Petugas melintas di depan logo PT Asuransi Jiwasraya.

Selasa , 21 Jul 2020, 18:32 WIB

BPK: Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Kerugian Jiwasraya

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementan 2019 dari Anggota IV BPK Isma Yatun di di Auditorium Gedung F, Kanpus Kementan,Selasa (21/7).

Selasa , 21 Jul 2020, 14:17 WIB

4 Kali WTP, Bukti Kementan Jaga Akuntabilitas

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kiri).

Selasa , 21 Jul 2020, 02:23 WIB

BPK Ungkap Rekening Pribadi untuk APBN tak Cuma di Kemenhan

Badan Pemeriksa Keuangan

Selasa , 05 Jun 2018, 17:17 WIB

BPK: Status WTP untuk Pemprov DKI Telah Sesuai Standar

Badan Pemeriksa Keuangan

Senin , 04 Jun 2018, 17:28 WIB

PKS Lebih Percaya BPK daripada PDIP

Presiden Joko Widodo

Senin , 04 Jun 2018, 12:16 WIB

KKP Disclaimer, Jokowi: Kita Sekarang Terbuka Saja

Ketua DPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) berjabat tangan dengan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (keempat kanan) saat menerima hasil laporan BPK pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5).

Kamis , 31 May 2018, 15:50 WIB

BPK Beri Opini WTP Atas Laporan Keuangan Pemerintah 2017

Anies Baswedan

Selasa , 29 May 2018, 06:34 WIB

Bappeda: Raihan WTP Pemprov DKI Bukti Integrasi Kinerja

Anies Baswedan

Senin , 28 May 2018, 12:27 WIB

Anies: Raihan WTP karena Kerja Keras dan Berkah Ramadhan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Senin , 28 May 2018, 11:50 WIB

DKI Akhirnya Raih Opini WTP dari BPK

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno

Selasa , 12 Dec 2017, 05:58 WIB

Sandiaga: Sumber Waras Tolak Kembalikan Rp 191 Miliar

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno

Sandiaga: Sumber Waras Tolak Kembalikan Rp 191 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku telah memberikan pilihan bagi Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YSKW) mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191 miliar dalam polemik pengadaan lahan. Namun, Sandi mengatakan opsi itu ditolak pihak yayasan. "Opsi pertama sudah kami lakukan dan kami sudah dapat jawaban mereka tidak bersedia," kata Sandi di Balai Kota DKI, Senin...

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno

Selasa , 12 Dec 2017, 05:58 WIB

Sandiaga: Sumber Waras Tolak Kembalikan Rp 191 Miliar

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna

Senin , 05 Jun 2017, 19:00 WIB

Pemkot Depok Raih WTP untuk Keenam Kalinya

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun.

Selasa , 30 May 2017, 21:34 WIB

WTP dari BPK Diyakini tak Bisa Diperjualbelikan

Pimpinan KPK Saut Situmorang

Senin , 29 May 2017, 16:55 WIB

Saut Situmorang: Laporan BPK Keren

Ketua BPK Harry Azhar Azis

Kamis , 06 Apr 2017, 16:00 WIB

Laporan Ketua BPK ke DPR Ungkap Masalah Signifikan Sejumlah BUMN

Ahmad Heryawan

Jumat , 16 Dec 2016, 13:11 WIB

Aher: Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti 60 Hari

Ade Komarudin

Rabu , 22 Jun 2016, 13:00 WIB

Soal Sumber Waras, Ketua DPR di Posisi BPK

 (dari kiri) Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi, Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat konferensi pers usai penyerahan berkas audit investigasi pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh BPK ke KPK di Jakarta, Senin (7/

Senin , 20 Jun 2016, 17:33 WIB

Kasus Sumber Waras Belum Selesai

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri).

