Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membantah memberi data penduduk kepada perusahaan pinjaman online. Pemerintah hanya memberi hak akses verifikasi data.

Kemendagri Bantah Beri Data Penduduk ke Pinjaman Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi tudingan memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan layanan pinjaman online. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan, Kemendagri tidak memberikan data kependudukan, tetapi memberi hak akses verifikasi data. "Kemendagri tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Kemendagri hanya memberikan hak akses untuk verifikasi data," ujar Zudan dalam keterangan...

APBD - ilustrasi

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi Penyerapan APBD Harus Dipercepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi. Hanya saja hingga kini penyerapannya belum efektif.Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, bila belanja pemerintah terealisi maka pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. "Dikarenakan ada upah, membuka lapangan pekerjaan, ongkos produksi makin murah, sarana transportasi...