Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng

Ahad , 03 May 2020, 17:01 WIB

KPPOD: Kebijakan Bantuan Covid-19 di Pusat tak Harmonis

Kontroversi Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).

Jumat , 21 Feb 2020, 04:26 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng

Selasa , 12 Nov 2019, 18:52 WIB

KPPOD: Pilkada Harus Langsung Sesuai Prinsip Otonomi Daerah

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng saat diwawancarai wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Rabu , 06 Nov 2019, 17:35 WIB

Fenomena Desa Fiktif, Verifikasi Kemenkeu Dinilai Lemah

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng

Senin , 04 Nov 2019, 12:11 WIB

Pemekaran Papua, Pemerintah Ditagih Desain Penataan Daerah

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng (kanan)

Sabtu , 28 Jul 2018, 18:07 WIB

KPPOD: Anggota DPD Sebaiknya dari Kalangan Independen

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robet Endi Jaweng memaparkan hasil penelitian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2018 pada 5 lokasi, di Jakarta, Ahad (24/6).

Senin , 25 Jun 2018, 05:21 WIB

Pengamat: Tidak Perlu Sampai Ada Pencabutan Hak Politik ASN

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robet Endi Jaweng (kanan) memaparkan hasil penelitian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2018 pada 5 lokasi, di Jakarta, Ahad (24/6).

Senin , 25 Jun 2018, 01:31 WIB

KPPOD Rekomendasikan Cabut Hak Politik ASN tak Netral

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto menandatangani fakta integritas untuk netralitas ASN dalam Pilkada Serentak di Lingkungan Pemprov Jabar, di Hotel Trans, Selasa (30/1)

Ahad , 24 Jun 2018, 14:28 WIB

KPPOD Soroti Temuan Pelanggaran Netralitas ASN di 5 Provinsi

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng (kanan)

Rabu , 06 Jun 2018, 17:00 WIB

Soal THR di Daerah, Mendagri Sebaiknya Konsultasi ke BPK

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng (kanan)

Senin , 14 May 2018, 03:01 WIB

KPPOD: Perizinan Sumber Korupsi Kepala Daerah

Next