#kegaduhan-politik

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan pers tentang Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Gedung Bawaslu, Jakarta, Ahad (11/2/2024). Bawaslu petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Ahad , 11 Feb 2024, 23:07 WIB

Soal Film 'Dirty Vote', Bawaslu RI: Hindari Timbulkan Konflik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja tak mempermasalahkan kritik yang ditujukan kepada Bawaslu RI dalam film dokumenter 'Dirty Vote'. Bawaslu RI mengklaim sudah bekerja maksimal...

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir

Selasa , 29 Jun 2021, 02:17 WIB

Muhammadiyah Minta Elite Hentikan Kegaduhan Politik

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada elite untuk menghentikan segala kegaduhan politik dan lebih baik fokus dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang saat ini angkanya melonjak tinggi."Hentikan isu itu dan biarlah menjadi bagian dari wacana sesaat, sebaliknya alangkah elok bila dihentikan demi mencegah kedaruratan. Kasihan rakyat kecil yang menanggung beban berat akibat pandemi maupun oleh kondisi kehidupan kebangsaan...

Selasa , 02 Jun 2020, 18:30 WIB

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi keagamaan yang...

Jumat , 18 Jan 2019, 16:27 WIB

DPD Minta Pemerintah Cegah Kegaduhan Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan...

Rabu , 18 Apr 2018, 16:03 WIB

Kegaduhan Politik Dinilai Sering Picu Perpecahan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 40 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)...

Rabu , 18 Apr 2018, 13:06 WIB

Haedar: Laporan Polisi Jangan Didasarkan Kepentingan Politik

Menteri ESDM Ignasius Jonan (kiri) dan Wamen ESDM Arcandra Tahar (kanan) mengucapkan sumpah jabatan saat upacara pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).

Senin , 27 Mar 2017, 08:43 WIB

Ketika Sumpah Jabatan Diganti Pakai Kantong Kresek

Sabtu , 09 Jan 2016, 17:37 WIB

Ketua PAN Minta Pemerintahan Jokowi tak Lagi Gaduh

Jumat , 08 Jan 2016, 08:48 WIB

Dendang Politik Dangdut Koplo

Senin , 04 Jan 2016, 21:27 WIB

A.M Fatwa: Kegaduhan Politik tak Cerminkan Revolusi Mental

Presiden Jokowi diapit Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

Kamis , 31 Dec 2015, 05:15 WIB

Lupa Komitmen Koalisi Tanpa Syarat Picu Kegaduhan Poltik

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Manusia, Rizal Ramli memberikan sambutannya dalam Centre of Reform on Economics (CORE) Economic Outlook Indonesia 2016 di Jakrta, Rabu (18/11).

Rabu , 25 Nov 2015, 21:43 WIB

Menko Maritim: Indonesia Kaya tapi Banyak Tikusnya

Presiden Joko Widodo melantik menteri kabinet baru hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8). (Republika/Edwin Dwi Putranto)

Selasa , 15 Sep 2015, 09:07 WIB

PAN Masuk Kabinet akan Jadi Kegaduhan Politik Jilid II

Selasa , 15 Sep 2015, 06:00 WIB

Gaduh, Kabinet Jkw-JK

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin

Kamis , 06 Aug 2015, 18:30 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Bisa Dorong Kegaduhan Politik

Presiden Joko Widodo memasuki mobil seusai menghadiri buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/7).

Jumat , 10 Jul 2015, 22:21 WIB

Kegaduhan Politik Perburuk Kepuasan Pemerintahan Jokowi

Jokowi ketika buka bersama relawan konser Salam 2 Jari di Istana Bogor, Ahad (6/6).

Selasa , 07 Jul 2015, 08:00 WIB

DPR: Jokowi tak Boleh Buat Kegaduhan Politik

Pengangkatan Gatot Diharapkan tak Undang Kegaduhan Politik

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi I di DPR RI, Tubagus Hasanudin berharap pengajuan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI tak mengundang kegaduhan politik. Kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasti sudah menghitung aspek dan risiko politik dari penunjukkan calon pengganti Panglima TNI, Jenderal Moeldoko.Politikus dari PDI Perjuangan itu pun mengatakan, menghormati keputusan...