
Sabtu , 06 Jan 2024, 08:00 WIB
Encourage Public Participation, Jagapemilu Website Launched

Sabtu , 06 Jan 2024, 01:43 WIB
Dorong Partisipasi Publik, Website Jagapemilu Diluncurkan

Senin , 10 Apr 2023, 21:45 WIB
In Picture: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri

Jumat , 17 Feb 2023, 08:45 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Moderasi Konten Digital

Kamis , 19 Jan 2023, 16:03 WIB
Temukan Keganjilan, KY Diminta Pelototi Sidang Tragedi Kanjuruhan

Rabu , 04 Jan 2023, 10:37 WIB
Dikecam, Mahfud MD: Koalisi Masyarakat Sipil tak Paham Arti Pelanggaran HAM Berat

Senin , 28 Nov 2022, 03:46 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti 10 Pasal Bermasalah RKUHP

Sabtu , 17 Sep 2022, 08:42 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Evaluasi Dudung dari Posisi KSAD

Rabu , 06 Oct 2021, 17:26 WIB
Koalisi: Segera Bentuk Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu

Selasa , 21 Sep 2021, 03:58 WIB
DPR Didesak tidak Sahkan Nyoman Sebagai Anggota BPK

Ahad , 01 Aug 2021, 12:27 WIB
Pihak Moeldoko Beri Kesempatan ICW Buktikan Tuduhan

Kamis , 27 May 2021, 12:25 WIB
Masyarakat Sipil: Pimpinan KPK Melawan Perintah Jokowi
![[Dokumentasi] Personel kepolisian menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa saat demonstrasi menentang Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak.](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/personel-kepolisian-menembakkan-gas-air-mata-ke-arah-pengunjuk_201009203715-113.jpg)
'Brutalitas ke Demonstran Tunjukkan Militerisme Polisi'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang menamakan diri Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam tindakan brutal aparat kepolisian dalam penanganan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah Indonesia pada 6-8 dan 13 Oktober 2020. Koalisi mencatat, brutalitas terbaru terjadi di Kwitang, Pasar Senen, Jakarta Pusat pada malam hari (13/10) di mana anggota Polri secara serampangan menembakan gas air mata...

Kamis , 19 Sep 2019, 18:04 WIB
PBB Diharapkan Beri Masukkan Penguatan Lembaga Antikorupsi

Kamis , 19 Sep 2019, 11:46 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil ke Kantor PBB Bahas Pelemahan KPK

Senin , 27 May 2019, 13:59 WIB
Polri: Koalisi Masyarakat Sipil Bisa Laporkan Temuan ke TPF

Ahad , 26 May 2019, 21:33 WIB
In Picture: Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Temuan Pelanggaran HAM

Ahad , 26 May 2019, 16:23 WIB
Polri Diminta Buka Laporan Penggunaan Kekuatan 21-22 Mei

Ahad , 26 May 2019, 15:50 WIB
YLBHI dkk Temukan Indikasi Pelanggaran HAM 21-22 Mei

Ahad , 19 May 2019, 13:21 WIB
Pansel Pimpinan KPK Disebut Kompromi Kepentingan Elite

Ahad , 16 Sep 2018, 18:11 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Susun Eksaminasi Terkait Putusan MA

Kamis , 01 Jun 2017, 01:34 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Penjelasan MK Soal Hak Angket

Rabu , 23 Nov 2016, 17:03 WIB
Soal Setnov Bakal Jadi Ketua DPR, Akom: Saya Shalat Istikharah

Rabu , 23 Nov 2016, 16:05 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Kembalinya Setnov Jadi Ketua DPR

Rabu , 05 Oct 2016, 01:03 WIB
Reformasi TNI Dinilai Alami Stagnasi

Koalisi Masyarakat Sipil: Fahri Hamzah Kerap Menyerang KPK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada hari Jumat, 11 Maret 2016 memutuskan untuk Menerima rekomendasi BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi) untuk memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang kenggotaan PKS. Putusan ini adalah akumulasi dari sejumlah pelanggaran aturan dan disiplin organisasi PKS. "Sebagai seorang politikus, Fahri dikenal dengan gaya politik attacking atau menyerang seseorang atau lembaga yang...

Sabtu , 28 Feb 2015, 02:00 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Upaya Pangkas Kewenangan Penindakan KPK

Jumat , 23 Jan 2015, 13:05 WIB
Jokowi Bertanggung Jawab Atas Konflik KPK Versus Polri

Kamis , 15 Jan 2015, 17:14 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Berdiri di Belakang KPK

Rabu , 21 Mar 2012, 15:58 WIB
Menhan Pertanyakan Data Laporan ke KPK Terkait Sukhoi
Kamis , 15 Mar 2012, 06:51 WIB
Ketua MA Sesalkan Pelaporan Hakim PTUN
Rabu , 14 Mar 2012, 16:01 WIB
Hakim PTUN Dilaporkan ke KY

Kamis , 25 Nov 2010, 03:50 WIB
Terkait Kasus Gayus, Koalisi Masyarakat Sipil Berkirim Surat pada SBY

Rabu , 13 Oct 2010, 06:07 WIB