#komisi-yudisial

Jumat , 06 Aug 2021, 07:58 WIB

Calon Hakim Agung Ini Sebut OTT KPK Berdampak pada Investasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Calon Hakim Agung (CHA) kamar pidana Adly menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan dampak kepada investasi di Indonesia. Hal ini disampaikan...

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata (kanan) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (tengah) dan Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/3/2021). Dalam pertemuan tersebut Komisi Yudisial meminta dukungan KPK agar ikut memantau proses rekrutmen calon hakim agung seperti menelisik LHKPN dan penelusuran rekam jejak agar mendapatkan hakim agung dengan kapasitas dan integritas yang mumpuni, demi peradilan yang bersih.

Selasa , 03 Aug 2021, 20:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Perkara Ahok Singgung Tren Sunat Hukuman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim ketua kasus penistaan agama yang melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Dwiarso Budi Santiarto, menjadi salah satu dari 24 hakim yang mengikuti seleksi calon hakim agung yang diselenggarakan Komisi Yudisial (KY). Ia menjalani sesi wawancara terbuka pada Selasa (3/8) hari ini yang disiarkan secara daring melalui saluran Youtube KY. Dalam sesi wawancara...

Selasa , 03 Aug 2021, 10:50 WIB

Seleksi Hakim Agung dan Anomali Yudisial?

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ade Maman Suherman, Guru Besar FH Universitas...

Senin , 02 Aug 2021, 15:42 WIB

Reny Gagal Seleksi Hakim Agung, karena Sunat Vonis Pinangki?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko...

Sabtu , 31 Jul 2021, 02:20 WIB

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung akan Ikuti Seleksi Wawancara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sebanyak 24 orang dari 45 orang calon hakim...

Rabu , 28 Jul 2021, 23:57 WIB

KY akan Kaji Putusan 'Diskon' Hukuman untuk Djoko Tjandra

Komisi Yudisial (KY) menyatakan akan melakukan kajian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengurangi hukuman Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra. Hukuman yang terkait dengan kasus suap pengecekan status red notice terhadap Djoko dikurangi dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun dalam upaya banding. (Foto: Djoko Tjandra)

Rabu , 28 Jul 2021, 15:21 WIB

KY akan Kaji Putusan yang Sunat Hukuman Djoko Tjandra

Sabtu , 03 Jul 2021, 06:21 WIB

KY: Perjelas Status Hukum dan Peradilan pada Skema PPK

Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2). Pinangki Sirna Malasari divonis sepuluh tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 16 Jun 2021, 15:43 WIB

Komisi Yudisial tak Bisa Sentuh Hukuman Pinangki

Selasa , 15 Jun 2021, 18:22 WIB

Ini Respon KY Terkait Pengurangan Hukuman Eks Jaksa Pinangki

Kamis , 13 May 2021, 16:55 WIB

Catat! KY Buka Lowongan Pejabat Eselon II untuk Posisi Ini

Komisi Yudisial mengingatkan penipuan para calon hakim agung. Gedung Komisi Yudisial, Jakarta

Ahad , 09 May 2021, 23:02 WIB

Komisi Yudisial Minta Masyarakat Waspadai Penipuan

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) RI Miko Ginting

Ahad , 09 May 2021, 12:45 WIB

KY Tegaskan tak Pernah Minta Pungutan pada Calon Hakim Agung

Rabu , 05 May 2021, 23:39 WIB

KY: 45 Calon Hakim Agung Lulus Seleksi Kualitas

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mendengarkan paparan anggota Komisi III DPR saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2021). Rapat tersebut dalam rangka meminta penjelasan ke KY terkait dengan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

Rabu , 05 May 2021, 22:46 WIB

KY: 45 Calon Hakim Agung Lulus Seleksi Kualitas

Selasa , 04 May 2021, 04:31 WIB

Dalam 4 Bulan, KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 48 Hakim

Kunjungan Komisi Yudisial. Wakil ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta memberikan paparan saat kunjungan ke Republika, Jakarta, Senin (22/1).

