#kuhp-baru

Jochum Wilderman Direktur International Department Reclassering Nederland, Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns saat jamuan makan siang di Jakarta, Kamis (05/10/2023)

Jumat , 06 Oct 2023, 08:43 WIB

Working Lunch dengan Delegasi Belanda, Menkumham Bahas Kelebihan KUHP Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengadakan working lunch dengan Jochum Wilderman, Direktur International Department Reclassering Nederland. Pertemuan membahas sejumlah isu khususnya di...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI menggelar sosialiasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Kamis (25/5/2023).

Kamis , 25 May 2023, 21:24 WIB

Kemenkumham Sebut KUHP Baru Bisa Jadi Solusi Over Kapasitas Lapas

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, keberadaan KUHP Nasional yang baru dapat menjadi solusi over kapasitas di Lapas Indonesia. Hal ini diungkapkan pria disapa Eddy ini seusai menghadiri kegiatan Kumham Goes to Campus 2023 di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Kamis (25/5/2023). Menurut Eddy, pelaksanaan KUHP baru pada dasarnya dapat mencegah...

Kamis , 25 May 2023, 16:15 WIB

Kemenkumham RI Sosialisasikan KUHP Baru di Universitas Brawijaya

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)...

Senin , 22 May 2023, 15:55 WIB

Pemerintah Diminta Tepati Komitmen Berlakukan Masa Percobaan Terpidana Mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)...

Kamis , 16 Mar 2023, 01:47 WIB

Wamenkumham: KUHP Baru Untungkan Terpidana Mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Edward sebut penerapan KUHP yang baru perlu perubahan pola pikir.

Rabu , 15 Mar 2023, 17:34 WIB

Penerapan KUHP Baru Dinilai Perlu Perubahan Pola Pikir

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Omar sebut hukum pidana tidak lagi sebagai sarana pembalasan dendam.

Ahad , 12 Mar 2023, 22:15 WIB

Wamenkumham: Hukum Pidana Tidak Lagi Sebagai Sarana Balas Dendam

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Selasa , 28 Feb 2023, 13:39 WIB

Kemenkumham Tegaskan KUHP Baru tidak akan Bungkam Demokratisasi

Terdakwa Ferdy Sambo saat menjalani sidang vonis dengan hukuman mati. Pakar sebut masa transisi KUHP baru jadi peluang Sambo lolos dari hukuman mati.

Selasa , 14 Feb 2023, 13:22 WIB

Pakar: Masa Transisi KUHP Baru Jadi Peluang Sambo Lolos dari Hukuman Mati

Jumat , 03 Feb 2023, 15:45 WIB

Guru Besar Sejumlah Universitas Nilai KUHP Baru Mengandung Poin Jati Diri Bangsa

Selasa , 31 Jan 2023, 23:54 WIB

Kehadiran KUHP Baru Diharapkan Beri Masyarakat Kepastian Hukum yang Lebih Adil

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan acara sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Pontianak, pada Rabu (18/1/2023). Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat daerah setempat, pakar hukum, civitas akademika Pontianak, serta elemen masyarakat lainnya.

Jumat , 20 Jan 2023, 05:05 WIB

Mahupiki dan Pakar Hukum Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Pontianak

Dukung pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), MAHUPIKI mengadakan acara sosialisasi KUHP baru di Hotel Mercure Pontianak City Center, Pontianak, Rabu (18/1/2023).Akademisi pastikan KUHP baru perwujudan reformasi sistem hukum pidana nasional

Kamis , 19 Jan 2023, 05:11 WIB

Sosialisasikan KUHP Baru, Akademisi Sebut Pembaharuan Hukum yang Progresif

Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak KUHP, menuntut pemerintah untuk menghapus pasal-pasal yang dinilai bermasalah, serta menghentikan praktik otoriter dalam tubuh pemerintah. Republika/Thoudy Badai

Sabtu , 24 Dec 2022, 18:19 WIB

KUHP Baru Dinilai Jadi Titik Temu

Kamis , 22 Dec 2022, 06:05 WIB

KSP: UU KUHP Kedepankan Keadilan Rehabilitatif

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah).

