#kuhp

Kamis , 20 Feb 2014, 19:52 WIB

Menkumham Sesalkan Sikap KPK Soal RUU KUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkumham Amir Syamsuddin menyesalkan sikap KPK yang terkesan baru protes mengenai revisi UU KUHAP. Padahal penyerahan revisi undang-undang tersebut sudah dilakukan setahun lalu dan dibahas bersama...

Rabu , 19 Feb 2014, 19:56 WIB

Soal RUU KUHAP, Dirjen Kemenkumham Tersinggung dengan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah KPK mengirim surat permohonan penghentian RUU KUHP dan KUHAP ke DPR dikecam pemerintah. Dikatakan, permintaan KPK tidak bisa diterima nalar. "Saya tidak melihat alasan yang bernalar kenapa harus ditarik," kata Dirjen Kemenkumham, Harkristuti Harkrisnowo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/2). Ia mengatakan revisi UU KUHP dan KUHAP tidak hanya membahas soal KPK. Tapi juga soal kontruksi hukum...

Rabu , 19 Feb 2014, 13:10 WIB

DPR: RUU KUHAP Datangnya dari Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzammil...

Selasa , 18 Feb 2014, 16:02 WIB

Wamenkumham Siap Hentikan Pembahasan RUU KUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan RUU KUHAP masih berjalan di...

Selasa , 18 Feb 2014, 15:49 WIB

Denny Indrayana Bantah RUU KUHAP untuk Lemahkan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa poin dalam naskah RUU KUHAP...

Ahad , 09 Feb 2014, 20:11 WIB

Ada Surat dari Presiden, DPR Merasa Harus Membahas RUU KUHAP-KUHP

Ahad , 09 Feb 2014, 19:36 WIB

Mantan Hakim Kritik RUU KUHAP-KUHP

Kamis , 16 Jan 2014, 12:42 WIB

MK Putuskan Perkara Uji KUHP dan KUHAP

Jumat , 20 Dec 2013, 09:56 WIB

Ibu dan Anak Lakukan Pengeroyokan

Sabtu , 30 Nov 2013, 19:03 WIB

KY Nilai Dokter Ayu dan Rekan Lalai Secara KUHP

Selasa , 01 Oct 2013, 22:33 WIB

DPR Diam-Diam Bahas Revisi KUHAP-KUHP Lemahkan KPK

Selasa , 09 Apr 2013, 17:17 WIB

Impian Lama Kitab Pidana Baru

Jumat , 05 Apr 2013, 19:45 WIB

Menag: Perlu Kajian Akademis untuk Pasal Santet

Konpers Pasca penetapan APBN-P 2012-sby-abror: Konpers Presiden SBY Pasca Penetapan APBN-P 2012 di Istana Negara Jakarta, Sabtu malam (31/3). Haji Abror rizki/Rumgapres//

Rabu , 03 Apr 2013, 16:50 WIB

Draf KUHP: Hina Presiden Terancam Penjara 5 Tahun

Rabu , 03 Apr 2013, 11:30 WIB

Pengadilan Salem, Saat 'Tukang Santet' Dieksekusi

Selasa , 02 Apr 2013, 18:53 WIB

'RUU KUHAP dan KUHP Jangan Masukkan Pasal Korupsi'

Selasa , 02 Apr 2013, 15:46 WIB

PKS Sayangkan Hukuman Kumpul Kebo di RUU KUHP

Gedung Majelis Ulama Indonesia, ilustrasi

Ini Kata MUI Soal Pasal Santet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah santet telah dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pembuktian praktik tersebut sulit. "Santet tersebut sifatnya abstrak dan sulit untuk dibuktikan," kata Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, Samsul Maarif, di Jakarta, Senin (25/3). Oleh karena itu, lanjut Samsul, sulit rasanya jika ada pasal mengenai santet diterapkan di Tanah...