#kontroversi-omnibus-law

Rabu , 29 Apr 2020, 20:49 WIB

Guru Besar UI: Omnibus Law Bukan Hal yang Baru di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto memaparkan pandangannya terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurutnya metode omnibus law bukanlah sesuatu yang baru dilakukan di...

Ahad , 01 Mar 2020, 07:06 WIB

KLHK: RUU Ciptaker Sederhanakan Prosedur Perizinan Usaha

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur perizinan usaha. "Semangat yang diusung RUU ini adalah penyederhanaan regulasi tanpa mengabaikan prinsip lingkungan," katanya di Yogyakarta, Sabtu (29/2). Dia menambahkan pendekatan perizinan lingkungan dalam RUU tersebut berbasis pendekatan risiko. Setiap kegiatan dan usaha harus dilihat dulu potensi risikonya. Dalam rancangan...

Jumat , 21 Feb 2020, 08:10 WIB

#kontroversi-omnibus-law

Guru Besar UI: Omnibus Law Bukan Hal yang Baru di Indonesia

KLHK: RUU Ciptaker Sederhanakan Prosedur Perizinan Usaha

PWI Dukung Kenaikan Sanksi Pidana untuk Pers

Salah Ketik, Pemerintah Sebaiknya Bahas Ulang Omnibus Law

Pemerintah Diminta Sisir Kembali Draf RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: UU Cipta Kerja tak Boleh Kekang Kebebasan Pers

Omnibus Law Tuai Penolakan, Menaker: Masih Ada Ruang Dialog

Menaker: Omnibus Law Cipta Kerja Belum Final

Kewenangan Presiden Cabut Perda Langgar Konstitusi

Kontroversi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Soal Omnibus Law, Ini Saran Fahri Hamzah untuk Pemerintah