#kuhp

Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) Chairul Huda saat menjadi pembicara Seminar Nasional yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UMJ pada Jumat (28/02/2025).

Jumat , 28 Feb 2025, 18:00 WIB

Pakar Hukum Pidana UMJ: Mahasiswa Wajib Melek Penegakan Hukum di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ) Chairul Huda menekankan pentingnya mahasiswa memahami dan mencermati penegakan hukum di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam Seminar Nasional...

Jumat , 12 Jan 2024, 00:57 WIB

Mantan Dirut Bank Jambi Divonis 10 Tahun Penjara

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Jambi Yunsak El Halcon oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta dikenakan uang pengganti Rp 7,5 miliar atau hukuman enam tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi diketuai Ronald Salnofri di Jambi, Kamis (11/1/2024) menyatakan perbuatan El Halcon telah terbukti bersalah atas tindak pidana...

Selasa , 24 Oct 2023, 14:28 WIB

Pelaku Pembunuhan Dekat Central Park Mengidap Skizofrenia Paranoid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku pembunuhan berinisial AH (26) di...

Jumat , 11 Aug 2023, 19:22 WIB

Wamenkumham: Pelaku Kejahatan Ibarat Orang Sakit Perlu Diobati

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi...

Kamis , 10 Aug 2023, 23:57 WIB

Masa Peralihan KUHP Nasional Perlu 3 Tahun, Ini Penjelasan Wamenkumham

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi...

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej menjadi pembicara dalam Kumham Goes to Campus di Universitas Victory Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis (10/8/2023).

Kamis , 10 Aug 2023, 15:57 WIB

Wamenkumham: KUHP Baru Hindari Pemenjaraan dalam Waktu Singkat

Ferdy Sambo saat menjalani sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (ilustrasi)

Kamis , 10 Aug 2023, 10:14 WIB

Vonis Ferdy Sambo dan Kaitannya dengan KUHP yang Baru

Menkumham Yasonna Laoly (tengah) bersama Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) Ilustrasi. Pemerintah akan sosialisasikan KUHP yang baru

Selasa , 25 Jul 2023, 20:33 WIB

Wamenkumham Sebut KUHP yang Baru Berikan Kepastian Hukum

Rangkaian kereta inspeksi atau comprehensive inspection train (CIT) Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Kamis , 08 Jun 2023, 16:12 WIB

Kabel Hingga Baut Dicuri, KCIC Tingkatkan Keamanan

Wakil Menteri Hukum Dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menengok Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu didampingi Kepala Rutan Farizal pada Rabu (15/3/2023).

Kamis , 16 Mar 2023, 19:43 WIB

Wamenkumham Ungkap Alasan Pengesahan KUHP Baru Perlu Puluhan Tahun

Jumat , 10 Mar 2023, 15:57 WIB

Sosialisasi KUHP ke Aparat Penegak Hukum Mulai Juni 2023

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersiap memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan pemohon Ramos Petege, seorang Katolik yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam.

Selasa , 28 Feb 2023, 16:23 WIB

MK Tolak Uji Materi KUHP Terkait Penyerangan Martabat Presiden

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengkritisi sejumlah pasal di KUHP. (ilustrasi)

Ahad , 19 Feb 2023, 14:15 WIB

Menlu AS Anthony Blinken Sampaikan Keprihatinan Atas Sejumlah Pasal KUHP

Ekspresi terdakwa Ferdy Sambo saat meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati.

Rabu , 15 Feb 2023, 15:59 WIB

Menguak Hukuman Mati di Indonesia

Terdakwa Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang vonis kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman mati.

Senin , 13 Feb 2023, 19:24 WIB

KUHP Baru Bisa Ganti Pidana Mati Sambo Menjadi Hukuman Seumur Hidup? Ini Jawaban DPR

Senin , 13 Feb 2023, 18:49 WIB

Revisi UU ITE Dinilai Mengandung Kerancuan

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan pada 2 Januari 2023 sebagai UU Nomor 1/2023 Tentang KUHP Kali ini Mahupiki bekerja sama dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) guna mengedukasi masyarakat secara lebih luas.

Kamis , 09 Feb 2023, 08:01 WIB

Ahli Hukum Edukasi Konsep dan Ide Dasar KUHP Nasional ke Masyarakat Papua

Kehadiran KUHP Baru Diharapkan Beri Masyarakat Kepastian Hukum yang Lebih Adil

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE – Sebelum KUHP baru disahkan Indonesia masih menjalankan KUHP warisan kolonial Belanda yang secara filosofis dinilai berbeda dengan nilai dan kepribadian Indonesia sebagai bangsa merdeka. KUHP baru diundangkan pada 2 Januari lalu sebagai UU Nomor 1/2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Plt. Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham Dhana Putra, salah satu perbedaan mendasar KUHP baru dengan KUHP kolonial adalah pengedepanan...

