#kih-vs-kmp

Selasa , 29 Dec 2015, 20:49 WIB

PDIP Harusnya Menduduki Pimpinan DPR

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menilai UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPd, dan DPRD (MD3) tak sesuai dengan norma yang umumnya berlaku dalam legislatif. Seharusnya pemenang...

Ketua Umum DPP PPP Muktamar Surabaya Romahurmuziy

Selasa , 29 Dec 2015, 20:31 WIB

PPP Ingin Pimpinan DPR Jumlahnya Ditambah Jad 10 Orang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mundurnya politikus Golkar, Setya Novanto dari kursi ketua DPR RI menguatkan wacana revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPd, dan DPRD (MD3). Salah satu usulan PPP adalah mengubah jumlah pimpinan dari lima menjadi sepuluh orang.Menurut Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romi), mengatakan pentingnya agar tiap fraksi memiliki perwakilan dalam komposisi kepemimpinan DPR...

Selasa , 18 Aug 2015, 14:45 WIB

Megawati Mulai 'Bujuk' PAN Gabung KIH

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peta politik Koalisi Merah Putih (KMP)...

Ahad , 22 Mar 2015, 19:31 WIB

Ada Peluang Demokrat Merapat ke KIH ataupun KMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Political Communication (Polcom) Institute...

Senin , 08 Dec 2014, 15:31 WIB

Pertemuan Jokowi-SBY Jadi Pintu Gerbang Demokrat ke Jokowi?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja...

Anggota Fraksi PKB DPR Anna Muawanah (Kedua dari kiri)

Kamis , 20 Nov 2014, 17:16 WIB

KIH Masih Berupaya Minta Tambahan Revisi UU MD3

Kamis , 20 Nov 2014, 17:10 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat Percepat Revisi UU MD3

Rabu , 19 Nov 2014, 20:56 WIB

Baleg Optimistis Revisi UU MD3 Selesai Dua Minggu

Selasa , 18 Nov 2014, 20:20 WIB

Tiga Fraksi di KIH Dideadline Seminggu untuk Setor Nama

Ketua DPR Setya Novanto (tengah), didampingi Wakil Ketua DPR membuka rapat penandatanganan kesepakatan damai Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Selasa , 18 Nov 2014, 20:13 WIB

Tiga Fraksi Kubu KIH Tetap tak Mau Setor Nama Anggota Komisi

(dari kiri) Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto memimpin jalannya rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10). ( Republika/Agung Supriyanto)

Kamis , 13 Nov 2014, 15:22 WIB

'Tidak Mungkin Hak Angket, Hak Bertanya, Hak Interpelasi Dipreteli'

Kamis , 13 Nov 2014, 15:05 WIB

KMP Tolak Pemangkasan Hak DPR

Kamis , 13 Nov 2014, 14:23 WIB

Pramono: Seluruh Fraksi KIH Sepakat Hasil Lobi

Politikus PDIP Pramono Anung (kiri) bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Rabu (12/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 12 Nov 2014, 18:59 WIB

In Picture: Pramono Anung Bertemu dengan Hatta Rajasa

Rabu , 12 Nov 2014, 15:54 WIB

Pramono Pastikan KIH Kompak soal Opsi damai dengan KMP

Rabu , 12 Nov 2014, 15:40 WIB

Empat Poin Damai dari KIH Dibahas di Kediaman Hatta Rajasa

Senin , 10 Nov 2014, 16:46 WIB

Akhir Kisruh DPR; KIH Dapat 21 Pimpinan di AKD

PAN: DPR Jangan Disandera PDI Perjuangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wasekjen PAN, Yandri Susanto, menegaskan DPR jangan disandera PDI Perjuangan. Dewan Perwakilan Rakyat harus diberikan kesempatan bekerja sebagaimana pemerintahan Jokowi diberi kesempatan untuk bekerja. “DPR jangan disandera PDIP,” ujar Yandri, saat diwawancarai sebuah stasiun TV swasta, di Jakarta, Rabu (29/10). DPR menurutnya harus diberi kesempatan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini nantinya...