#kpk

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) tindak pidana korupsi dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam konferensi pers tersebut, KPK menetapkan sebanyak 10 orang tersangka yang salah satunya merupakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan tersangka lainnya serta melakukan penahan terhadap enam tersangka diantaranya Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Elly Tri Pangestu, PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, PNS MA Albasri serta pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno. KPK juga berhasil mengamankan sejumlah uang SGD 205 ribu dan Rp 50 juta yang diduga bagian dari suap. Republika/Thoudy Badai

Jumat , 23 Sep 2022, 09:50 WIB

In Picture: KPK Tangkap Panitera, PNS Mahkamah Agung, dan Pengacara dalam OTT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan sejumlah tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung di Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam konferensi pers tersebut, KPK menetapkan...

Ketua KPK, Firli Bahuri saat memberikan keterangan pers dan menunjukkan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan mata uang dolar Singapura dan rupiah terkait operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah pihak atas dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Konferensi pers dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Jumat , 23 Sep 2022, 08:35 WIB

KPK Baru Tahan 6 dari 10 Tersangka Suap Penanganan Perkara di MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa sejumlah pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Sebanyak 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA tersebut.Berdasarkan pantauan Republika, ada enam tersangka yang terdiri dari empat laki-laki dan dua perempuan telah mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Mereka...

Jumat , 23 Sep 2022, 07:01 WIB

Wanita Emas Sempat Minta Dirawat Sebelum Ditetapkan Tersangka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana...

Jumat , 23 Sep 2022, 06:25 WIB

KPK Minta Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati yang jadi Tersangka Suap Kooperatif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera...

Jumat , 23 Sep 2022, 05:20 WIB

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Sita 205 Ribu Dolar Singapura dan Rp 50 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang...

Jumat , 23 Sep 2022, 05:12 WIB

KPK Tetapkan 10 Tersangka Suap, Termasuk Hakim Agung

Hakim anggota mendengarkan pembacaan pledoi dari terdakwa kasus dugaan suap laporan audit keuangan di BPK Jawa Barat Ade Yasin saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/9/2022). Dalam sidang tersebut, Ade Yasin meminta hakim untuk meringankan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut tiga tahun penjara denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

Jumat , 23 Sep 2022, 00:42 WIB

Sejumlah Tokoh Bogor Doakan Ade Yasin Divonis Bebas Murni

Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan keterangan saat konferensi pers.

Jumat , 23 Sep 2022, 00:10 WIB

KPK Temukan Mata Uang Asing dalam OTT Terkait Pengurusan Perkara di MA

Kamis , 22 Sep 2022, 23:03 WIB

PT Nindya Karya Divonis Bayar Rp 900 Juta di Kasus Korupsi Pembangunan Dermaga Sabang

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyampaikan keterangan saat konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/9/2022). KPK melakukan penahanan terhadap keempat tersangka diantaranya Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2010-2017, Kemas Danial, Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti (Kopanti) Jawa Barat, Dodi Kurniadi, Sekretaris Kopanti Deden Wahyudin dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama, Stevanus Kusnadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana LPDB KUMKM di Provinsi Jawa Barat dengan total kerugian negara mencapai Rp116,8 miliar. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 22 Sep 2022, 19:42 WIB

Pimpinan KPK Sebut yang Ditangkap Penyidiknya adalah Hakim Agung

Kamis , 22 Sep 2022, 15:43 WIB

KPK Temukan Surat Palsu Terkait Pengelolaan Dana PON 2020 Beredar di Papua

Kamis , 22 Sep 2022, 15:39 WIB

ICW Desak KPK Jemput Paksa Lukas Enembe Jika Terus Mangkir Pemeriksaan

Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7/2022). KPK resmi memasukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebelumnya KPK telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap Maming, namun tersangka tidak kooperatif dan tidak diketahui keberadaannya saat akan dilakukan jemput paksa pada Senin (25/7) kemarin. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 22 Sep 2022, 09:28 WIB

KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif di Pemanggilan Kedua Pekan Depan

Seorang polisi mengarahkan massa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe dalam unjuk rasa menolak penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Titik Nol, Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/9/2022). Polri mengerahkan sekitar 2.000 personel dalam mengamankan aksi dukungan kepada Lukas Enembe yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka gratifikasi tersebut.

Kamis , 22 Sep 2022, 09:23 WIB

KPK Klaim Penyidikan Kasus Lukas Enembe Sudah Sesuai Hukum

Massa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe berunjuk rasa menolak penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pengamanan kepolisian di Titik Nol, Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/9/2022). Polri mengerahkan sekitar 2.000 personel dalam mengamankan aksi dukungan kepada Lukas Enembe yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka gratifikasi tersebut.

Kamis , 22 Sep 2022, 05:19 WIB

Polda Metro Jaya Take Down Unggahan Kasus Lukas Enembe di Akun Instagram Resmi Humas

Rabu , 21 Sep 2022, 20:46 WIB

KPK Diminta Selidiki Dugaan Makelar Kasus di Internalnya Sendiri

Rabu , 21 Sep 2022, 12:54 WIB

Akun Instagram Humas Polda Metro Jaya Unggah Kasus Lukas Enembe, Ada Apa?

Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada media di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Lukas Enembe baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. (ilustrasi)

Akankah KPK Jemput Paksa Lukas Enembe ke Papua?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Amri Amrullah, Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengupayakan pelayangan surat pemanggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe pada pekan ini. Lewat surat kedua ini, diharapkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi itu dapat dilakukan pada pekan berikutnya. "Masalah pemanggilan Lukas Enembe (LE), ini baru satu kali sebagai tersangka. Nanti, mudah-mudahan minggu ini akan dilayangkan (surat panggilan)...

Selasa , 20 Sep 2022, 12:50 WIB

LMAK desak KPK Selidiki Mafia Tanah di Bekasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri) memberikan cinderamata kepada Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah (kanan) dalam acara sosialisasi dan bimbingan teknis program desa antikorupsi di gedung Islamic Center Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022). Kegiatan tersebut dalam rangka menguatkan program anti korupsi di desa dan mendorong pelopor desa anti korupsi di Jawa Timur.

Selasa , 20 Sep 2022, 10:27 WIB

Beri Kuliah Umum di Universitas Airlangga, Ini Pesan Ketua KPK untuk Para Mahasiswa

Selasa , 20 Sep 2022, 05:39 WIB

Dekan, Dokter, Hingga Perawat Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Unila

Walikota Medan Bobby Nasution menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/9/2022). KPK memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Medan, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Utara (Sumur), BPN Perwakilan Sumut, Kejari Kota Medan dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait upaya percepatan serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Kota Medan, sebagai upaya perbaikan tata kelola dan penyelamatan aset daerah sebagai kekayaan negara demi menghindari terjadinya potensi kerugian negara karena aset yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah.

Senin , 19 Sep 2022, 20:14 WIB

In Picture: KPK Fasilitasi Percepatanan Sarana Prasarana Utilitas di Kota Medan

Jubir KPK Ali Fikri menunjukan surat dan foto tersangka Mardani H Maming saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7/2022). KPK resmi memasukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebelumnya KPK telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap Maming, namun tersangka tidak kooperatif dan tidak diketahui keberadaannya saat akan dilakukan jemput paksa pada Senin (25/7) kemarin. Republika/Thoudy Badai

Senin , 19 Sep 2022, 13:27 WIB

KPK Klaim Penyidikan Dugaan Korupsi di Papua Murni Penegakan Hukum

Sabtu , 17 Sep 2022, 00:08 WIB

KPK: Sayangnya, Biaya Demokrasi di Indonesia Masih Sangat Tinggi

Tersangka kasus dugaan suap Mardani H Maming berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK tengah mendalami dugaan Mardani mengendalikan perusahaan tambang. (ilustrasi)

Jumat , 16 Sep 2022, 16:56 WIB

KPK Dalami Dugaan Mardani Maming Kendalikan Perusahaan Tambang

Jumat , 16 Sep 2022, 08:06 WIB

KPK Belum Temukan Data dan Informasinya Dibobol Bjorka

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Jumat , 16 Sep 2022, 00:28 WIB

Kasus Helikopter AW-101, KPK Gunakan Prosedur Sipil Panggil Mantan Kasau

Terdakwa mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). JPU KPK menuntut Mochamad Ardian Noervianto dengan pidana?delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dalam kasus suap pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur Tahun 2021.

Kamis , 15 Sep 2022, 22:04 WIB

Kasus Korupsi Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 8 Tahun Penjara

Kamis , 15 Sep 2022, 08:42 WIB

KPK Soroti Potensi Korupsi di Sektor Pangan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah)

Kamis , 15 Sep 2022, 07:49 WIB

KPK akan Fasilitasi Pengobatan Gubernur Papua Lukas Enembe

Tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi memasuki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Pada Kamis (14/9/2022), Rahmat Effendi dituntut 9,5 tahun penjara oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK. (ilustrasi)

Rabu , 14 Sep 2022, 22:21 WIB

Mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Dituntut 9,5 Tahun Penjara

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Anies Baswedan diperiksa KPK untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta.

Rabu , 14 Sep 2022, 21:03 WIB

KPK Bantah Isu Anies Tersangka Kasus Formula E

Tersangka Direktur PT Solata Sukses Membangun Marten Toding mengenakan rompi tahanan saat berjalan menuju mobil tahanan usai dihadirkan dalam konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Marten Toding ditahan akibat diduga melakukan pemberian uang terhadap tersangka Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Ricky Ham Pangawak untuk menjadi pemenang lelang dalam proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah selama kepemimpinan Ricky dengan nilai suap mulai dari Rp300 juta hingga miliarian rupiah.

Rabu , 14 Sep 2022, 18:45 WIB

In Picture: KPK Tahan Penyuap Bupati Mamberamo Tengah

Kepala Dinas PUPR Pemalang nonaktif Mohammad Saleh tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Mohammad Saleh diperiksa terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Rabu , 14 Sep 2022, 17:04 WIB

In Picture: KPK Periksa Sejumlah Tersangka Kasus Korupsi Pemkab Pemalang

Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.

KPK: Modus Korupsi Makin Beragam, Ada Bapak dan Anak Terlibat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, modus korupsi makin beragam. Bahkan, saat ini sudah masuk dalam lingkaran terkecil masyarakat, yaitu keluarga. "Ada seorang bapak melibatkan anaknya bersama-sama melakukan dan menyembunyikan hasil korupsi," kata Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9/2022). Meski demikian, Wawan enggan merinci identitas orang tua yang melibatkan anaknya dalam tindakan...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, modus korupsi makin beragam. Bahkan, korupsi sudah masuk dalam lingkaran terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Rabu , 14 Sep 2022, 10:07 WIB