#kesejahteraan-rakyat-papua

Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Rapat Paripurna tersebut beragendakan diantaranya pengambilan keputusan atas RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, Penyampaian keterangan pemerintah ata RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, Pengesahan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih dan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.Prayogi/Republika

Kamis , 30 Jun 2022, 18:45 WIB

Pemekaran Papua, Peneliti BRIN: Alasan Politik Lebih Menonjol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menilai, alasan politik lebih menonjol dalam rencana pembentukan tiga daerah otonomi baru DOB di...

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi tentang pendekatan penanganan Papua pascaterbitnya Undang-undang Otsus Papua 2021 di Istana Wakil Presiden, Rabu (15/12).

Rabu , 15 Dec 2021, 19:05 WIB

Wapres: Pemekaran Wilayah Papua akan Dipercepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kemungkinan pemerintah akan mempercepat pemekaran wilayah di Papua. Wapres menilai, pemekaran wilayah ini menjadi bagian upaya mempercepat pembangunan Papua di samping pendekatan keamanan dan kelembagaan lainnya. "Mungkin juga akan mempercepat mengenai pembangunan pemekaran wilayah di Papua supaya untuk mempercepat pembangunan," ujar Wapres usai memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait pendekatan penanganan...

Rabu , 15 Dec 2021, 18:22 WIB

#kesejahteraan-rakyat-papua

Pemekaran Papua, Peneliti BRIN: Alasan Politik Lebih Menonjol

Wapres: Pemekaran Wilayah Papua akan Dipercepat

Wapres: Penanganan Papua Kini Gunakan Pendekatan Teritorial

Implementasi Otsus Papua Disebut Belum Efektif

Ketum PAN: Rakyat Sudah Cerdas Memilih Pemimpin

Zulkifli Hasan: Tidak Pantas Kalau Rakyat Papua Miskin