#kuhp

Jumat , 12 Jan 2024, 00:57 WIB

Mantan Dirut Bank Jambi Divonis 10 Tahun Penjara

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Jambi Yunsak El Halcon oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta dikenakan uang...

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahduddi dalam jumpa pers pengungkapan hasil asesmen kejiwaan pelaku pembunuhan dekat lobi Mal Central Park, Jakarta Barat pada Selasa (24/10/2023).

Selasa , 24 Oct 2023, 14:28 WIB

Pelaku Pembunuhan Dekat Central Park Mengidap Skizofrenia Paranoid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku pembunuhan berinisial AH (26) di dekat lobi Mal Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Selasa (26/9/2023) lalu dinyatakan mengidap skizofrenia paranoid atau halusinasi terhadap sesuatu secara berlebihan sehingga perlu dirawat.Vonis medis tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit (RS) Polri Keramat Jati, Jakarta Timur setelah melakukan observasi kejiwaan terhadap pelaku selama sekitar delapan hari menyusul perilaku...

Jumat , 11 Aug 2023, 19:22 WIB

Wamenkumham: Pelaku Kejahatan Ibarat Orang Sakit Perlu Diobati

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi...

Kamis , 10 Aug 2023, 23:57 WIB

Masa Peralihan KUHP Nasional Perlu 3 Tahun, Ini Penjelasan Wamenkumham

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi...

Kamis , 10 Aug 2023, 15:57 WIB

Wamenkumham: KUHP Baru Hindari Pemenjaraan dalam Waktu Singkat

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi...

Ferdy Sambo saat menjalani sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (ilustrasi)

Kamis , 10 Aug 2023, 10:14 WIB

Vonis Ferdy Sambo dan Kaitannya dengan KUHP yang Baru

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) bersama Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) Ilustrasi. Pemerintah akan sosialisasikan KUHP yang baru

Selasa , 25 Jul 2023, 20:33 WIB

Wamenkumham Sebut KUHP yang Baru Berikan Kepastian Hukum

Rangkaian kereta inspeksi atau comprehensive inspection train (CIT) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Kamis , 08 Jun 2023, 16:12 WIB

Kabel Hingga Baut Dicuri, KCIC Tingkatkan Keamanan

Wakil Menteri Hukum Dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menengok Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu didampingi Kepala Rutan Farizal pada Rabu (15/3/2023).

Kamis , 16 Mar 2023, 19:43 WIB

Wamenkumham Ungkap Alasan Pengesahan KUHP Baru Perlu Puluhan Tahun

Jumat , 10 Mar 2023, 15:57 WIB

Sosialisasi KUHP ke Aparat Penegak Hukum Mulai Juni 2023

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersiap memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan pemohon Ramos Petege, seorang Katolik yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam.

Selasa , 28 Feb 2023, 16:23 WIB

MK Tolak Uji Materi KUHP Terkait Penyerangan Martabat Presiden

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengkritisi sejumlah pasal di KUHP. (ilustrasi)

Ahad , 19 Feb 2023, 14:15 WIB

Menlu AS Anthony Blinken Sampaikan Keprihatinan Atas Sejumlah Pasal KUHP

Ekspresi terdakwa Ferdy Sambo saat meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati.

Rabu , 15 Feb 2023, 15:59 WIB

Menguak Hukuman Mati di Indonesia

Terdakwa Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang vonis kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati.

Senin , 13 Feb 2023, 19:24 WIB

KUHP Baru Bisa Ganti Pidana Mati Sambo Menjadi Hukuman Seumur Hidup? Ini Jawaban DPR

Senin , 13 Feb 2023, 18:49 WIB

Revisi UU ITE Dinilai Mengandung Kerancuan

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/2023 Tentang KUHP Kali ini Mahupiki bekerja sama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) guna mengedukasi masyarakat secara lebih luas.

Kamis , 09 Feb 2023, 08:01 WIB

Ahli Hukum Edukasi Konsep dan Ide Dasar KUHP Nasional ke Masyarakat Papua

Jumat , 03 Feb 2023, 15:45 WIB

Guru Besar Sejumlah Universitas Nilai KUHP Baru Mengandung Poin Jati Diri Bangsa

Ahli Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Benny Riyanto mengatakan KUHP baru yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang lebih modern dan menjadi cerminan nilai asli bangsa Indonesia.

Pakar Hukum Sebut KUHP Baru Wujudkan Hukum Pidana Indonesia Lebih Modern

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ahli Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Benny Riyanto mengatakan KUHP baru yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang lebih modern dan menjadi cerminan nilai asli bangsa Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS). WvS diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun...

