Rabu , 13 Apr 2011, 16:54 WIB

Aneh bin Ajaib Jika Pemda Selalu 'Disclaimer'

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai ada keanehan jika pemerintah daerah secara berturut-turut memperoleh opini 'disclaimer' dari hasil general audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pengelolaan keuangan daerah....

Selasa , 12 Apr 2011, 18:24 WIB

Kemdagri Ancam Sanksi Bagi Kabupaten Berstatus 'Disclaimer'

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Kementerian Dalam Negeri mewacanakan sanksi penurunan prosi anggaran dari pusat bagi pemerintah kabupaten atau kota yang terus memperoleh status 'disclaimer' dalam pengelolaan keuangan. Wacana tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemdagri, Syamsul Arief Rivai di Makassar, Selasa, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sulsel 2011 yang diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel."Tertib anggaran harus optimal,...