#kementrian-dalam-negeri

Selasa , 06 Jan 2015, 16:49 WIB

Terlambat Serahkan APBD Bakal Kena Sanksi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji ketentuan pemberian sanksi bagi daerah yang terlambat menyerahkan laporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek...

Kamis , 13 Nov 2014, 14:09 WIB

Mendagri: Pembubaran Ormas Perlu Kajian Komprehensif

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak mudah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak berbadan hukum, seperti Front Pembela Islam (FPI), karena perlu kajian komprehensif."Untuk pembubaran ormas yang tidak berbadan hukum, perlu prosedur yang ketat. Jadi, tidak mudah dan perlu kajian komprehensif," kata Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Kamis.Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu...

Rabu , 11 Dec 2013, 09:15 WIB

#kementrian-dalam-negeri

Terlambat Serahkan APBD Bakal Kena Sanksi

Mendagri: Pembubaran Ormas Perlu Kajian Komprehensif

Kalau Ragu Mendagri Diminta Tak Terbitkan NIK DPT Bermasalah

Mendagri Masih Ragu Terbitkan NIK 3,2 Juta DPT Bermasalah

Sekuler Goyang Pemerintahan Islam Tunisia

Struktur 16 Kementerian dan Lembaga Mau Diperbaiki

Mendagri Dukung Pemilihan Langsung Digugat ke MK

Pemilukada Papua, Kemendagri Imbau DPRP Gugat ke MK