#koalisi-aksi-menyelamatkan-indonesia

Menko Polhukam Mahfud MD berfoto bersama dua pendiri KAMI Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo.

Jumat , 03 Feb 2023, 16:19 WIB

Kala Mahfud MD Bertemu Din Syamsuddin dan Jenderal Gatot

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut menghadiri acara akad nikah anak dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus eks Rektor Universitas Negeri...

Tersangka Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (kanan) diperiksa Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi yag ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Rabu , 01 Dec 2021, 08:35 WIB

KAMI: Putusan MK Harus Jadi Dasar Bebaskan Jumhur Cs

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD Tahun 1945. KAMI meminta masyarakat yang menjalani proses hukum karena mengkritisi UU Cipta Kerja dibebaskan dan namanya direhabilitasi."KAMI menilai dengan dikeluarkannya putusan MK ini, pemerintah seharusnya...

Jumat , 05 Nov 2021, 13:42 WIB

Kasasi Jaksa Ditolak MA, Syahganda Nainggolan Bebas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi jaksa...

Senin , 14 Jun 2021, 13:16 WIB

Legislator Nilai Kejagung Terkesan Jadi Alat Penguasa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani melihat...

Kamis , 29 Apr 2021, 20:59 WIB

Syahganda Nainggolan Divonis 10 Bulan Penjara

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan...

Tersangka Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Jumhur Hidayat diperiksa Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi yag ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Jumat , 16 Apr 2021, 00:45 WIB

Tim Kuasa Hukum Jumhur akan Hadirkan Sembilan Saksi

Polisi sedang menyelidiki ledakan yang terjadi di depan kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jalan Dr Kusumaatmadja, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Kamis , 24 Dec 2020, 10:42 WIB

Ledakan di Depan Kantor KAMI, Din Dukung Polri Cari Pelaku

Kamis , 24 Dec 2020, 04:54 WIB

Kantor Organisasi Gatot Nurmantyo Cs Dilempari Bom

Seorang massa aksi menunjukkan pin Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). (ilustrasi)

Rabu , 23 Dec 2020, 20:25 WIB

Polisi Selidiki Ledakan di Kantor KAMI di Kawasan Menteng

Jumat , 04 Dec 2020, 19:10 WIB

Ahmad Yani Mengaku tak Terlalu Kenal Anton Permana

Gedung Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara.

Rabu , 11 Nov 2020, 23:30 WIB

Pengadilan Tolak Praperadilan Ketua KAMI Medan

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Selasa , 03 Nov 2020, 16:41 WIB

Jokowi akan Anugerahi Gatot Nurmantyo Bintang Mahaputra

Bareskrim Polri mengungkap sembilan orang yang terafiliasi dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dijadikan tersangka diduga terkait kerusuhan unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, dirilis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/10). (ilustrasi)

Selasa , 27 Oct 2020, 19:56 WIB

Tim Advokasi KAMI Adukan Polri ke Komnas HAM

Bareskrim Polri mengungkap 9 orang yang terafiliasi dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dijadikan tersangka diduga terkait kerusuhan unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja, dirilis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Kamis , 22 Oct 2020, 14:10 WIB

Peringatan Komnas HAM, YLBHI, Amnesty ke Polri Terkait KAMI

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersiap memberikan keterangan pers terkait Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tertanggal 9 Mei 2019 tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Komnas HAM telah memberikan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar menarik Raperpres tersebut dari DPR atau tidak melakukan pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip hukum dan norma HAM. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Kamis , 22 Oct 2020, 00:38 WIB

Penangkapan Aktivis KAMI, Komnas HAM: Terapkan Fair Trial

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani.

Rabu , 21 Oct 2020, 19:40 WIB

Polri Tetap akan Panggil Tokoh KAMI Ahmad Yani

Rabu , 21 Oct 2020, 16:06 WIB

Ahmad Yani Menolak Hadir di Bareskrim, Ini Alasannya

akar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh polisi.

