Rapat Kmisi XI DPR RI. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2024.

LKPP Usulkan Tambahan Anggaran Rp 32,56 Miliar untuk 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp 32,56 miliar. Anggaran ini akan digunakan sosialisasi program produk dalam negeri (PDN). "Kami mengusulkan tambahan Rp 32,56 miliar. Anggaran ini untuk kita bisa sosialisasi program-program PDN dan UMK-K (usaha mikro, kecil, dan koperasi)," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat rapat dengar pendapat (RDP)...

Perajin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjahit sampah kemasan plastik yang didaur ulang untuk produk kerajinan di Desa Ateuk Jawo, Banda Aceh, Aceh, Kamis (24/2/2022). Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan sebanyak satu juta produk UMKM dapat masuk dalam laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan perajin dan pemulihan ekonomi nasional.

LKPP Targetkan 1 Juta UMKM Masuk E-Katalog Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  menargetkan satu juta produk koperasi serta UMKM tayang di dalam e-katalog pada 2022. Hal itu setelah pihaknya melakukan sejumlah terobosan. Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan langkah itu sebagai upaya memastikan pemerintah mempermudah produk dalam negeri UMKM dan Koperasi bisa masuk ke sistem belanja pemerintah (e-katalog). “Salah satunya memangkas birokrasi atau tahapan masuk...