Rabu , 24 Feb 2016, 00:47 WIB
KPU: Wakil Bupati Simalungun tidak Bisa Dilantik
Rabu , 24 Feb 2016, 00:32 WIB
KPU Sudah Lapor Kepala Daerah Berstatus Tersangka
Rabu , 27 Jan 2016, 01:44 WIB
Berstatus Tersangka, Calon Kepala Daerah Tetap Bisa Dilantik
Kamis , 09 Jan 2014, 20:05 WIB
Mendagri Proses Pemberhentian Hambit Bintih
Sabtu , 28 Dec 2013, 14:54 WIB
Amein Rais: Pelantikan Hambit Bintih Tak Etis
Jumat , 27 Dec 2013, 20:17 WIB
KPK: Pelantikan Hambit Bintih Tindakan Amoral
Jumat , 27 Dec 2013, 15:20 WIB
Priyo: Kalau Hambit Bintih 'Digantung', Kasihan Rakyat
Kamis , 26 Dec 2013, 16:53 WIB
KPK Tolak Izin Pelantikan Bupati Gunung Mas
Kamis , 26 Dec 2013, 16:31 WIB
UU Pemerintah Daerah Mendesak Direvisi
Rabu , 25 Dec 2013, 14:26 WIB
Pakar: KPK Tak Bisa Cegah Pelantikan Bupati Gunung Mas
Rabu , 25 Dec 2013, 10:02 WIB
Mendagri: Bupati Gunung Mas Dilantik untuk Dinonaktifkan
Senin , 23 Dec 2013, 20:56 WIB
Kemendagri Segera Lantik Bupati Tersangka Korupsi di Lapas
ICW Usul agar Kepala Daerah yang Jadi Tersangka Dinonaktifkan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan revisi atas Undang-Undang Pemerintah Daerah. "Sharusnya kepala daerah yang menjadi tersangka juga dinonaktifkan pula, tak hanya yang menjadi terdakwa," kata peneliti ICW, Emerson F Juntho, di Jakarta, Senin (9/9).Saat ini sejumlah kepala daerah sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Namun, mereka masih memimpin daerah serta mengikuti pemilihan umum...