#kode-inisiatif

Senin , 11 Jul 2022, 17:22 WIB

Soal Data Ganda Anggota Parpol, KPU Diminta Optimalkan Verifikasi Administrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengoptimalkan proses verifikasi administrasi terhadap partai politik (parpol) calon peserta pemilu. Menurut...

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.

Selasa , 07 Jun 2022, 13:13 WIB

'Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Seharusnya Paling Lambat Juni'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyiapkan peraturan pelaksana mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Menurut dia, aturan teknis ini harus sudah terbit pada Juni, sebelum kepala daerah definitif mengakhiri masa jabatannya pada Juli mendatang."Seharusnya di bulan Juni ini sudah bisa diterbitkan aturannya. Supaya di sisa penunjukan penjabat...

Rabu , 18 May 2022, 12:27 WIB

Keputusan tak Gunakan E-Voting untuk Pemilu 2024 Dinilai Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif...

Kamis , 12 May 2022, 10:35 WIB

Perludem Soroti Penunjukan Penjabat Gubernur yang Tertutup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan...

Ahad , 01 May 2022, 06:23 WIB

DPR Diminta Dorong Kemendagri Buka Daftar Calon Penjabat Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif...

Ilustrasi. Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode Inisiatif) Ihsan Maulana berharap anggota baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 dapat meneruskan tiga warisan baik komisioner sebelumnya pada periode 2017-2022.

Selasa , 12 Apr 2022, 07:53 WIB

Kode Inisiatif Harap Anggota Baru KPU Teruskan 3 Warisan Baik

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mewanti-wanti agar pemerintah tidak melibatkan anggota TNI/Polri aktif dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Ilustrasi

Senin , 07 Mar 2022, 16:42 WIB

Pemerintah Diminta tak Tunjuk TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

Selasa , 12 Oct 2021, 14:17 WIB

KPU Disebut Khawatir Anggaran Soal Penetapan Jadwal Pemilu

Peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, mendesak pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu segera menetapkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. (Ilustrasi)

Rabu , 22 Sep 2021, 15:38 WIB

Kode Inisiatif Desak Jadwal Pemilu Segera Ditetapkan

Peneliti Kode Inisiatif - M Ihsan Maulana

Rabu , 22 Sep 2021, 13:45 WIB

KoDe Inisiatif: Putuskan Segera Jadwal Pemilu 2024

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Violla Reininda, berpendapat Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya tetap menjadi lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil pilkada dan Bawaslu menjadi menjadi sistem pendukung untuk menegakan hukum kepemiluan. (Foto: Sidang Mahkamah Konstitusi)

Ahad , 29 Aug 2021, 17:16 WIB

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu tak Lagi Relevan

Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyingkat waktu tahapan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Idealnya, tahapan kampanye berlangsung selama empat sampai lima bulan. (Foto: Ilustrasi pemilu)

Senin , 09 Aug 2021, 15:51 WIB

KPU Diminta Persingkat Waktu Kampanye Pemilu 2024

Kamis , 05 Aug 2021, 17:38 WIB

Kode Inisiatif: Bubarkan Puluhan Parpol tak Aktif

Bendera Parpol Peserta Pemilu (Ilustrasi)

Kamis , 05 Aug 2021, 16:52 WIB

Bubarkan Parpol tak Aktif!

Sengketa Pilkada. Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dinilai akan menghadapi sejumlah tantangan.

Ahad , 28 Mar 2021, 17:03 WIB

Rekrutmen Penyelenggara Ad Hoc Jadi Tantangan PSU

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) saat memimpin sidang di ruang sidang utama gedung MK, Jakarta.

Selasa , 23 Mar 2021, 14:37 WIB

Peningkatan Putusan Pemungutan Ulang Bisa Capai Empat Kali

Ketua Majelis Hakim Saldi Isra (tengah) didampingi hakim konstitusi Enny Nurbangingsih (kanan) dan Suhartoyo (kiri) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (8/3/2021). Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi terkait perkara Bupati terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore yang berstatus warga negara Amerika Serikat.

Selasa , 09 Mar 2021, 13:24 WIB

MK Periksa Pilbup Sabu Raijua, Pemerintah Diminta Tahan Diri

Kode Inisiatif: 10 Petahana Ajukan Sengketa Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, sedikitnya ada 10 pasangan calon (paslon) petahana mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. "Se-pembacaan awal kami ada 10 petahana yang berhasil diidentifikasi maju ke MK," ujar Ihsan kepada Republika, Selasa (12/1). Berdasarkan identifikasi awal, 10 petahana itu...