#kriminalisasi-pejabat

Konpres Pimpinan KPK. (dari kiri) Taufiqurrahman Ruki dan Pimpinan KPK Zulkarnain saat konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu (25/2).

Senin , 14 Sep 2015, 21:02 WIB

Wakil Ketua KPK: Kepala Daerah jangan Takut Buat Kebijakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengatakan, kepala daerah tidak perlu takut dengan ancaman pidana saat membuat kebijakan. Menurutnya, kepala daerah tidak perlu khawatir selama...

Selasa , 01 Sep 2015, 09:54 WIB

Kapolri: Jika Prosedur dan Mekanisme Benar, tak Perlu Takut

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut menggunakan anggaran selama dilakukan dengan benar. "Kalau mekanisme dan prosedurnya dilakukan dengan benar, tidak perlu takut," kata Badrodin Haiti, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Kota Padang, Senin (31/8) malam. Saat ditanyai tentang pernyataan presiden yang mengatakan bahwa...

Selasa , 01 Sep 2015, 08:00 WIB

Luhut: Peningkatan Penyerapan Anggaran di Daerah tak Perlu SE Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan...

Jumat , 28 Aug 2015, 20:12 WIB

SE Antikriminalisasi Kebijakan, Kapolri: Penegakan Hukum Tetap Berjalan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Kapolri Badrodin Haiti menegaskan, Surat Edaran Presiden...

Jumat , 28 Aug 2015, 14:01 WIB

Kewenangan Penyadapan KPK Penyebab Lambannya Penyerapan Anggaran?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo awal pekan ini...

Kamis , 27 Aug 2015, 23:29 WIB

DPD Dukung Dikeluarkannya PP Antikriminalisasi

Kamis , 27 Aug 2015, 14:53 WIB

Fahri: Jangan Beri Jaminan Kepala Daerah tak akan Dipidana

Kamis , 27 Aug 2015, 14:20 WIB

Fahri Hamzah: Jokowi tak Bisa Intervensi Hukum

Kamis , 27 Aug 2015, 13:17 WIB

DPR: Jokowi tak Bisa Jamin Pejabat tidak Dipidana

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan kata sambutan sebelum pembacaan pidato tanggapan penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2016 oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Kamis , 27 Aug 2015, 12:42 WIB

Ketua DPR Nilai Wajar Pejabat Daerah Perlu Aturan Antikriminalisasi

Kamis , 27 Aug 2015, 10:55 WIB

Jokowi Jamin Pejabat tak Dipidana, Fahri Hamzah: Tak Ada Cerita

Rabu , 26 Aug 2015, 21:37 WIB

Kejaksaan Diminta Setop Budaya Terperiksa Menjadi ATM

Rabu , 26 Aug 2015, 21:35 WIB

PP Antikriminalisasi Bakal Melindungi Pejabat Korup

Rabu , 26 Aug 2015, 18:00 WIB

DPR RI: Kalau tidak Korupsi Kenapa Harus Takut

Rabu , 26 Aug 2015, 14:25 WIB

Pejabat Korup Diminta tak Berlindung dari Pernyataan Jokowi

Ketua Apkasi Isran Noor (tengah) dan Ketua Apeksi Vicky Lumentut (kelima kiri) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar poster saat rapat membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Yudhi Mahatma)

Rabu , 26 Aug 2015, 09:15 WIB

Jokowi Minta tak Kriminalisasi Kebijakan, Apkasi: Solusi yang Tepat

Pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi bersama Kooerdinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat menjadi pembicara pada diskusi peringatan HUT ICW ke-17 di Jakarta, Rabu (29/7).

Rabu , 26 Aug 2015, 07:45 WIB

Jokowi Minta Kebijakan tak Dikiriminalisasi, Ini Tanggapan ICW

Serapan Anggaran Rendah, Jokowi Keluarkan Dua Jurus Sekaligus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil menyatakan, pemerintah sudah menyiapkan aturan hukum agar ke depan pejabat tak lagi takut saat menggunakan anggaran."Ya kita sudah buat Perpres (Peraturan Presiden) dan juga Inpres (Instruksi Presiden). Isinya yakni agar program percepatan pembangunan dapat terjamin," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (25/8). Dia menyatakan, Perpres dan...