Penangkapan Aktivis KAMI Upaya Pembunuhan Karakter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh polisi. Pria yang juga salah satu deklarator KAMI Itu menyebut penangkapan aktivis KAMI adalah upaya pembunuhan karakter."Masalahnya adalah apakah penangkapan aktivis kami ini sudah berkoordinasi dengan Istana atau tidak. Rasanya publik tidak mungkin percaya kalau itu murni penegakkan hukum, murni...

Rabu , 21 Oct 2020, 14:34 WIB

YLBHI Nilai Terjadi Kriminalisasi Hukum Terhadap Ahmad Yani

Tersangka Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan pengacara Petrus Bala Pattyona makan siang di kantor Kejari Jaksel.

Rabu , 21 Oct 2020, 10:01 WIB

Top 5 News: Tokoh KAMI, Denny Siregar, Hingga Irjen Napoleon

Rabu , 21 Oct 2020, 05:42 WIB

Ahmad Yani Melawan, Polisi tak Bisa Jawab Alasan Penangkapan

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (7/7/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Selasa , 20 Oct 2020, 14:54 WIB

Bantah akan Tangkap Ahmad Yani, Polri: Ngobrol-Ngobrol Saja

Selasa , 20 Oct 2020, 14:42 WIB

Ini Alasan Tokoh KAMI Ahmad Yani Menolak Ditangkap Polisi

Selasa , 20 Oct 2020, 13:39 WIB

Polisi Lakukan Percobaan Penangkapan Tokoh KAMI Ahmad Yani

Senin , 19 Oct 2020, 20:04 WIB

Awi: Belum Ada Indikasi Keterlibatan KAMI Secara Organisasi

Deklarator Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana diborgol.

Ahad , 18 Oct 2020, 19:55 WIB

Aktivis KAMI Dipertontonkan Bak Teroris, Polri Dikritik

Jumat , 16 Oct 2020, 18:18 WIB

Kelakar Gatot: Proses Lahirnya UU Ciptaker Seperti Siluman

Jumat , 16 Oct 2020, 17:54 WIB

Gatot: UU Ciptaker Saya Tahu Tujuannya Mulia, Tapi..

Jumat , 16 Oct 2020, 17:46 WIB

Tanggapi Tudingan Dalangi Demo, Gatot: KAMI Luar Biasa

Kamis , 15 Oct 2020, 21:09 WIB

Polri Ungkap Unggahan Aktivis KAMI Sehingga Mereka Ditangkap

Rabu , 14 Oct 2020, 11:10 WIB

KAMI: Penangkapan Politis, Ada Indikasi HP Anggota Diretas

Jumhur Hidayat, salah satu tokoh KAMI yang ditangkap polisi terkait demo UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Rabu , 14 Oct 2020, 09:54 WIB

KAMI Siapkan Pendampingan Hukum untuk Anggota yang Ditangkap

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko belakangan memberikan peringatan kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) agar tidak memaksakan kepentingan. (ilustrasi)

Sabtu , 03 Oct 2020, 06:14 WIB

Peringatan Moeldoko untuk KAMI Vs Respons Din Syamsuddin

Jumat , 02 Oct 2020, 22:32 WIB

Pengamat: Pemerintah tak Perlu Alergi Terhadap KAMI

Din Syamsuddin Sebut Moeldoko tak Paham Maklumat KAMI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin merespons pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait KAMI. Din menyebut Moeldoko tak paham substansi maklumat KAMI.Din meyakini Moeldoko yang berbicara mewakili Istana Presiden, atas pernyataannya telah menunjukkan sudah membaca Deklarasi KAMI bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia. "Namun, KAMI menilai bahwa Moeldoko belum membaca Maklumat tersebut dengan seksama dan apalagi memahami...

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendukung rencana kelompok massa buruh menggelar aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. [Foto: Ilustrasi pin KAMI]

Kamis , 01 Oct 2020, 19:47 WIB