#kepengurusan-ppp-ilegal

Selasa , 19 Jul 2016, 13:29 WIB

PPP Akui Dualisme Turunkan Suara Sekitar 20 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat, optimistis dapat memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di wilayah Jawa Barat yang akan digelar pada...

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz

Sabtu , 28 May 2016, 23:06 WIB

Djan Faridz: Perombakan Fraksi tidak Sah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta, Djan Farizd menilai, pergantian susunan pengurus fraksi di DPR yang dilakukan kubu Mohammad Romahurmuziy tidak sah. Djan mengatakan, perombakan tersebut melanggar hukum."Sama sekali tidak sah," tegasnya, Sabtu (28/5).Djan mengatakan, dirinya sudah didukung oleh Alim Ulama PPP seluruh Indonesia. Para ulama mengatakan kepadanya untuk tetap tegar dan keputusan Mahkamah...

Kamis , 14 Apr 2016, 16:37 WIB

20 Ribu Kader PPP DIY-Jateng akan Tolak Hasil Muktamar Romi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Laskar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DI...

Jumat , 08 Apr 2016, 22:33 WIB

Ketidakhadiran Djan Faridz takkan Ganggu Proses Islah PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertempat di Kompleks Asrama Haji, Pondok...

Jumat , 08 Apr 2016, 15:16 WIB

Presiden Jokowi Hadiri Muktamar VIII PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi menghadiri Muktamar VIII PPP...

Simpatisan mengibarkan bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat kampanye PPP Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

Rabu , 06 Apr 2016, 18:50 WIB

Kubu Romi Klaim Muktamar Ditandatangani SDA-Romi

Ketua PPP Djan Faridz (tengah) bersama pengurus partai berfoto bersama sebelum memberikan pernyataan kepada media saat menggelar konferensi pers di Kantor Dewan Pengurus Pusat PPP, Jakarta, Ahad (3/4).Republika/Raisan Al Farisi

Rabu , 06 Apr 2016, 18:23 WIB

Djan Faridz Berpeluang Jadi Caketum di Muktamar PPP

Senin , 04 Apr 2016, 19:05 WIB

Mbah Moen tak akan Hadiri Muktamar VIII Romahurmuziy

Ahad , 03 Apr 2016, 17:24 WIB

Menkumham Dituding Punya ‘Hidden Agenda’ di PPP

Presiden jokowi menyaksikan gerhana matahari di Istana Bogor, Rabu (9/3).

Jumat , 01 Apr 2016, 16:12 WIB

Presiden Jokowi Bersedia Hadiri Muktamar VIII PPP

Ahad , 28 Feb 2016, 22:10 WIB

Ditolak Djan Faridz, Muktamar Islah PPP Jalan Terus

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA)

Kamis , 25 Feb 2016, 15:39 WIB

Utusan Suryadharma Ali Bawa Surat ke Mukernas PPP

Rabu , 24 Feb 2016, 21:17 WIB

Romi: Djan Fariz Belum Mau Hadiri Mukernas

Rabu , 24 Feb 2016, 21:00 WIB

Menkumham Ajak Semua Kader PPP Kembali Bersatu

(Dari kiri) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Ketua Umum Par

Rabu , 24 Feb 2016, 20:52 WIB

Mendagri: PPP Hanya Ada Satu

Ahad , 31 Jan 2016, 18:05 WIB

Langkah PPP Mendukung Jokowi Bisa Jadi Modal untuk Islah

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan(PPP) kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah bersama sejumlah anggota pengurus PPP Kubu Djan Faridz saat mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (18/1). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Ahad , 31 Jan 2016, 14:32 WIB

PPP Klaim tak Pernah Jadi Oposisi Pemerintah

Dua Kubu PPP Berebut Kantor DPC di Jember

REPUBLIKA.CO.ID,JEMBER -- Dua kubu pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, saling berebut kantor dewan pengurus cabang partai di Jalan Karimata Jember, Kamis (21/1). Kedua kubu itu adalah pengurus DPC PPP Jember kubu Djan Faridz dan pengurus DPC PPP kubu Romahurmuziy (Romy) yang saling mengklaim sebagai pengurus partai berlambang kakbah yang sah di Kabupaten Jember."Kami akan rebut...

(dari tengah kiri) Politisi senior PPP Bachtiar Hamzah bersama Plt Ketua Mahkamah Partai PPP Mukhtar Aziz menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Menkumham di Jakarta, Selasa (19/1).

Kamis , 21 Jan 2016, 21:41 WIB

PPP Jatim Nilai Partainya Dikriminalisasi Oknum Pejabat Negara

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah( kiri) bersama sejumlah anggota pengurus PPP Kubu Djan Faridz saat mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (18/1). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Kamis , 21 Jan 2016, 21:30 WIB

Kubu Romi: Islah Butuh Sikap Kelenturan

Rabu , 13 Jan 2016, 07:33 WIB

Romi Bersikukuh Gelar Muktamar Islah

Senin , 11 Jan 2016, 14:58 WIB

Mbah Moen Minta PPP Prioritaskan Islah

Senin , 11 Jan 2016, 13:28 WIB

Kubu Djan: Romi tak Lagi Miliki Kewenangan Gunakan Nama PPP

Ahad , 10 Jan 2016, 00:57 WIB

PPP Makassar Dukung Muktamar Islah

Sabtu , 09 Jan 2016, 21:01 WIB

Djan Faridz Ditantang Bertarung di Muktamar Islam PPP

Sabtu , 09 Jan 2016, 20:41 WIB

Kisruh Kepengurusan Partai tak Bisa Andalkan Putusan Pengadilan

Sabtu , 09 Jan 2016, 18:56 WIB

Mbah Moen: Nanti Allah yang Menentukan Nasib PPP

Ketua Umum DPP PartaiPersatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy

Sabtu , 09 Jan 2016, 16:23 WIB

Romi Minta Persetujuan Mbah Moen untuk Muktamar Islah

Sabtu , 09 Jan 2016, 16:12 WIB

Penyelesaian Konflik Partai Disarankan Lewat Mekanisme Politik

Sabtu , 09 Jan 2016, 15:42 WIB

Bahas Muktamar Islah, Romi Soan ke Mbah Maimun

Sabtu , 09 Jan 2016, 13:18 WIB

Romi dan Djan Farid Dipersilahkan Bertarung di Muktamar

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan sambutannya dalam penutupan perdagangan saham terakhir tahun 2015 di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (30/12).

Sabtu , 09 Jan 2016, 06:01 WIB

JK Sarankan PPP Rekonsiliasi

Jumat , 08 Jan 2016, 21:30 WIB

Elite PPP Bahas Islah Dua Kubu

Kuasa hukum Suryadharma Ali, Humphrey R. Djemat (kanan).

Jumat , 08 Jan 2016, 20:55 WIB

Kubu Djan: Kepengurusan Muktamar Bandung tak Berdasar

Lukman hakim saifuddin (kiri) bersama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawy Al Maliki Al Hasani

Lukman: PPP Muktamar Surabaya dan Jakarta tidak Ada yang Sah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh senior PPP yang juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, muktamar islah menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan PPP. Saat ini, baik DPP PPP hasil muktamar Surabaya maupun muktamar Jakarta, dianggap tidak sah.Menurut Lukman, Kemenkumham sudah mencabut SK Kepengurusan DPP PPP dari hasil muktamar PPP di Surabaya. Sementara, di sisi lain, Kemenkumham juga tidak mengeluarkan...

Massa dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Jumat , 08 Jan 2016, 16:59 WIB