Senin , 15 Mar 2021, 11:48 WIB
Politikus PDIP yang Sempat Terseret Kasus Bansos Dipindah
Rabu , 18 Nov 2020, 20:44 WIB
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja Pilkada
Senin , 07 Sep 2020, 16:49 WIB
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Satgas Covid-19 untuk Pilkada
Senin , 07 Sep 2020, 13:30 WIB
Komisi II akan Panggil KPU Evaluasi Pendaftaran Pilkada
Senin , 17 Feb 2020, 20:37 WIB
Komisi II Gelar RDPU Terkait Tenaga Honorer
Sabtu , 12 Oct 2019, 02:22 WIB
Perludem: Pimpinan Komisi II Harus Punya Visi Soal Demokrasi
Selasa , 01 Oct 2019, 05:00 WIB
Komisi II Prioritaskan Revisi UU Pemilu
Selasa , 22 Aug 2017, 14:53 WIB
Pembahasan Perppu Ormas Diserahkan ke Komisi II
Rabu , 15 Mar 2017, 21:41 WIB
Komisi II DPR Masih Dilema Soal Uji Kelayakan Calon Komisioner KPU-Bawaslu
Kamis , 16 Feb 2017, 17:00 WIB
Komisi II Sayangkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada di Kab Bekasi
Senin , 29 Feb 2016, 20:45 WIB
In Picture: Komisi II DPR Gelar Raker dengan Mendagri Bahas RPP Penataan Daerah
In Picture: Komisi II DPR Gelar Raker dengan Mendagri Bahas RPP Penataan Daerah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2). Rapat tersebut membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang desain besar penataan daerah...
Senin , 29 Feb 2016, 20:45 WIB
In Picture: Komisi II DPR Gelar Raker dengan Mendagri Bahas RPP Penataan Daerah
Selasa , 13 Oct 2015, 17:55 WIB
Darurat Asap, Komisi II Usul Bentuk Panja Gabungan
Kamis , 30 Jul 2015, 16:00 WIB
Komisi II: Perppu Calon Tunggal Bukan Jalan Keluar
Senin , 20 Jul 2015, 10:54 WIB
Jelang Pendaftaran Pilkada, Ini Evaluasi Komisi II DPR
Sabtu , 20 Jun 2015, 23:29 WIB
Komisi II Rekomendasikan Temuan BPK Soal KPU Ditindaklanjuti
Rabu , 20 May 2015, 19:55 WIB
Sah! UU Pilkada Direvisi
Kamis , 30 Apr 2015, 02:00 WIB
Golkar Agung Laksono Keluarkan SP 1 untuk Anggota Komisi II
Kamis , 16 Apr 2015, 20:45 WIB
Ini Enam Poin Hasil Rapat Komisi II dan Menteri Ferry
Senin , 19 Jan 2015, 23:14 WIB
Komisi II Setujui Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang
Senin , 24 Nov 2014, 15:33 WIB
In Picture: Komisi II Gelar Rapat dengan Ketua KPU dan Bawaslu
Kamis , 20 Nov 2014, 09:37 WIB
Ustaz MIUMI Buat Petisi Tolak Ahok
Kamis , 20 Nov 2014, 09:28 WIB
Media Asing Sebut Ahok Gubernur Kristiani dan Tionghoa Pertama di Jakarta
Media Asing Sebut Ahok Gubernur Kristiani dan Tionghoa Pertama di Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama Rabu (19/11) oleh Presiden Joko Widodo ikut menjadi sorotan media asing. Mantan Bupati Belitung Timur ini disebut sebagai seorang gubernur kristiani yang memimpin Jakarta dalam 50 tahun terakhir. Seperti yang disebut oleh Alarabiya, Ahok memimpin ibukota dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dia tetap dilantik meski mendapatkan protes dari organisasi ISlam. ABC Online juga menyebut Ahok sebagai...
