Wakil Presiden Maruf Amin saat menerima Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kediaman dinas Wapres, Jakarta, Selasa (24/1/2023). Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta adanya penelusuran dugaan mafia beras sebagaimana yang disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Harga Tinggi, Wapres: Cek Dugaan Mafia Beras!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta adanya penelusuran dugaan mafia beras sebagaimana yang disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Mafia beras menjadi salah satu penghambat penurunan harga beras. "Kalau masalah mafia (beras) harus didalami apa betul ada. Saya akan minta pihak terkait menyelidiki hal itu," kata Ma'ruf dalam keterangan persnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Ma'ruf juga menilai...

Karikatur data beras nasional

Kamis , 25 Oct 2018, 02:15 WIB

Data Beras Nasional

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso (kiri) dan jurnalis Republika, Melisa Riska Putri (kanan).

Selasa , 19 Jun 2018, 14:13 WIB

iMPRESI, Buwas (1): Cara Bulog Cegah Mafia Beras

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya (kiri) didampingi Kasubdit Industri dan Perdagangan Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Hengki Heriyadi (kanan) memberikan keterangan kepada media tentang kasus PT Indo Beras Unggul (IBU) yang terindikasi melakukan kecurangan kualitas produk beras di Bareskrim, Mabes Polri,, Jakarta, Kamis (25/8).

Jumat , 25 Aug 2017, 14:14 WIB

Polisi akan Tetapkan Tersangka Baru PT IBU

Polisi menyegel gudang penyimpanan beras yang dipalsukan kandungan karbohidratnya dari berbagai merk di gudang beras PT Indo Beras Unggul, di kawasan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7) malam.

Jumat , 28 Jul 2017, 14:17 WIB

Satgas Pangan Diharapkan Gunakan Data Akurat

Pabrik beras yang disegel.

Ombudsman akan Kirim Hasil Kajian Beras Maknyuss ke Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman RI tidak ingin beras Maknyuss dan Ayam Jago Merah menjadi polemik yang berkepanjangan dan meresahkan masyarakat. Pihaknya ingin mendalami dan mengkaji kasus tersebut dari pelbagai pihak untuk kemudian mendapatkan kesimpulan. Setelah itu, hasilnya akan segera diserahkan kepada Presiden RI untuk pengambilan keputusan."Kalau tidak menimbulkan kegaduhan, mungkin Ombudsman tidak akan masuk ke sini (kasus beras, Red)....