN Nilai Kecurangan di Pilpres Sulit Dibuktikan
Jumat , 10 May 2019, 20:55 WIB
In Picture: Protes Kecurangan, Emak-Emak Gelar Aksi Keprihatinan
Selasa , 27 Nov 2018, 12:39 WIB
Hanya Ada Dua Tipe Perselingkuhan dalam Hubungan
Selasa , 16 Feb 2016, 18:05 WIB
Perhatikan 7 Modus Kecurangan Money Changer
Sabtu , 23 Jan 2016, 09:31 WIB
Haiti Tunda Pemilu
Ahad , 07 Jun 2015, 21:12 WIB
Panitia SBMPTN Usahakan Kecurangan tidak Terjadi
Kamis , 07 May 2015, 19:51 WIB
Di Sumatera Utara, Ombudsman Temukan Sejumlah Kecurangan UN SMP
Jumat , 15 Aug 2014, 21:30 WIB
Persidangan MK Dituntut Lebih Substansial
Jumat , 25 Jul 2014, 21:39 WIB
Tahun Politik Jadi Momentum Positif Bisnis Media
Selasa , 22 Jul 2014, 13:08 WIB
Akademisi: Presiden Terpilih Harus Dikawal Tepati Janji
Akademisi: Presiden Terpilih Harus Dikawal Tepati Janji
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Dwipayana berpendapat momentum penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan momentum kemenangan rakyat Indonesia. Pasalnya, kata dia, dalam momentum pilpres kali ini, rakyat membuktikan beberapa hal. Di antaranya, tidak selalu kampanye hitam bisa efektif mengalahkan akal sehat. Karena, rakyat ternyata punya rasionalitas sendiri. Kemudian, lanjut dia, tidak...
Selasa , 22 Jul 2014, 13:08 WIB
Akademisi: Presiden Terpilih Harus Dikawal Tepati Janji
Selasa , 22 Jul 2014, 12:46 WIB
Pengamat: Gugatan ke MK Bisa Jadi Bumerang Politik
Senin , 21 Jul 2014, 15:53 WIB
Rekapitulasi Suara Nasional Cobaan Terakhir Integritas KPU
Senin , 21 Jul 2014, 13:14 WIB
Cegah Provokasi, STMJ Larang Relawan Gunakan Baju Kotak-Kotak
Senin , 21 Jul 2014, 12:33 WIB
Ini Dua Manuver Politik Kubu Prabowo yang Dinilai Berbahaya
Ahad , 20 Jul 2014, 15:24 WIB
Timses Jokowi-JK: Relawan Pendukung Kedua Capres Luar Biasa
Ahad , 20 Jul 2014, 14:49 WIB
Akademisi Unair: Surat Domisili Tanpa A5 Sudah Prosedural
Ahad , 20 Jul 2014, 14:28 WIB
Pengamat: Protes Hasil Pilpres Lebih Berdasarkan Prasangka
Sabtu , 19 Jul 2014, 20:34 WIB
Penundaan Rekapitulasi Nasional Bisa Memicu Konflik Horisontal
Sabtu , 19 Jul 2014, 19:40 WIB
Akademisi: Tunda Rekapitulasi Pilpres Sama Saja Mendelegitimasi KPU
Sabtu , 19 Jul 2014, 19:13 WIB
Wacana Penundaan Rekapitulasi Nasional Indikasi Kepanikan
Sabtu , 19 Jul 2014, 18:27 WIB
Akademisi: Permintaan Menunda Penetapan Hasil Pilpes tak Paham Prosedur
Akademisi: Permintaan Menunda Penetapan Hasil Pilpes tak Paham Prosedur
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengajar FISIP Unair, Haryadi, mengatakan upaya Tim Prabowo-Hatta melayangkan surat permohonan ke KPU untuk menunda penetapan hasil pilpres yang seharusnya paling lambat pada 22 Juli 2014, patut dipertanyakan. Kendati, alasan utama yang diajukan adalah diperlukannya waktu untuk verifikasi hasil pilpres itu yang diduga masih ada kecurangan. "Sesungguhnyalah permohonan dan alasan yang diajukan untuk menunda penetapan hasil pilpres itu...
Sabtu , 19 Jul 2014, 18:27 WIB
Akademisi: Permintaan Menunda Penetapan Hasil Pilpes tak Paham Prosedur
Sabtu , 19 Jul 2014, 17:37 WIB
Caleg Terpilih Diminta Pastikan Rekapitulasi Suara KPU Berlangsung Jujur
Sabtu , 19 Jul 2014, 12:18 WIB
Akademisi: Pernyataan Kekhawatiran Elite Soal Konflik Pascapilpres Ganggu Iklim Investasi
Selasa , 15 Jul 2014, 10:56 WIB
Kemenangan Jokowi-JK Terindikasi Curang, TPS Ini Diulang
Ahad , 13 Jul 2014, 11:40 WIB
Tim Temukan Indikasi Pergeseran Suara di PPS
Ahad , 13 Jul 2014, 08:16 WIB
Terjadi Kecurangan, KPU Nabire Diminta Gelar Pilpres Ulang
Kamis , 10 Jul 2014, 14:35 WIB
Timses Harus Mampu Menahan Diri
Kamis , 10 Jul 2014, 14:30 WIB
Tim Prabowo-Hatta Kota Bandung Tuding Ada Kecurangan Sistematis
Rabu , 09 Jul 2014, 13:18 WIB
Gubernur Jatim Akui Ada Kecurangan Pilpres
Rabu , 09 Jul 2014, 10:48 WIB
Wiranto Imbau Kader Hanura Awasi Kecurangan Pilpres
Selasa , 08 Jul 2014, 22:29 WIB
KPU Serukan Pemilu Presiden Damai Tanpa Diskriminasi
Selasa , 08 Jul 2014, 21:55 WIB
MK: Pilpres Harus Berjalan Aman, Tertib dan Baik
MK: Pilpres Harus Berjalan Aman, Tertib dan Baik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva berharap pelaksanaan pemilihan presiden besok, yang dilanjutkan dengan penghitungan suara bisa dilaksanakan dengan aman, tertib, dan baik. "Pelaksanaan pemilu yang aman, tertib dan baik adalah salah satu indikator penting kemajuan dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia," ujar Ketua Hamdan Zoelva kepada wartawan di gedung MK, Selasa (8/7). Ia berkeyakinan bahwa rakyat Indonesia sudah terbiasa dan...
Selasa , 08 Jul 2014, 21:55 WIB
MK: Pilpres Harus Berjalan Aman, Tertib dan Baik
Selasa , 08 Jul 2014, 21:46 WIB