#keuangan-daerah

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Ahad , 30 Mar 2025, 08:07 WIB

Ineu Purwadewi Soroti Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Barat

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024. Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa catatan...

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengapresiasi langkah-langkah Kejari yang mampu memulihkan keuangan dan aset daerah.

Selasa , 25 Mar 2025, 07:26 WIB

Berhasil Pulihkan Keuangan dan Aset Daerah, Bupati Sumedang Apresiasi Kinerja Kejari

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Bupati Sumedang Dr H Dony Ahmad Munir, S.T., MM mengapresiasi jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang yang berhasil menyelematkan dan memulihkan keuangan daerah sebesar Rp 57.171.760.188. Hal tersebut dikatakan Bupati saat menghadiri Penyerahan Sertifikat dan Hasil Pemulihan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang di kantor Kejaksaan Negeri Sumedang, Senin (24/03/2025). Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan...

Senin , 29 Jul 2024, 16:26 WIB

Pemda Diminta Tegas dan Mahir Kendalikan Inflasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Hingga 29 Juli 2024, tercatat Rapat Koordinasi...

Senin , 04 Mar 2024, 22:29 WIB

BPD Diminta Perkuat Layanan Perbankan di Daerah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)...

Kamis , 04 Jan 2024, 16:47 WIB

Menakar Kinerja Desentralisasi Fiskal di Indonesia

OLEH Wiwiek Rindayati (Dosen Ilmu Ekonomi FEM IPB), Lailatun Nikmah (Mahasiswa...

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (13/7/2023).

Rabu , 13 Dec 2023, 09:40 WIB

Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah, Sultan HB X Dorong Peran Aktif TP2DD

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/10/2022).

Senin , 24 Oct 2022, 18:00 WIB

Kendalikan Inflasi dengan Meningkatkan Realisasi APBD

Pemerintah daerah di Sumatera paling banyak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan berdasarkan capaian kinerja tahun berjalan 2022. ilustrasi

Rabu , 21 Sep 2022, 00:30 WIB

Kemenkeu: Pemda di Sumatera Paling Banyak Dapat DID Tahun Berjalan

Ahad , 12 Jun 2022, 06:17 WIB

Enam Dimensi IPKD Disebut akan Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah

Kamis , 24 Feb 2022, 00:23 WIB

Ganjar Ingatkan Kepala Desa Soal Transparansi Keuangan Daerah

Selasa , 08 Feb 2022, 15:56 WIB

Kemendagri Rangkul APKASI Dorong Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah

Selasa , 28 Dec 2021, 16:45 WIB

Capaian APBD Jatim TA 2021 Disebut Sesuai Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penjelasan pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9). Raker itu membahas Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

Senin , 13 Sep 2021, 21:54 WIB

Sri Mulyani: Anggaran Daerah Habis Untuk Belanja Pegawai

Anak-anak bermain skateboard di Taman Puring, Jakarta, Selasa (6/4). Taman Puring kembali dibuka di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, sebanyak tiga hutan kota dan 25 taman kota di DKI Jakarta telah dibuka kembali untuk umum. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 15 Apr 2021, 14:06 WIB

Percepat Pemulihan Ekonomi, Kolaborasi Pemda Ditingkatkan

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK RI Perwakilan Jabar secara virtual, Senin (22/3).

Selasa , 23 Mar 2021, 12:22 WIB

Sukabumi Sampaikan LKPD 2020 ke BPK Secara Virtual

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara.

Kamis , 10 Dec 2020, 13:01 WIB

TPAKD Telah Salurkan Kredit Senilai Rp 500 Miliar

Kamis , 10 Dec 2020, 12:48 WIB

OJK Bentuk 224 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Pembayaran THR Sebaiknya Dikembalikan ke Sistem Lama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endy Jaweng, mengatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN sebaiknya dikembalikan ke sistem lama. Kebijakan THR dan gaji ke-13 saat ini dinilai akan membebani keuangan daerah secara jangka panjang.Menurut Robert, dengan sistem lama, polemik pembayaran THR bagi ASN belum pernah terjadi. Polemik THR baru terjadi setelah ada...