Nelayan

Jumat , 12 Feb 2016, 09:10 WIB

Miris, Ikan Melimpah tapi Nelayan Sukar Melaut

Nelayan Indonesia

Kamis , 04 Feb 2016, 15:06 WIB

KNTI: Aparat Malaysia Tangkap Nelayan Indonesia

illustration

Kamis , 23 Jul 2015, 06:35 WIB

KNTI calls for coastal village empowerment

Mangrove

Sabtu , 27 Jun 2015, 23:27 WIB

KNTI Laporkan Kerusakan Hutan Mangrove ke Menhut

Sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) WN Myanmar, Laos dan Kamboja yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku, Sabtu (4/4).

Selasa , 21 Apr 2015, 17:27 WIB

Saksi Kunci Meninggal, Pemerintah Harus Tetap Lanjutkan Penyelidikan Benjina

Pulau kecil di Indonesia

Sabtu , 18 Apr 2015, 01:07 WIB

KNTI Tolak Investor Asing di Pulau Kecil

Dua kapal ikan ilegal berbendera Papua Nugini meledak dan mengeluarkan api ketika ditenggelamkan personel Lantamal IX Ambon di Perairan Teluk Ambon, Maluku, Ahad (21/12). (Antara/Izaac Mulyawan)

Ahad , 05 Apr 2015, 14:23 WIB

KNTI: Mafia Perikanan Sangat Kuat

Fishery

Senin , 30 Mar 2015, 10:23 WIB

KNTI calls for investigation of alleged fishermen's slavery

Sejumlah nelayan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kemeterian Kelautan lalu bergeser ke depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/2). (foto : MgROL_34)

Ahad , 22 Mar 2015, 21:24 WIB

Ini Tujuh Komponen Perlindungan Bagi Nelayan

Nelayan dari berbagai daerah mengikuti aksi di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (26/2).

Ahad , 22 Mar 2015, 21:09 WIB

Pemerintah Didesak Bikin RUU Perlindungan Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menjelaskan perkembangan penangkapan kapal ilegal fishing dan transhipment di Jakarta, Senin (8/12). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 30 Jan 2015, 11:58 WIB

Menteri Susi Kekeuh Pertahankan Kebijakan yang Ditolak Nelayan

Hutan Mangrove

Selasa , 29 Apr 2014, 09:10 WIB

Kesatuan Nelayan Kembalikan 817 Hektare Fungsi Hutan Mangrove

Kapal berbobot di atas 1.000 gross ton (GT).

KNTI Tolak Izin Transhipment Kapal 1.000 GT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menolak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap perizinan kapal di atas 1.000 gross ton (GT) yang diperbolehkan transhipment (alih muatan di tengah laut)."Presiden dan DPR patut memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo untuk segera melakukan revisi terhadap Permen Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2012," kata Pembina KNTI M...

Next