#kemenkeu

Petugas melayani wajib pajak yang memiliki kendala terkait Coretax di Helpdesk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pajak Gedung Radjiman, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Rabu , 02 Apr 2025, 21:55 WIB

Jumlah Wajib Pajak yang Lapor SPT Capai 12,34 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 mencapai 12,34 juta per 1...

Rabu , 02 Apr 2025, 16:11 WIB

Menkeu Ungkap APBN Hadir untuk Wisata Daerah dan Jalan Tol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir mendukung pembangunan wisata daerah hingga jalan tol. Salah satu contohnya adalah Wisata Air Kali Kesek, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang mendapat dukungan Dana Desa dari APBN sebesar Rp 250 juta sebagai modal awal. Objek wisata itu dikelola oleh warga Desa Sriwulan dan mulai beroperasi sejak...

Selasa , 01 Apr 2025, 08:07 WIB

Terungkap! BI-Kemenkeu Catat Utang Sektor Publik Dekati Rp 20 Ribu Triliun!

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Awalil Rizky, Ekonom Bright Indonesia Posisi Utang Sektor Publik...

Rabu , 26 Mar 2025, 04:45 WIB

Ekonom: Dividen Tinggi Himbara Berefek Positif untuk Danantara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom keuangan dan praktisi pasar modal Hans Kwee...

Selasa , 25 Mar 2025, 19:31 WIB

Kemenkeu: THR ASN Pusat Sudah 100 Persen, Daerah Baru 63,84 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi...

Jumat , 21 Mar 2025, 17:15 WIB

Beda dengan Kemenkeu, Ketua Komisi XI DPR Ungkap Coretax Penyebab Penerimaan Pajak Anjlok

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut industri manufaktur Indonesia secara umum menunjukkan kinerja perbaikan, (ilustrasi)

Kamis , 13 Mar 2025, 16:00 WIB

Soal PHK, Sri Mulyani Sorot Perbaikan Kinerja Industri Manufaktur

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati (third left) with the leadership of the Ministry of Finance before the press conference of our State Budget in Jakarta, Thursday (13/3/2025).

Kamis , 13 Mar 2025, 11:46 WIB

Indonesia 2025 Budget Deficit Hits Rp 31.2 Trillion, Sri Mulyani Explains Why

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ketiga kiri) bersama jajaran pimpinan Kemenkeu sebelum konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Kamis , 13 Mar 2025, 11:22 WIB

Sri Mulyani Akhirnya Buka Kondisi APBN 2025, Defisit Rp 31,2 Triliun

Pekerja memanggul karung berisi beras di gudang Perum Bulog Umbul Tengah, Kota Serang, Banten, Rabu (11/12/2024).

Rabu , 12 Mar 2025, 15:49 WIB

Bulog Dapat Suntikan Dana Rp 16 Triliun dari Kemenkeu, Untuk Apa?

Kementerian Keuangan yang tak kunjung merilis APBNKita edisi Januari 2025. (ilustrasi)

Jumat , 07 Mar 2025, 14:04 WIB

Keterlambatan Rilis APBNKita Memicu Kekhawatiran Publik

Buku informasi mengenai Danantara terlihat saat peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Rabu , 26 Feb 2025, 15:42 WIB

Danantara Resmi Dibentuk, Bagaimana Nasib Setoran PNBP ke APBN?

Petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melayani wajib pajak. (Ilustrasi).

Senin , 17 Feb 2025, 12:52 WIB

DJP Catat Penerimaan Pajak Digital Capai Rp 33,39 Triliun, Ini Detailnya

Jumat , 14 Feb 2025, 12:49 WIB

Menkeu Pastikan Tidak Ada PHK Honorer

Kamis , 13 Feb 2025, 18:43 WIB

Sri Mulyani Tegaskan Belanja Gaji Pegawai tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menerangkan ada sebanyak lima program Kemenkeu yang mengalami efisiensi anggaran. (ilustrasi)

