#kompensasi-bbm

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kamis , 04 Jan 2024, 15:30 WIB

Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM, sehingga terlaksana pembayaran dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) selama 2023. Dana kompensasi...

Senin , 16 Oct 2023, 09:20 WIB

Membagi Beban Subsidi dan Kompensasi BBM

Harga minyak mentah kembali menguat belakangan ini. Berdasarkan data dari Bank Dunia, rata-rata harga minyak mentah Brent telah mencapai 94,00 dolar AS per barel pada September 2023 atau naik 7,84 dolar per barel dibandingkan pada Agustus 2023. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga meningkat, dari 82,59 dolar AS per...

Selasa , 25 Jul 2023, 11:42 WIB

Sri Mulyani Belanja Subsidi BBM Rp 9,6 Triliun per Bulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyalurkan anggaran sebesar Rp 57,7...

Selasa , 29 Nov 2022, 01:28 WIB

Bantuan Kompensasi BBM Sudah Tersalur ke 85 Persen Sasaran di Mataram

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Bantuan sosial yang dimaksudkan sebagai kompensasi...

Rabu , 25 May 2022, 00:44 WIB

Sri Mulyani Anggarkan Rp 750 Triliun Khusus THR dan Bansos

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja negara sebesar...

Seorang warga pemegang kartu perlindungan sosial (KPS) Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (2/9). (Republika/Prayogi)

Senin , 08 Dec 2014, 22:59 WIB

BPK Akan Audit Program Dana Kompensasi BBM

Rabu , 26 Nov 2014, 14:02 WIB

Belasan Janda Miskin tak Dapat PSKS

Selasa , 25 Nov 2014, 16:57 WIB

Menaker Izinkan Buruh Demo Upah, Asal Tertib

Senin , 24 Nov 2014, 15:54 WIB

Bertemu Presiden, Para Gubernur Dukung Kenaikan BBM

Pengendara melintas didepan spanduk penolakan kenaikan BBM di kawasan Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (7/6)

Ahad , 23 Nov 2014, 14:22 WIB

Pencairan Dana PSKS di Kabupaten Sukabumi Mulai Senin

Pengguna kendaraan bermotor mengantre untuk mengisi BBM bersubsidi di SPBU Ring Road Medan, Sumut, Senin (17/11) malam. (Antara/Septianda Perdana)

Sabtu , 22 Nov 2014, 20:30 WIB

Legislator Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Distribusi Dana PSKS

Program kompensasi kenaikan BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). (ilustrasi)

Selasa , 18 Nov 2014, 20:40 WIB

Ingat! Pencairan Dana Kompensasi Hingga 2 Desember

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gempar (Geraka Mahasiswa Peduli Rakyat) berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM di Curug, Serang, Banten, Kamis (13/11). (Antara/Asep Fathulrahman)

Sabtu , 15 Nov 2014, 18:24 WIB

Hujan, Demonstrasi Tolak Kenaikan BBM Tetap Berlangsung

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta (17/10). (Republika/ Tahta Aidilla)

Sabtu , 15 Nov 2014, 16:34 WIB

Prabowo Ingatkan Jokowi Soal Kenaikkan BBM

Petugas mengisi BBM di salah satu SPBU di Jakarta,

Sabtu , 15 Nov 2014, 13:18 WIB

BBM Memang Harus Naik!

Jumat , 14 Nov 2014, 18:44 WIB

Menteri Ini Tiba-Tiba Minta Maaf kepada Media, Ada Apa?

Jumat , 14 Nov 2014, 18:36 WIB

Kenaikan Harga Belum Tentu Kurangi Konsumsi BBM

Pemerintah Diminta Jangan Gegabah Naikkan BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk tidak gegabah menaikkan harga BBM. Menurut Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi defisit APBN.Faisal menuturkan sebaiknya meningkatkan penerimaan pajak. "Saat ini penerimaan pajak baru sekitar sepuluh persen dari yang seharusnya bisa didapat," kata Faisal.Selain meningkatkan pajak, pemerintah juga harus menggenjot...

Selasa , 11 Nov 2014, 18:02 WIB

Harga BBM Menjadi Kekhawatiran Utama

Selasa , 11 Nov 2014, 15:40 WIB

Pemerintah Harus Kreatif Hadapi Masalah BBM

Senin , 10 Nov 2014, 16:30 WIB

Buruh: Jokowi Dipesan Siapa Naikkan BBM?

Senin , 10 Nov 2014, 11:25 WIB

Kuota BBM Bersubsidi Semakin Menipis

Senin , 10 Nov 2014, 10:49 WIB

Kenaikan BBM Rawan Dimanfaatkan Spekulan

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM di halaman gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (5/11). (Antara/Irsan Mulyadi)

Senin , 10 Nov 2014, 10:47 WIB

Negara Jangan Hitung-hitungan Membantu Rakyat!

Senin , 10 Nov 2014, 10:14 WIB

Jelang Kenaikan BBM, Harga Sembako Meroket

Ahad , 09 Nov 2014, 21:23 WIB

BBM Boleh Naik, Asal...

Ahad , 09 Nov 2014, 21:01 WIB

Bantuan Pengalihan BBM, Layaknya 'Sinterklas'

Ahad , 09 Nov 2014, 16:29 WIB

Drama Kenaikan Harga BBM Kian Memanas

Sabtu , 08 Nov 2014, 20:32 WIB

DPP PDIP Instruksikan Semua Kader Dukung Kenaikan BBM

Petugas menghitung mata uang dollar Amerika, di Kantor Bank BRI, Jakarta, Kamis (3/7).(Republika/Adhi Wicaksono).

Jumat , 07 Nov 2014, 15:34 WIB

Kenaikan BBM tak Signifikan Pengaruhi Perbankan Konvensional

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) beranjak meninggalkan Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (20/3). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Jumat , 07 Nov 2014, 14:14 WIB

Kartu Sakti Jokowi Bisa Bikin Rakyat Marah. Kok Bisa?

Presiden Joko Widodo memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara simbolis pada warga yang berhak di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11). (Republika/ Yasin Habibi)

Jumat , 07 Nov 2014, 14:13 WIB

JK: Kartu Sakti Jokowi Masuk APBN 2014

Jumat , 07 Nov 2014, 13:48 WIB

Pak Jokowi. Anggaran Cetak ‘Kartu Sakti’ Darimana?

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio (kiri), dan Pakar Strategi Kominokasi Ekoputro Adjiayanto saat diskusi politik

Jumat , 07 Nov 2014, 13:10 WIB

Jokowi Kerja Nabrak-Nabrak

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu Sakti, Bisa Bawa Jokowi Tersandera Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peluncuran kartu 'sakti' dinilai bisa menjadi blunder bagi Presiden Jokowi. Bahkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi dalam masalah hukum."Jokowi bisa blunder yang bukan tidak mungkin berakibat fatal misalnya tersandera kasus korupsi," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago...

Voting kenaikan BBM dalam rapat paripurna DPR.

Kamis , 06 Nov 2014, 17:29 WIB