#koalisi-masyarakat-sipil

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (dua kiri) bersama pimpinan komisi I DPR bersiap memberikan keterangan pers terkait Revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). Dalam keterangan tersebut DPR menegaskan hanya membahas 3 pasal pada revisi UU TNI yaitu Pasal 3 yang mengatur tentang kedudukan TNI, Pasal 47 terkait dengan penempatan TNI di kementerian dan lembaga dan Pasal 53 menyangkut batas usia pensiun. DPR juga menekankan pembahasan 3 pasal itu tidak dilakukan secara diam-diam atau kebut-kebutan.

Selasa , 18 Mar 2025, 15:16 WIB

Dasco Ungkap Titik Temu Usai Dengarkan Koalisi Masyarakat Sipil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan sudah ada titik temu dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Selama ini...

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Senin , 17 Mar 2025, 14:05 WIB

Koalisi Sipil Tolak RUU TNI, Mensesneg: Yang Dipolemikkan tidak Dibahas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) sebagai pengganti UU Nomor 34 Tahun 2004. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan masyarakat untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isi daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI. "Jadi jangan juga apa yang dipolemikkan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan, kita harus waspada, kita...

Jumat , 28 Feb 2025, 17:23 WIB

Diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Tiga RUU yang Dinilai Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Badan Harian...

Senin , 15 Jul 2024, 17:30 WIB

Catatan Kritis Koalisi Masyarakat atas UU Konservasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah RI telah mengesahkan...

Kamis , 07 Mar 2024, 15:02 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Somasi Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil kembali melayangkan somasi...

One of Jagapemilu.com's initiators Luky Djani (right) with PSHK founder Bivitri Susanti (center) in Jakarta, Friday (5/1/2024).

Sabtu , 06 Jan 2024, 08:00 WIB

Encourage Public Participation, Jagapemilu Website Launched

Salah satu pemrakarsa JagaPemilu.com Luky Djani (kanan) bersama pendiri PSHK Bivitri Susanti (tengah) di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Sabtu , 06 Jan 2024, 01:43 WIB

Dorong Partisipasi Publik, Website Jagapemilu Diluncurkan

Koalisi Masyarakat Sipil yang diantaranya diikuti oleh eks Pimpinan KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Senin (10/4/2023). Laporan ini terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.

Senin , 10 Apr 2023, 21:45 WIB

In Picture: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri

Diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2/2023), di Jakarta.

Jumat , 17 Feb 2023, 08:45 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Moderasi Konten Digital

Polisi membawa perisai mereka selama persiapan keamanan untuk sidang pertama penyerbuan stadion Kajuruhan di Surabaya, Jawa Timur, Ahad, 16 Januari 2023. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Yudisial pelototi sidang Tragedi Kanjuruhan.

Kamis , 19 Jan 2023, 16:03 WIB

Temukan Keganjilan, KY Diminta Pelototi Sidang Tragedi Kanjuruhan

Menko Polhukam Mahfud MD sebut Koalisi Masyarakat Sipil tak paham arti pelanggaran HAM berat.

Rabu , 04 Jan 2023, 10:37 WIB

Dikecam, Mahfud MD: Koalisi Masyarakat Sipil tak Paham Arti Pelanggaran HAM Berat

Sejumlah mahasiswa memegang poster foto almarhum Randi dan Yusuf saat unjuk rasa mengenang kematian dua mahasiswa tersebut di Mapolda Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (26/9/2022). Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa solidaritas untuk mendiang rekan mereka Randi dan Muh Yusuf Kardawi yang meninggal tertembak ketika aksi penolakan RKUHP dan RUU kontroversial lainnya pada September 2019.

Senin , 28 Nov 2022, 03:46 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti 10 Pasal Bermasalah RKUHP

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman didampingi anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon usai menghadiri peluncuran buku berjudul Dudung Abdurachman Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/1/2022).

Sabtu , 17 Sep 2022, 08:42 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Evaluasi Dudung dari Posisi KSAD

Rabu , 06 Oct 2021, 17:26 WIB

Koalisi: Segera Bentuk Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu

Suasana uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021). Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selasa , 21 Sep 2021, 03:58 WIB

DPR Didesak tidak Sahkan Nyoman Sebagai Anggota BPK

Kuasa Hukum Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko Otto Hasibuan mengatakan, pihak Moeldoko masih menunggu itikad baik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuktikan tuduhan soal keterkaitan Moeldoko dan Ivermectin. (Foto: Otto Hasibuan)

Ahad , 01 Aug 2021, 12:27 WIB

Pihak Moeldoko Beri Kesempatan ICW Buktikan Tuduhan

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, belum lama ini.