Kamis , 13 Feb 2025, 17:12 WIB

Anggaran Kemenkeu Dipangkas Rp 8,9 Triliun pada 2025 Menjadi Rp 44,2 Triliun

Kamis , 13 Feb 2025, 15:03 WIB

Efisiensi Ala Erick Thohir, Ganti Kendaraan Dinas dan Pangkas Anggaran Rapat

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata digiring menuju mobil tahanan usai diperiksa di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/2/2025). Isa Rachmatarwata yang merupakan mantan Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) ditahan penyidik Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ekonom: Kekosongan Kursi Dirjen Anggaran tak Berdampak pada Efektivitas Kinerja Birokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom sekaligus Chief Economist the Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan kekosongan kursi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tak berdampak pada efektivitas kinerja birokrasi. Ia menilai Kemenkeu memiliki sistem kerja (Standard Operating Procedure/SOP) relatif mapan terkait hal seperti ini. SOP yang dimaksud tentang penggantian pejabat pelaksana, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. "Sehingga pelaksanaan anggaran tidak terganggu dengan belum...

Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Pusat.

Jumat , 07 Feb 2025, 16:03 WIB

Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen dan ASABRI Bayar Uang Pensiunan

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Kamis , 06 Feb 2025, 13:18 WIB

Keponakan Prabowo Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kemenkeu memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Rabu , 05 Feb 2025, 17:41 WIB

Sri Mulyani Pangkas Dana Transfer ke Daerah Rp 50,59 Triliun

ANKA drone yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries.

Senin , 03 Feb 2025, 17:20 WIB

Pembelian Drone dari Turki Tunggu Disetujui Menkeu

Wajib Pajak menuggu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat (31/3/2023).

Kamis , 23 Jan 2025, 14:47 WIB

Ditjen Pajak Masih Perbaiki Coretax, Ini Perkembangannya

Kamis , 16 Jan 2025, 16:50 WIB

Kemenkeu Bentuk Direktorat Jenderal Baru, Bakal Awasi Profesi Akuntan Dkk

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu. (ilustrasi)

Kamis , 16 Jan 2025, 06:06 WIB

Kemenkeu Masih Kaji Insentif untuk Family Office

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Rabu , 15 Jan 2025, 01:50 WIB

Dikeluhkan Wajib Pajak, Luhut Tetap Bela Sistem Coretax

Selasa , 07 Jan 2025, 11:47 WIB

APBN 2024 Salurkan Subsidi Total Rp 434,3 Triliun, Ini Barang yang Disubsidi Paling Besar

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Senin , 06 Jan 2025, 16:12 WIB

Pembangunan IKN Sudah Gunakan APBN Rp 75,8 Triliun

Presiden RI Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

Rabu , 01 Jan 2025, 10:16 WIB

Di Tengah Tantangan Global, Prabowo Apresiasi Pengelolaan APBN 2024

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Senin , 23 Dec 2024, 14:03 WIB

PPN 12 Persen, Waketum PKB: Jangan Dimanfaatkan Serang Prabowo

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto.

Rabu , 18 Dec 2024, 16:07 WIB

Tarif PPN Naik, Airlangga dan Sri Mulyani Yakin Daya Beli Masyarakat Sedang Baik-Baik Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Rabu , 11 Dec 2024, 23:35 WIB

Serapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Telah Lampaui Target

Dana pensiun (ilustrasi). Pekerja produktif diminta mempersiapkan jaminan hari hari tua.

Rabu , 27 Nov 2024, 14:27 WIB

Kemenkeu: Jamsos Jadi Salah Satu Cara Agar Pekerja Hidup Layak di Masa Tua

Seorang warga memikul pupuk kandang di perladangan sekitar instalasi sumur Geothermal atau panas bumi PT Geo Dipa Energi di kawasan dataran tinggi Dieng, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Jumat , 08 Nov 2024, 08:24 WIB

Perkuat Energi Panas Bumi, Geo Dipa Setor Rp 200 Miliar per Tahun ke Negara

Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 untuk menyederhanakan aturan bea meterai.

Kemenkeu Terbitkan PMK 78/2024 Sederhanakan Aturan Bea Meterai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 untuk menyederhanakan aturan bea meterai. PMK 78/2024 tersebut ditetapkan pada 11 Oktober dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024. "Latar belakang diterbitkannya PMK ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak...

Warga antre menunggu pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk menyiapkan alokasi anggaran untuk mempertebal program jaminan sosial

Sabtu , 19 Oct 2024, 23:20 WIB