Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia menggelar aksi di depan Gedung Parlemen RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Aksi bertajuk Aksi Hitam Februari Kelam itu bertujuan untuk menolak asas dominis litis yang berarti memberikan kewenangan secara penuh kepada kejaksaan yang berpotensi merusak sistem hukum di Indonesia.

Peneliti: Penambahan Kewenangan Kejaksaan Mengancam Negara Hukum dan HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Senior De Jure (Democratic Judicial Reform), Awan Puryadi, menilai penambahan kewenangan kejaksaan dalam revisi UU Kejaksaan sudah berlebihan. Hal ini membahayakan negara hukum dan HAM. Hal ini disampaikan Awan dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertema Problematika UU Kejaksaan dan RUU Kejaksaan, Rabu (19/2/2025). “Revisi UU Kejaksaan yang kedua ini memberikan kewenangan yang semakin luas bagi Kejaksaan dalam...

Hakim (Ilustrasi).Pengawasan para hakim bukan bentuk intervensi atas Independensi

Pengawasan Sistem Peradilan, Wujudkan Transformasi Independensi Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Beberapa hari ini, masyarakat dihebohkan dengan salah satu berita yang mencengangkan di bidang hukum dan kriminal yang telah tersebar di berbagai media. Pemberitaan tersebut terkait dengan Kejaksaan Agung (Tindak Pidana Khusus) yang melakukan penangkapan terhadap salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yakni Zaroh Ricar (ZR) terkait dengan pengurusan kasus di MA oleh seorang pengacara (LR) dalam kasus meninggalnya...