Selasa , 28 Feb 2023, 00:04 WIB

KPK: Harta Penyelenggara Negara tak Jelas dan Tanpa Bukti Bisa Dipidana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak memanggil pejabat yang dinilai memiliki aset tidak wajar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Upaya penindakan hukum dapat dilakukan jika harta...

Sabtu , 28 May 2016, 00:01 WIB

150 Anggota DPR Belum Laporkan Kekayaan

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Ketua DPR, Ade Komarudin mengatakan, hingga saat ini masih ada 150 anggota dewan yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya ketemu KPK, bicara soal LHKPN. Sampai saat ini masih ada 150 anggota DPR yang belum lapor," kata Ade saat membuka press gathering wartawan parlemen di Batam, Kepulauan Riau, Jumat...