
Selasa , 12 Jul 2022, 08:44 WIB
Menkeu Minta Segera Efisiensi 400 Ribu Aplikasi Pemerintahan

Senin , 27 Jun 2022, 08:37 WIB
Selamatkan Keuangan Negara, Semen Indonesia Gandeng Kejaksaan Agung

Rabu , 30 Mar 2022, 05:38 WIB
Pemerintah Serap Dana Rp 17 Triliun dari Lelang Tujuh Seri SUN

Kamis , 10 Mar 2022, 19:47 WIB
Sri Mulyani: Negara dengan Keuangan tak Sehat akan Hadapi Kompleksitas

Selasa , 22 Feb 2022, 15:29 WIB
OJK: Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Rp 115 Triliun

Rabu , 19 Jan 2022, 16:45 WIB
Pembangunan Ibu Kota Baru Dinilai Bebani Keuangan Negara

Kamis , 09 Dec 2021, 13:41 WIB
Firli: KPK Selamatkan Rp 46,5 T Potensi Kerugian Negara

Selasa , 16 Nov 2021, 12:42 WIB
Sri Mulyani: Pendapatan Negara Melonjak Hingga 18,2 Persen

Kamis , 07 Oct 2021, 15:01 WIB
Kaya Potensi Pengembangan Wakaf Nasional

Ahad , 19 Sep 2021, 06:15 WIB
Penggunaan APBN dan APBD Dioptimalkan Pulihkan Ekonomi

Senin , 30 Aug 2021, 14:10 WIB
Kemenkeu: Pandemi Picu Dinamika Keuangan Negara Berubah

Rabu , 25 Aug 2021, 23:48 WIB
Pemanfaatan Pajak Bukan Hanya Digunakan Biaya Infrastruktur

PLN Jatim Percepat Sertifikasi Asset Perusahaan
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--PLN Group Jawa Timur menjalin komunikasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur terkait sertifikasi asset perusahaan di wilayah setempat. Plt Executive Vice President Legal, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Properti PT. PLN, Dwi Wibihandoko mengatakan, ada sekitar 4.613 persil asset perusahaan yang belum tersertifikasi di Jatim. Tahun ini, PLN mendaftarkan 1.507 persil aset perusahaan untuk memperoleh sertifikasi, atau...

Selasa , 24 Nov 2020, 16:33 WIB
In Picture: Lintas Ekbis: Penerimaan Keuangan Negara Turun

Selasa , 27 Oct 2020, 04:07 WIB
Kejakgung Telah Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp19 T

Jumat , 04 Sep 2020, 13:51 WIB
Tingkatkan Kualitas, Auditor UNS Gandeng BPKP Jateng

Kamis , 14 May 2020, 05:46 WIB
Covid-19: Momentum Perbaikan Manajemen Keuangan Negara

Kamis , 13 Feb 2020, 13:07 WIB
Cegah Anggaran Daerah Bocor, Sistem ETP Ditingkatkan

Senin , 09 Sep 2019, 20:47 WIB
Sri Mulyani Rombak 25 Pejabat Kementerian Keuangan

Senin , 29 Jul 2019, 15:48 WIB
Menkeu Gandeng Surya Sahetapy Perangi Hoaks Keuangan Negara

Kamis , 06 Sep 2018, 07:46 WIB
Cara Pemerintah Berhemat Jaga Keuangan Negara

Kamis , 07 Jun 2018, 23:20 WIB
Pengamat: Kebijakan THR ASN Jangan Rugikan Keuangan Negara

Senin , 09 Apr 2018, 19:26 WIB
Sri Mulyani: Anggaran Negara akan Fokus untuk Program Sosial
Rabu , 27 Dec 2017, 23:26 WIB
Pembiayaan Syariah Berperan Tingkatkan Kualitas Muslim

Senin , 27 Nov 2017, 19:04 WIB
BPK: Disrupsi Teknologi Berdampak pada Keuangan Negara

Dana Aspirasi DPR Dinilai akan Ancam Uang Negara Rp 22,8 Triliun
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (Fitra) menolak usulan DPR soal dana aspirasi daerah dalam APBN 2017. Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, menilai dana aspirasi hanya modus DPR untuk mendapatkan dana guna membiayai kegiatan politik mereka. Jika usulan tersebut disetujui, kata dia, maka akan mengancam uang negara sebanyak Rp 22,8 triliun. "Jika rumus transaksi korupsi itu...

Sabtu , 20 Feb 2016, 20:00 WIB
Peneliti: Aliran Dana Gelap Sandera Kapasitas Keuangan Negara

Kamis , 02 Jul 2015, 06:30 WIB
Tujuh Pendapat BPK untuk Perbaiki Tata Kelola Keuangan Negara

Sabtu , 17 Jan 2015, 12:12 WIB
Antara JK, Darah dan Keuangan Negara

Sabtu , 15 Nov 2014, 00:30 WIB
Dapat Anggaran Besar, Kepala Desa Harus Pahami Tatakelola Keuangan Negara

Rabu , 12 Feb 2014, 19:09 WIB
BPK: Hati-hati Ubah UU Keuangan Negara
Rabu , 22 Jan 2014, 16:12 WIB
BPK: Penyimpangan Keuangan Negara Menurun

Rabu , 22 Jan 2014, 15:46 WIB
SBY: E-Audit Perkuat Pengawasan Keuangan Negara

Kamis , 05 Dec 2013, 22:19 WIB
KPK: Keuangan Negara Dijebol untuk Biaya Pemilu

Rabu , 02 Jan 2013, 18:38 WIB