Selasa , 20 Dec 2022, 22:14 WIB

Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari KUHP Baru

Selasa , 20 Dec 2022, 20:17 WIB

In Picture: Mahasiswa BEM SI Gelar Aksi Tolak KUHP

Ahli: KUHP Baru Punya Keunggulan Muatan Keseimbangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum yang juga guru besar hukum pidana dari Universitas Jember, Profesor Arief Amrullah, mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah mempunyai keunggulan dari KUHP sebelumnya. Keunggulan tersebut salah satunya tentang muatan keseimbangan."Ini yang membedakan dari KUHP yang lama, dan ini merupakan salah satu keunggulan KUHP baru," kata dia, Sabtu (17/12/2022).Ia...

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Dalam aksinya mereka membawa beberapa tuntutan diantaranya menolak UU KUHP, omnibus law UU Cipta Kerja, tolak outsourcing, serta mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Republika/Thoudy Badai

Jumat , 16 Dec 2022, 18:21 WIB

KUHP Baru Gambarkan Pendewasaan Pemikiran Hukum Pidana di Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, kiri, berpose untuk media bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, tengah, dalam sesi pengesahan KUHP baru di gedung parlemen di Jakarta, Indonesia, Selasa, 6 Desember 2022 Parlemen Indonesia meloloskan revisi KUHP yang telah lama ditunggu-tunggu dan kontroversial pada hari Selasa yang mengkriminalkan seks di luar nikah bagi warga negara dan sama-sama mengunjungi orang asing.

Jumat , 16 Dec 2022, 15:22 WIB

KSP: Terlalu Berlebihan Jika Anggap KUHP Bungkam Demokrasi

Jumat , 16 Dec 2022, 14:33 WIB

KSP: KUHP tak untuk Membungkam Demokrasi

Jumat , 16 Dec 2022, 11:32 WIB

ICJR Nilai Hukuman Mati dalam KUHP Baru Sebuah Langkah Progresif

Kamis , 15 Dec 2022, 16:10 WIB

Sorotan AS Terhadap KUHP Baru

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan KUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta. KSP mengeklaim KUHP yang baru disahkan tidak bertentangan dengan demokrasi.

Kamis , 15 Dec 2022, 15:58 WIB

KSP: KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta.

Kamis , 15 Dec 2022, 14:34 WIB

DPR Persilahkan Ajukan Judicial Review Bila tak Sepakat dengan RKUHP

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyerahkan laopran kepada Menkumham Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Kamis , 15 Dec 2022, 08:04 WIB

Yasonna Minta Pegawai Kemenkumham Pahami KUHP

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP (ilustrai). KUHP yang telah disahkan masih menuai pro dan kontra di masyarakat

Rabu , 14 Dec 2022, 20:26 WIB

Sosialisasi Hingga Dialog Dinilai Perlu Dilakukan Merespons Pro Kontra KUHP

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko. Moeldoko mengeklaim KUHP memberi kepastian dan perlindungan hukum untuk masyarakat.

Rabu , 14 Dec 2022, 20:17 WIB

Moeldoko: KUHP Beri Kepastian dan Perlindungan Hukum Masyarakat

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 14 Dec 2022, 18:42 WIB

Reaksi Atas KUHP Baru Dirasa Wajar

Rabu , 14 Dec 2022, 15:51 WIB

Arsul Sarankan Hotman Paris Banyak Baca

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, KUHP yang baru dirancang khusus untuk Indonesia bukan negara lain.

Rabu , 14 Dec 2022, 15:14 WIB

KUHP Baru Dibuat untuk Indonesia Bukan untuk Barat

Sosialisasi KUHP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

Rabu , 14 Dec 2022, 12:27 WIB

Cegah Hoaks, Penyuluh Informasi Publik Diminta Aktif Sosialisasikan KUHP Baru

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) meminta jaksa untuk mempelajari pasal-pasal pada KUHP yang baru disahkan.

Rabu , 14 Dec 2022, 11:05 WIB

Jaksa Agung Minta Jaksa Pelajari KUHP Baru

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Selasa (6/12/2022). Mereka menolak pengesahan RKUHP karena menganggap banyak pasal-pasal yang bermasalah.

Rabu , 14 Dec 2022, 07:34 WIB

Soal Pasal Perzinahan, KSP: Kritik Perlu Diletakkan pada Porsinya

Pasal Perzinaan di KUHP Cegah Perilaku Main Hakim Sendiri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga ahli utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah disahkan 6 Desember 2022 lalu, dapat mencegah perilaku main hakim sendiri dalam kasus perzinaan. Dalam siaran pers, Irfan menjelaskan dengan telah disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang, maka Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana sendiri yang memiliki paradigma...

Sejumlah Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 13 Dec 2022, 11:28 WIB