Kamis , 27 May 2021, 12:25 WIB

Masyarakat Sipil: Pimpinan KPK Melawan Perintah Jokowi

[Dokumentasi] Personel kepolisian menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa saat demonstrasi menentang Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak.

'Brutalitas ke Demonstran Tunjukkan Militerisme Polisi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang menamakan diri Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah Indonesia pada 6-8 dan 13 Oktober 2020. Koalisi mencatat, brutalitas terbaru terjadi di Kwitang, Pasar Senen, Jakarta Pusat pada malam hari (13/10) di mana anggota Polri secara serampangan menembakan gas air mata...

Rabu , 27 May 2020, 23:46 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pelibatan TNI Atasi Teroris

Senin , 04 May 2020, 21:07 WIB

Koalisi Sipil Minta Presiden Setop Pembahasan RUU MK

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriani.

Rabu , 18 Mar 2020, 08:22 WIB

Corona, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Kepemimpinan Terawan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri(Republika/Putra M. Akbar)

Selasa , 10 Mar 2020, 23:22 WIB

KPK Hormati Pihak yang akan Gugat Pelantikan Nurul Ghufron

Manager riset transparansi Indonensia Wawan Suyatmiko

Kamis , 19 Sep 2019, 18:04 WIB

PBB Diharapkan Beri Masukkan Penguatan Lembaga Antikorupsi

Kamis , 19 Sep 2019, 11:46 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil ke Kantor PBB Bahas Pelemahan KPK

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo (tengah)

Senin , 27 May 2019, 13:59 WIB

Polri: Koalisi Masyarakat Sipil Bisa Laporkan Temuan ke TPF

Ketua Umum YLBHI Asfinawati memberikan keterangan terkait temuan awal pemantauan bersama peristiwa Mei 2019 di Jakarta, Ahad (26/5).

Ahad , 26 May 2019, 21:33 WIB

In Picture: Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Temuan Pelanggaran HAM

Kawat berduri memblokade Jalan MH Thamrin di depan kantor Bawaslu saat berlangsungnya Aksi 22 Mei, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Ahad , 26 May 2019, 16:23 WIB

Polri Diminta Buka Laporan Penggunaan Kekuatan 21-22 Mei

Personel kepolisian menembakkan gas air mata pada massa aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, Slipi, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Ahad , 26 May 2019, 15:50 WIB

YLBHI dkk Temukan Indikasi Pelanggaran HAM 21-22 Mei

Anggota Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

Ahad , 19 May 2019, 13:21 WIB

Pansel Pimpinan KPK Disebut Kompromi Kepentingan Elite

Pegiat ICW, Almas Sjafrina saat memberikan surat terbuka untuk Bawaslu RI dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (31/8). Surat tersebut berisi permintaan kepada Bawaslu agar menindaklanjuti putusan Pengawas Pemilu di sejumlah daerah yang bertentangan dengan PKPU.

Ahad , 16 Sep 2018, 18:11 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Susun Eksaminasi Terkait Putusan MA

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menyampaikn pandangannya saat menjadi pembicara dalam diskusi di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1).

Kamis , 01 Jun 2017, 01:34 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Penjelasan MK Soal Hak Angket

Rabu , 23 Nov 2016, 17:03 WIB

Soal Setnov Bakal Jadi Ketua DPR, Akom: Saya Shalat Istikharah

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Rabu , 23 Nov 2016, 16:05 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Kembalinya Setnov Jadi Ketua DPR

Rabu , 05 Oct 2016, 01:03 WIB

Reformasi TNI Dinilai Alami Stagnasi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/4).

Koalisi Masyarakat Sipil: Fahri Hamzah Kerap Menyerang KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada hari Jumat, 11 Maret 2016 memutuskan untuk Menerima rekomendasi BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi) untuk memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang kenggotaan PKS. Putusan ini adalah akumulasi dari sejumlah pelanggaran aturan dan disiplin organisasi PKS. "Sebagai seorang politikus, Fahri dikenal dengan gaya politik attacking atau menyerang seseorang atau lembaga yang...

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Jumat , 08 May 2015, 18:17 WIB