#koalisi-tolak-rkuhp

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat.

Selasa , 06 Dec 2022, 19:55 WIB

In Picture: Aksi Kemah Tolak Pengesahan RKHUP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Koalisi masyarakat sipil mengkhawatirkan adanya KUHP baru akan memundurkan demokrasi.

Selasa , 06 Dec 2022, 18:27 WIB

Ini Penjelasan Koalisi Masyarakat Sipil Suarakan Tolak RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) menyuarakan kembali penolakan terhadap pengesahan RKUHP. Mereka mengingatkan Pemerintah dan DPR bahwa KUHP baru akan membuat masyarakat semakin rentan dipidana, bahkan semua atau siapa pun warga negara bisa kena dengan KUHP baru. PVRI bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil seperti KontraS, LBH Jakarta, Sekolah Tinggi...

close ×