Senin , 03 May 2021, 20:52 WIB

KY Terima Hampir 500 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran karantina kesehatan Habib Rizieq Shihab (HRS)

KY Tegaskan Independen Awasi Sidang Rizieq Shihab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) memastikan bersikap independen atau tidak berpihak pada siapapun, dalam mengawasi sidang perkara Rizieq Shibab, baik di dalam ataupun di luar persidangan. KY memastikan tidak di bawah intervensi siapapun. "KY pastikan independen dan akan terus melakukan pemantauan persidangan perkara MRS agar sidang berjalan tertib dan lancar," kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata di Jakarta,...

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta

Kamis , 25 Mar 2021, 16:35 WIB

KY: Hakim Sidang HRS Berperilaku Sesuai Kode Etik

Petugas Kepolisian membubarkan massa pendukung saat berlangsungnya sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi.

Kamis , 25 Mar 2021, 16:27 WIB

Pengacara HRS Diminta Hormati Majelis Hakim

[Ilustrasi] Sejumlah personel Brimob melakukan pengamanan saat berlangsungnya sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jakarta.

Kamis , 25 Mar 2021, 15:36 WIB

Sidang Offline, KY Minta HRS Lebih Hormati Hakim

Selasa , 23 Mar 2021, 03:35 WIB

Komisi Yudisial Perpanjang Penerimaan Calon Hakim Agung

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata

Sabtu , 20 Mar 2021, 08:50 WIB

Terkait Sidang Kasus HRS, Ini Komentar KY

Sabtu , 20 Mar 2021, 00:03 WIB

KY akan Terus Pantau Sidang Kasus HRS

Kamis , 18 Mar 2021, 07:17 WIB

Respons KY Terhadap Sidang Virtual HRS

Suasana seleksi calon hakim agung. (Ilustrasi)

Senin , 15 Mar 2021, 05:48 WIB

Sebanyak 54 Calon Hakim Agung Mendaftar ke Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata (kanan) menyalami Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (kiri) usai memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/3/2021). Dalam pertemuan tersebut Komisi Yudisial meminta dukungan KPK agar ikut memantau proses rekrutmen calon hakim agung seperti menelisik LHKPN dan penelusuran rekam jejak agar mendapatkan hakim agung dengan kapasitas dan integritas yang mumpuni, demi peradilan yang bersih.

Kamis , 04 Mar 2021, 18:45 WIB

In Picture: Komisi Yudisial Audiensi ke KPK

Selasa , 02 Mar 2021, 00:31 WIB

KY Kembali Buka Seleksi CHA Tahun 2021

Calon Anggota Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Yudisial dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau

Jumat , 22 Jan 2021, 05:48 WIB

Pimpin KY, Mukti Fajar Ingin Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa , 19 Jan 2021, 09:57 WIB

Harapan PP Muhammadiyah pada Ketua Komisi Yudisial

Selasa , 19 Jan 2021, 09:31 WIB

Mukti Fajar Terpilih Jadi Ketua KY, PBHI Beri Catatan

Senin , 21 Dec 2020, 13:58 WIB

Ini Nama Tujuh Anggota Komisi Yudisial yang Ucapkan Sumpah

Kamis , 10 Dec 2020, 06:46 WIB

KY Terus Dorong Upaya Pencegahan Korupsi

Ketua Komisi III DPR Herman Herry (kanan) didampingi Wakil Ketua Pangeran Khairul Saleh (tengah) menerima pandangan mini fraksi tentang persetujuan tujuh calon komisioner Komisi Yudisial dari Anggota Fraksi Golkar Supriansa dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020). Komisi III DPR menyetujui ketujuh calon komisioner Komisi Yudisial untuk disampaikan dan diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR.

Rabu , 02 Dec 2020, 23:12 WIB

In Picture: Komisi III DPR RI Setujui Tujuh Calon Komisi Yudisial

Ini Motivasi Serta Visi Guru Besar UMY Menjadi Anggota KY

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan motivasinya menjadi anggota Komisi Yudisial adalah untuk membuktikan teori hukum yang diajarkan di kelasnya efektif jika diterapkan di lembaga kehakiman. "Saya tidak bisa hanya duduk di meja kelas, mengajarkan teori-teori yang semuanya bicara tentang kebenaran, tapi praktiknya di (lembaga kehakiman) sana awut-awutan. Oleh karena itu, saya merasa...

Selasa , 01 Dec 2020, 08:11 WIB