#kewenangan-penyadapan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) bersama Jaksa Agung ST. Burhanuddin (kanan) hadir saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Rabu , 08 Dec 2021, 02:11 WIB

Jaksa Harus Hati-Hati Gunakan Kewenangan Menyadap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk hati-hati menggunakan kewenangan melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru disahkan. DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...

Kamis , 17 Sep 2020, 13:30 WIB

Legislator Pertanyakan Fungsi Penyadapan dalam RUU Kejaksaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan Badan Legislasi DPR RI Taufik Basari mempertanyakan keberadaan kewenangan penyadapan yang masuk dalam konteks ketertiban umum di dalam RUU tersebut. "Aturan terkait penyadapan dalam RUU Kejaksaan terdapat dalam Pasal 30, ada dua masalah, yaitu tata letaknya dan politik hukum," kata Taufik Basari dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Kejaksaan...

Selasa , 09 Feb 2016, 22:00 WIB

#kewenangan-penyadapan

Jaksa Harus Hati-Hati Gunakan Kewenangan Menyadap

Legislator Pertanyakan Fungsi Penyadapan dalam RUU Kejaksaan

Istana Anggap Aturan Penyadapan Bakal Lemahkan KPK

DPR: Kewenangan Penyadapan KPK tak Maksimal

Pengamat: Kewenangan Menyadap KPK Perlu Direvisi

Nasdem Setuju Kepolisian-Kejaksaan Diberi Kewenangan Penyadapan

Jokowi dan Menkumham tak Kompak di Revisi UU KPK

DPR: Kewenangan Penyadapan KPK Bukan Dibatasi tapi Diawasi