Kamis , 20 Nov 2014, 09:28 WIB
Media Asing Sebut Ahok Gubernur Kristiani dan Tionghoa Pertama di Jakarta
Rabu , 19 Nov 2014, 14:45 WIB
Ahok Dilantik, Komisi II DPR Segera Panggil Mendagri
Rabu , 19 Mar 2014, 17:47 WIB
DPR Akan Ikut Awasi Anggaran Linmas Pemilu
Selasa , 25 Feb 2014, 12:47 WIB
Dimyati Siap Jalani Proses Pemilihan Hakim Konstitusi
Rabu , 27 Nov 2013, 15:35 WIB
Soal Lemsaneg, KPU Diminta Tak Ulur Waktu
Rabu , 27 Nov 2013, 15:16 WIB
Pekan Ini, KPU Putuskan Nasib Kerja Sama dengan Lemsaneg
Jumat , 25 Oct 2013, 04:27 WIB
KPU Akan Bahas Secara Internal Rekomendasi DPR Soal Lemsaneg
Jumat , 25 Oct 2013, 02:14 WIB
Soal KPU-Lemsaneg, DPR: Interpretasi Masyarakat Bisa Sangat Liar
Jumat , 25 Oct 2013, 01:18 WIB
DPR Rekomendasikan KPU Tinjau Ulang Kerja Sama dengan Lemsaneg
Jumat , 18 Oct 2013, 02:00 WIB
Nasib Kerja Sama KPU-Lemsaneg Ditentukan Pekan Depan
Jumat , 18 Oct 2013, 01:07 WIB
Lemsaneg Beberkan Kelemahan Sistem Informasi KPU
Kamis , 10 Oct 2013, 23:13 WIB
DPR Kaji Ulang MoU KPU-Lemsaneg
DPR Kaji Ulang MoU KPU-Lemsaneg
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR mengkaji ulang kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Dikhawatirkan, bila kerja sama dilanjutkan, kemandirian KPU dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu akan berkurang. Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Zainun Ahmadi mengatakan, kerja sama dengan Lemsaneg akan menghilangkan kemandirian KPU dalam mengolah data pemilih. Lantaran, dalam klausul nota...
Kamis , 10 Oct 2013, 23:13 WIB
DPR Kaji Ulang MoU KPU-Lemsaneg
Selasa , 03 Sep 2013, 23:57 WIB
Ketua Komisi II Minta DPT Tak Diundur
Kamis , 25 Jul 2013, 21:59 WIB
DPR Khawatirkan Daftar Pemilih
Jumat , 05 Apr 2013, 15:11 WIB
Berantas Premanisme, Butuh Instruksi Presiden
Ahad , 24 Feb 2013, 13:49 WIB
DPR Turun Tangan Awasi Pencoblosan
Jumat , 14 Dec 2012, 08:31 WIB
Aher: Pernyataan Pengacara Aceng Masuk Kriminal
Jumat , 07 Dec 2012, 06:27 WIB
Kemendagri : Aceng Fikri 'Gentleman', Tapi...
Kamis , 06 Dec 2012, 15:23 WIB
Tangani Kasus Aceng, Pansus Minta Saran Ahli
Kamis , 06 Dec 2012, 14:50 WIB
Dipanggil Pansus, Aceng tak Kunjung Datang
Rabu , 05 Dec 2012, 15:48 WIB
Polri Didesak Segera Proses Pengaduan terhadap Aceng
Rabu , 05 Dec 2012, 12:58 WIB
Sekjen Kemendagri Minta Aceng Dipecat
Selasa , 04 Dec 2012, 15:20 WIB
Kowani Desak Bupati Aceng Dipecat
Kowani Desak Bupati Aceng Dipecat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mendesak pemerintah segera memberhentikan Bupati Garut, Aceng Fikri, terkait pernikahan sirih singkatnya dengan FO (18). Karena, tindakannya mencerminkan contoh buruk dari seorang pejabat kepada masyarakat. "Kowani sudah melakukan pertemuan dengan berbagai organisasi atau perhimpunan wanita Indonesia lainnya untuk membicarakan kasus tersebut. Kami sepakat meminta pemerintah segera memberhentikan Bupati Garut yang dinilai sangat menyepelekan...
Selasa , 04 Dec 2012, 15:20 WIB
Kowani Desak Bupati Aceng Dipecat
Selasa , 04 Dec 2012, 15:06 WIB