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Sumatra Utara bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menyelenggarakan Sosialisasi KUHP Nasional di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Sumatra Utara, Senin (9/1).

Senin , 09 Jan 2023, 22:03 WIB

Mahupiki dan FH USU Gelar Acara Sosialisasi KUHP di Medan

Ketua MUI KH Cholil Nafis menilai perilaku LGBT berbahaya bagi bangsa dan negara

Selasa , 27 Dec 2022, 20:32 WIB

Di Hadapan Ormas Islam, Ketua MUI Dorong Hukuman Berat untuk Pelaku LGBT

Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak KUHP, menuntut pemerintah untuk menghapus pasal-pasal yang dinilai bermasalah, serta menghentikan praktik otoriter dalam tubuh pemerintah. Republika/Thoudy Badai

Sabtu , 24 Dec 2022, 23:38 WIB

Guru Besar UI: Banyak Pasal KUHP Baru Merupakan 'Jalan Tengah'

Sabtu , 24 Dec 2022, 18:19 WIB

KUHP Baru Dinilai Jadi Titik Temu

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah).

Selasa , 20 Dec 2022, 22:14 WIB

Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari KUHP Baru

Peserta menunggu jadwal tampil saat Jogja Menari di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Ahad (18/12/2022). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta masyarakat dan para wisatawan yang akan berlibur di Indonesia agar tidak khawatir pasca pengesahan UU KUHP.

Senin , 19 Dec 2022, 18:37 WIB

Sandiaga Minta Wisatawan tak Khawatir Berlibur di Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, kiri, berpose untuk media bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, tengah, dalam sesi pengesahan KUHP baru di gedung parlemen di Jakarta, Indonesia, Selasa, 6 Desember 2022 Parlemen Indonesia meloloskan revisi KUHP yang telah lama ditunggu-tunggu dan kontroversial pada hari Selasa yang mengkriminalkan seks di luar nikah bagi warga negara dan sama-sama mengunjungi orang asing.

Jumat , 16 Dec 2022, 15:22 WIB

KSP: Terlalu Berlebihan Jika Anggap KUHP Bungkam Demokrasi

Jumat , 16 Dec 2022, 03:30 WIB

KSP Sebut KUHP Sesuai Konteks Indonesia Saat Ini

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian seperti pengesahan KUHP, Penanganan kasus Ferdy Sambo, Penyelesaian Kasus HAM hingga perkembangan keamanan di Papua. Republika/Prayogi

Kamis , 15 Dec 2022, 16:36 WIB

Mahfud: KUHP yang Baru Disahkan Bukan untuk Lindungi Jokowi

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta.

Kamis , 15 Dec 2022, 14:34 WIB

DPR Persilahkan Ajukan Judicial Review Bila tak Sepakat dengan RKUHP

Rabu , 14 Dec 2022, 22:29 WIB

Moeldoko: KUHP Bukan untuk Kepentingan Pemerintah Saat Ini

Rabu , 14 Dec 2022, 22:06 WIB

Kriminologi UI Optimistis Pasal Terkait Kohabitasi tak Langgar HAM

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah.

Rabu , 14 Dec 2022, 20:50 WIB

Wamenkumham: Pasal Kesusilaan Lindungi Masyarakat dari Penggerebekan Satpol PP

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP (ilustrai). KUHP yang telah disahkan masih menuai pro dan kontra di masyarakat

Rabu , 14 Dec 2022, 20:26 WIB

Sosialisasi Hingga Dialog Dinilai Perlu Dilakukan Merespons Pro Kontra KUHP

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 14 Dec 2022, 18:42 WIB

Reaksi Atas KUHP Baru Dirasa Wajar

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Mereka menolak pengesahan RKUHP karena menganggap banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Rabu , 14 Dec 2022, 01:37 WIB

Pasal Perzinaan di KUHP Cegah Perilaku Main Hakim Sendiri

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah

RI Sayangkan Sikap Perwakilan PBB Kritik KUHP Baru tanpa Informasi Utuh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyayangkan sikap dari perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, yang memberikan kritikan tidak tepat terkait pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulis Kemenlu, Senin (12/12/2022). Faizasyah menegaskan, Kemenlu telah memanggil perwakilan PBB di Indonesia. Menurut Faizasyah, pemanggilan itu merupakan salah...

Selasa , 13 Dec 2022, 03:27 WIB