Senin , 20 Jun 2016, 16:06 WIB

BPK-KPK Sepakat Soal Sumber Waras

Harry Azhar Aziz

Senin , 20 Jun 2016, 14:39 WIB

Ketua BPK: Laporan Kami tak Ditindaklanjuti Berarti Langgar Konstitusi

Ketua DPR Setya Novanto ( kiri) bersama Ketua BPK Harry Azhar Azis (kanan) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).  (Republika/Rakhmawaty La’lang)

Senin , 05 Oct 2015, 20:34 WIB

In Picture: Sidang Paripurna DPR dengan Agenda Penyampaian Pemeriksaan Semester I BPK

Hadiah Bus DKI Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menaiki bus wisata saat peresmian dan sumbangan bus di silang barat Monas, Jakrta Pusat, Senin (22/6).

Sabtu , 11 Jul 2015, 15:08 WIB

Lembaga Ini Sebut Ahok Harus Belajar Arti Opini BPK

Hadiah Bus DKI Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menaiki bus wisata saat peresmian dan sumbangan bus di silang barat Monas, Jakrta Pusat, Senin (22/6).

Lembaga Ini Sebut Ahok Harus Belajar Arti Opini BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menyerang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dikarenakan ia tidak memahami tugas dari lembaga negara tersebut. Direktur Kopel, Syamsuddin Alimsyahmenyatakan Ahok mempersepsikan hasil audit BPK secara negatif karena kurang paham tugas dan kewenangan antar masing-masing lembaga. Padahal BPK itu bekerja...

Hadiah Bus DKI Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menaiki bus wisata saat peresmian dan sumbangan bus di silang barat Monas, Jakrta Pusat, Senin (22/6).

Sabtu , 11 Jul 2015, 15:08 WIB

Lembaga Ini Sebut Ahok Harus Belajar Arti Opini BPK

Gubernur DKI Jakarta Ahok.

Selasa , 07 Jul 2015, 12:44 WIB

Dapat Nilai 'Kurang' Dua Kali, Ahok Pertanyakan Standar BPK

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selasa , 07 Jul 2015, 12:38 WIB

Opini BPK Lebih Bagus Zaman Foke, Ahok: Dia Tetap Kalah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Senin , 06 Jul 2015, 23:46 WIB

Ahok Tak Puas Dengan Laporan Hasil BPK

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis memberi paparan mengenai kinerja BPK di hadapan anggota DPR pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/4).

Selasa , 07 Apr 2015, 19:33 WIB

Tanggapi Temuan BPK, Komisi XI Undang Kementerian dan BUMN

Ketua BPK Harry Azhar Azis (tengah).

Selasa , 07 Apr 2015, 17:24 WIB

Rp 40,55 Triliun Penggunaan Uang Negara Bermasalah

Selasa , 12 Aug 2014, 13:00 WIB

Berharap Laporan BPK Lebih Menggigit

Audit BPK (ilustrasi)

Ahad , 22 Jun 2014, 14:17 WIB

Laporan BPK Cermin Janji Pengawasan Jokowi Belum Terbukti

BPK

Kamis , 17 Apr 2014, 13:57 WIB

BPK Temui Presiden Serahkan Hasil Pemeriksaan Semester II/2013

 Ketua KPK Abraham Samad menunjukan data hasil audit tahap II Hambalang di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9).   (Republika/ Wihdan)

Rabu , 04 Sep 2013, 16:21 WIB

KPK Bakal Masukkan Laporan Kerugian Negara Dalam Dakwaan Hambalang

Daging sapi impor (ilustrasi)

Rabu , 10 Apr 2013, 20:04 WIB

Tunggu BPK, Importir Daging Nakal Belum Ditindak

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Coruption Watch (ICW) Febri Hendri

Selasa , 26 Feb 2013, 20:52 WIB

ICW: Laporan BPK Umpan Manis Buat Polri

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Coruption Watch (ICW) Febri Hendri

ICW: Laporan BPK Umpan Manis Buat Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) melaporkan 26 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan ke Mabes Polri, Ahad (26/2). Dalam pengaduannnya, BPK menyertakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2011 ke Mabes Polri untuk diusut lebih lanjut. Dalam LHP tersebut, tertera kerugian negara yang disinyalir hingga Rp 90,6 miliar akibat perusahaan tersebut. Indonesian Corruption Watch (ICW) menanggapi antusias...

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Coruption Watch (ICW) Febri Hendri

Selasa , 26 Feb 2013, 20:52 WIB

ICW: Laporan BPK Umpan Manis Buat Polri