#kedaulatan-hukum

Boneka balon berada diantara kawat berduri saat aksi dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Senin , 12 Dec 2022, 10:37 WIB

Moeldoko: KUHP Refleksikan Nilai-Nilai Indonesia dan HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, disahkannya KUHP menunjukan bahwa Indonesia kini memiliki kodifikasi hukum pidananya sendiri. KUHP, kata dia, merefleksikan nilai-nilai Indonesia dan memiliki paradigma pemidanaan...

Selasa , 17 Apr 2012, 16:37 WIB

UU Migas Dianggap Rendahkan Martabat Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (UU) Minyak Bumi dan Gas (Migas) dianggap telah merendahkan martabat bangsa dan melanggar konstitusi. Hal itu lantaran UU Migas telah mendegradasi kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan mempermainkan kedaulatan hukum."Sehingga menjadi UU yang dzalim terhadap Indonesia," kata Kuasa Hukum Pemohon Syaiful Bakhri saat membacakan permohonan dalam sidang pemeriksaan perkara uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001...

close ×