Ahli Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Benny Riyanto mengatakan KUHP baru yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang lebih modern dan menjadi cerminan nilai asli bangsa Indonesia.

Kamis , 12 Jan 2023, 00:50 WIB

Pakar Hukum Sebut KUHP Baru Wujudkan Hukum Pidana Indonesia Lebih Modern

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Sumatra Utara bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menyelenggarakan Sosialisasi KUHP Nasional di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Sumatra Utara, Senin (9/1).

Senin , 09 Jan 2023, 22:03 WIB

Mahupiki dan FH USU Gelar Acara Sosialisasi KUHP di Medan

Ketua MUI KH Cholil Nafis menilai perilaku LGBT berbahaya bagi bangsa dan negara

Selasa , 27 Dec 2022, 20:32 WIB

Di Hadapan Ormas Islam, Ketua MUI Dorong Hukuman Berat untuk Pelaku LGBT

Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak KUHP, menuntut pemerintah untuk menghapus pasal-pasal yang dinilai bermasalah, serta menghentikan praktik otoriter dalam tubuh pemerintah. Republika/Thoudy Badai

Sabtu , 24 Dec 2022, 23:38 WIB

Guru Besar UI: Banyak Pasal KUHP Baru Merupakan 'Jalan Tengah'

Sabtu , 24 Dec 2022, 18:19 WIB

KUHP Baru Dinilai Jadi Titik Temu

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah).

Selasa , 20 Dec 2022, 22:14 WIB

Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari KUHP Baru

Peserta menunggu jadwal tampil saat Jogja Menari di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Ahad (18/12/2022). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta masyarakat dan para wisatawan yang akan berlibur di Indonesia agar tidak khawatir pasca pengesahan UU KUHP.

Senin , 19 Dec 2022, 18:37 WIB

Sandiaga Minta Wisatawan tak Khawatir Berlibur di Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, kiri, berpose untuk media bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, tengah, dalam sesi pengesahan KUHP baru di gedung parlemen di Jakarta, Indonesia, Selasa, 6 Desember 2022 Parlemen Indonesia meloloskan revisi KUHP yang telah lama ditunggu-tunggu dan kontroversial pada hari Selasa yang mengkriminalkan seks di luar nikah bagi warga negara dan sama-sama mengunjungi orang asing.

Jumat , 16 Dec 2022, 15:22 WIB

KSP: Terlalu Berlebihan Jika Anggap KUHP Bungkam Demokrasi

Jumat , 16 Dec 2022, 03:30 WIB

KSP Sebut KUHP Sesuai Konteks Indonesia Saat Ini

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian seperti pengesahan KUHP, Penanganan kasus Ferdy Sambo, Penyelesaian Kasus HAM hingga perkembangan keamanan di Papua. Republika/Prayogi

Kamis , 15 Dec 2022, 16:36 WIB

Mahfud: KUHP yang Baru Disahkan Bukan untuk Lindungi Jokowi

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta.

Kamis , 15 Dec 2022, 14:34 WIB

DPR Persilahkan Ajukan Judicial Review Bila tak Sepakat dengan RKUHP

Rabu , 14 Dec 2022, 22:29 WIB

Moeldoko: KUHP Bukan untuk Kepentingan Pemerintah Saat Ini

Rabu , 14 Dec 2022, 22:06 WIB

Kriminologi UI Optimistis Pasal Terkait Kohabitasi tak Langgar HAM

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat kerja tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah.

Rabu , 14 Dec 2022, 20:50 WIB

Wamenkumham: Pasal Kesusilaan Lindungi Masyarakat dari Penggerebekan Satpol PP

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP (ilustrai). KUHP yang telah disahkan masih menuai pro dan kontra di masyarakat

Rabu , 14 Dec 2022, 20:26 WIB

Sosialisasi Hingga Dialog Dinilai Perlu Dilakukan Merespons Pro Kontra KUHP

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 14 Dec 2022, 18:42 WIB

Reaksi Atas KUHP Baru Dirasa Wajar

Warga negara asing berjalan saat tiba di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengesahan KUHP oleh DPR sebelumnya diisukan akan mempengaruhi pariwisata RI. (ilustrasi)

KUHP Disahkan, Ini Data Kantor Imigrasi Soal Jumlah Kedatangan WNA ke Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten Muhammad Tito Andrianto mengatakan, persetujuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI tidak mempengaruhi jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia. Menurutnya, jumlah kedatangan WNA hingga kini masih stabil. "Jumlah kedatangan WNA di Bandara Soekarno-Hatta sebelum dan sesudah RKUHP disahkan tetap stabil," kata Tito...

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah

Selasa , 13 Dec 2022, 10:51 WIB