#ma

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Dalam penyidikan kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra, Kejaksaan Agung menggandeng KPK, Kemenko Polhukam, Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Kejaksaan bertujuan agar proses penyidikan dilakukan lebih transparan.

Rabu , 09 Sep 2020, 00:42 WIB

Kejakgung Belum Selidiki Keterlibatan Hakim di MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terpidana Djoko Sugiarto Tjandra kepada tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari, belum menyentuh dugaan adanya keterlibatan hakim maupun pejabat di Mahkamah...

Sri Wahyumi Maria Manalip saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 02 Sep 2020, 02:18 WIB

KPK Kecewa MA Kurangi Vonis Mantan Bupati Talaud

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman mantan Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip. Diketahui, MA baru saja mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Sri Wahyumi Maria Manalip. Hukuman Sri Wahyumi disunat dari 4 tahun 6 bulan penjara menjadi 2 tahun penjara. "JPU KPK saat ini belum menerima salinan putusan resmi dari...

Kamis , 27 Aug 2020, 16:46 WIB

MA Sebut tak Ada Permintaan Fatwa Oleh Djoko Tjandra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Narapidana Djoko Sugiarto Tjandra kembali ditetapkan...

Rabu , 26 Aug 2020, 11:06 WIB

Wapres Minta Kapasitas Hakim untuk Perkara Eksyar Diperkuat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Mahkamah Agung...

Rabu , 12 Aug 2020, 16:28 WIB

KPCDI Kecewa MA Tolak Gugatan Perpres 64/2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia...

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah sejak 1 Juli 2020 menaikkan iuran BPJS Kesehatan seperti ditetapkan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. (ilustrasi)

Rabu , 12 Aug 2020, 15:37 WIB

Dulu Kabulkan Gugatan Kenaikan Iuran BPJS, Kini MA Menolak

Selasa , 23 Jun 2020, 13:51 WIB

KPK Panggil Lima Saksi untuk Tersangka Nurhadi

Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam setelah buron sejak hampir empat bulan lalu

Selasa , 02 Jun 2020, 18:46 WIB

MA tak Mau Turut Campur Tertangkapnya Mantan Sekertaris MA

Jumat , 17 Apr 2020, 02:42 WIB

KPK Konfirmasi Saksi Soal Dugaan Aliran Uang ke Nurhadi

Senin , 06 Apr 2020, 12:16 WIB

Hatta Ali Dukung Ketua MA Terpilih

Senin , 03 Feb 2020, 19:00 WIB

DPR Sahkan Delapan Hakim MA

Jumat , 13 Dec 2019, 19:48 WIB

MA Kurangi Hukuman Penyuap Akil Mukhtar

Senin , 04 Nov 2019, 18:22 WIB

ICW Ingatkan MA Soal Banyaknya Koruptor Ajukan PK

Warga binaan kasus korupsi Irman Gusman (kedua kanan) mendengarkan ceramah saat melasanakan shalat idulfitri 1440 Hijriah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/6/2019).

Kamis , 26 Sep 2019, 20:18 WIB

Terima PK, MA Kurangi Hukuman Penjara Irman Gusman

Kamis , 27 Jun 2019, 13:07 WIB

'Gugatan BPN Prabowo Bukan Ditolak MA, Tapi tidak Diterima'

Ketua Bidang Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah memberikan keterangan saat konferensi pers di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (17/9).

Kamis , 27 Jun 2019, 04:40 WIB

Mahkamah Agung: Objek Permohonan BPN Bukan Objek PAP

Rabu , 26 Jun 2019, 22:19 WIB

MA Tolak Gugatan BPN Prabowo-Sandi Soal Pelanggaran Pemilu

OSO: Jokowi tidak Pernah Kampanye pada Hari Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) menuturkan bahwa Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah melakukan kampanye di luar hari kerja. Hal ini disampaikan OSO merespon kritikan pada aktivitas kampanye Jokowi. "Dia berkampanya juga tidak pernah pada hari kerja, Sabtu Minggu yang sudah tidak anu (sedang bekerja)," kata Oso di Kompleks...

Senin , 18 Feb 2019, 09:32 WIB

Setelah MA Menolak Kasasi Hizbut Tahrir Indonesia

Jumat , 15 Feb 2019, 21:13 WIB

Kasasi Ditolak MA, Jubir HTI: Masih Ada PK

Jumat , 15 Feb 2019, 19:15 WIB

MA Sahkan Pembubaran HTI

Rabu , 13 Feb 2019, 17:52 WIB

KPU Ungkap Kelanjutan Perkara OSO di Polda

Rabu , 13 Feb 2019, 17:17 WIB

KPU Yakin Tidak Ada Pelanggaran Kode Etik Soal OSO

Rabu , 13 Feb 2019, 13:11 WIB

Masalah OSO dan KPU Berlanjut di DKPP

Kamis , 24 Jan 2019, 10:50 WIB

Soal OSO, KPU Klaim tak Bisa Diintervensi Presiden dan DPR

Kamis , 24 Jan 2019, 06:48 WIB

KPU tidak Terbitkan SK Baru DCT Calon Anggota DPD

Rabu , 23 Jan 2019, 19:20 WIB

Bawaslu Tolak Laporan OSO Soal Pelanggaran Administrasi KPU

Selasa , 15 Jan 2019, 20:15 WIB

Bawaslu Ingatkan Batas Waktu Putusan OSO ke KPU

Selasa , 15 Jan 2019, 20:08 WIB

Bawaslu: Ada Akibatnya Jika KPU Abaikan Putusan Soal OSO

Senin , 14 Jan 2019, 21:10 WIB

Soal OSO, KPU: Kami Berpegang pada Konstitusi

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) berbincang dengan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan Tim Kuasa Hukum Oso Gugum Ridho Putra (kiri) dalam sidang lanjutan dugaan pelangggaran administrasi terkait pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai anggota DPD, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Kamis , 03 Jan 2019, 21:32 WIB

OSO akan Hadirkan Lima Saksi pada Sidang Bawaslu

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyampaikan keterangan pers terkait kegiatan LPDSK partai politik dan calon presiden-calon wakil presiden di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1).

Rabu , 02 Jan 2019, 13:25 WIB

KPU Minta Bawaslu Tolak Gugatan OSO Soal Pencalonan DPD

Rabu , 26 Dec 2018, 20:10 WIB

KPU: Sampai Saat ini, Nama OSO tidak Masuk Surat Suara

Selasa , 25 Dec 2018, 19:08 WIB

OSO tak Masuk DCT, Perludem: KPU Sudah Tepat

Yusril: OSO Menolak Sikap KPU Soal Putusan PTUN dan MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan kliennya menolak sikap KPU soal tindaklanjut putusan PTUN dan MA. Saat ini OSO sedang mempersiapkan sejumlah langkah hukum baru. "OSO pada dasarnya menolak. Sebab prinsipnya putusan MK, MA dan PTUN tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Sehingga harus dilaksanakan secara konsisten," ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta,...

Selasa , 04 Dec 2018, 18:00 WIB