#kepentingan-politik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperingatkan seluruh pihak tidak menggunakan masjid atau tempat ibadah untuk kegiatan sosialisasi yang mengarah pada kampanye politik. Sebab, meskipun masa kampanye belum dimulai, masjid dan tempat ibadah rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, khususnya di masa-masa bulan Ramadhan yang tinggal menghitung hari.

Senin , 20 Mar 2023, 14:56 WIB

Jelang Ramadhan, Wapres Tegaskan Masjid tidak Boleh untuk Kampanye Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperingatkan seluruh pihak tidak menggunakan masjid atau tempat ibadah untuk kegiatan sosialisasi yang mengarah pada kampanye politik. Sebab, meskipun masa kampanye belum dimulai,...

Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan masjid maupun rumah ibadah lainnya harus bebas dari kepentingan partai politik maupun lainnya. Ini disampaikan Maruf usai adanya pengibaran bendera salah satu partai politik di wasjid wilayah Cirebon yang menuai kritik masyarakat.

Ahad , 08 Jan 2023, 09:15 WIB

Wapres Tegaskan Masjid Harus Bebas dari Kepentingan Partai Politik

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan masjid maupun rumah ibadah lainnya harus bebas dari kepentingan partai politik maupun lainnya. Ini disampaikan Ma'ruf usai adanya pengibaran bendera salah satu partai politik di wasjid wilayah Cirebon yang menuai kritik masyarakat. "Saya pikir itu sudah ada aturannya ya, bahwa tidak boleh kampanye di kantor pemerintah, di tempat-tempat ibadah, dan di tempat pendidikan....

Sabtu , 15 Oct 2022, 19:59 WIB

Firli Tegaskan Kinerja KPK tak Akan Terpengaruh Kekuasaan Tertentu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri...

Kamis , 16 Jun 2022, 00:20 WIB

Pengamat Pertanyakan Reshuffle untuk Evaluasi atau Kepentingan Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Andri...

Senin , 23 May 2022, 17:58 WIB

Gus Yahya Minta Parpol tak Eksploitasi NU untuk Kepentingan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama...

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI KH. Noor Achmad memberikan pengahargaan kepada Wakil Pemimpin Redaksi Republika Nur Hasan Murtiaji dalam acara Baznas Award 2022 di Jakarta, Senin (17/1/2022). Penegasan sikap netral sangat penting agar Baznas tak terseret dalam politik praktis. Ilustrasi.

Senin , 21 Feb 2022, 15:48 WIB

Baznas Tegaskan Netral dan Bersih dari Kepentingan Politik

Rais Aam NU, KH Miftachul Akhyar, mengajak Nahdliyin mewaspadai orang-orang oportunis

Ahad , 26 Sep 2021, 21:06 WIB

Rais Aam NU: Waspada Hadapi Orang-Orang yang ‘Bertopeng’

Rabu , 31 Jan 2018, 13:52 WIB

Dahnil: 212 Simbol Keikhlasan Umat

Selasa , 17 Feb 2015, 16:25 WIB

Muhammadiyah; Jokowi Belum Lepas dari Aneka Kepantingan Politik

Rabu , 28 Jan 2015, 21:05 WIB

Kucuran Dana BUMN Sebaiknya tak Melalui Persetujuan DPR

Ogoh-ogoh mirip 'Anas' di Bali jelang hari raya Nyepi, Selasa (12/3/2013)

Selasa , 21 Jan 2014, 19:39 WIB

Tokoh Bali: Nyepi Jangan Ditunggangi Politik

Jumat , 06 Dec 2013, 15:57 WIB

BI: Tahun Politik Sulit Harapkan Kebijakan Prorakyat

Ahad , 28 Jul 2013, 19:30 WIB

'Jangan Hanya karena Kepentingan Politik, Presiden Buru-buru Ganti Kapolri'

Selasa , 04 Jun 2013, 13:57 WIB

Dunia Islam yang Ringkih

Jumat , 15 Feb 2013, 18:55 WIB

Intoleransi Agama Kerap Ditunggangi Kepentingan Politik

Jumat , 06 Jul 2012, 14:50 WIB

Pimpinan Daerah Diminta Kembalikan Guru ke Sekolah

Senin , 04 Jun 2012, 15:13 WIB

JK: Jangan Kaitkan Jabatan di Ormas dengan Kepentingan Politik

Seleksi Hakim Agung Harus Bebas Kepentingan Politik

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Akademisi meminta seleksi calon hakim agung bebas kepentingan politik.Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) Prof Yos Johan Utama dan beberapa guru besar hukum saat acara Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung di Semarang akhir pekan ini.Saat memberikan sambutan, Johan Utama berharap ada revisi Undang-undang (UU) Komisi Yudisal (KY) atas keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...

Ahad , 12 Dec 2010, 01:40 WIB

Pembatasan BBM Bermuatan Politis

Senin , 07 Jun 2010, 04:02 WIB

Dana Aspirasi DPR Berpotensi Jadi Lahan Korupsi

close ×