Ahad , 03 May 2020, 17:01 WIB
KPPOD: Kebijakan Bantuan Covid-19 di Pusat tak Harmonis
Jumat , 21 Feb 2020, 04:26 WIB
RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD
Selasa , 12 Nov 2019, 18:52 WIB
KPPOD: Pilkada Harus Langsung Sesuai Prinsip Otonomi Daerah
Rabu , 06 Nov 2019, 17:35 WIB
Fenomena Desa Fiktif, Verifikasi Kemenkeu Dinilai Lemah
Senin , 04 Nov 2019, 12:11 WIB
Pemekaran Papua, Pemerintah Ditagih Desain Penataan Daerah
Sabtu , 28 Jul 2018, 18:07 WIB
KPPOD: Anggota DPD Sebaiknya dari Kalangan Independen
Senin , 25 Jun 2018, 05:21 WIB
Pengamat: Tidak Perlu Sampai Ada Pencabutan Hak Politik ASN
Senin , 25 Jun 2018, 01:31 WIB
KPPOD Rekomendasikan Cabut Hak Politik ASN tak Netral
Ahad , 24 Jun 2018, 14:28 WIB
KPPOD Soroti Temuan Pelanggaran Netralitas ASN di 5 Provinsi
Rabu , 06 Jun 2018, 17:00 WIB
Soal THR di Daerah, Mendagri Sebaiknya Konsultasi ke BPK
Senin , 14 May 2018, 03:01 WIB
KPPOD: Perizinan Sumber Korupsi Kepala Daerah
KPPOD: Perizinan Sumber Korupsi Kepala Daerah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah lantaran bupati dan birokratnya memiliki kekuasaan yang besar. Salah satu sumbernya adalah perizinan. "Di daerah itu terlalu banyak izin, sehingga menciptakan lahan-lahan untuk perburuan suap dan korupsi. Contohnya yang baru terungkap oleh KPK di Mojokerto itu," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi...
Senin , 14 May 2018, 03:01 WIB