#mafia-peradilan

Terdakwa Gazalba Saleh berbincang dengan penasihat hukum saat menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Majelis Hakim memvonis Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dengan hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 4 bulan penjara karena dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kamis , 26 Dec 2024, 23:00 WIB

Vonis Gazalba Saleh Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Pengadilan Banding

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menjadi 12 tahun penjara serta ditambah uang pengganti Rp500 juta karena terbukti menerima gratifikasi dan...

Tiga hakim PN Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung RI, Erintuah Damanik (tengah), Mangapul (kiri), dan Heru Hanindyo tiba untuk ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jawa Timur, Kamis (24/10/2024) dini hari. Tim gabungan Kejaksaan Agung RI menangkap tiga hakim PN Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di PN Surabaya atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Rabu , 27 Nov 2024, 02:55 WIB

Membangun Sistem Peradilan yang Adil: Jalan Panjang Menuju Supremasi Hukum Indonesia

Oleh: Moh Mu’alim REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem peradilan di Indonesia masih menuai banyak persoalan yang menghambat tercapainya keadilan sejati. Dari isu administratif sampai persoalan substantif dalam putusan hakim. Hal tersebut pula membuat praktik peradilan di Tanah Air kerap menjadi sorotan publik. Tidak sedikit masyarakat yang merasa hak-haknya terabaikan disebabkan ketidakadilan dalam proses hukum. Untuk itu, pembenahan sistem peradilan yang menyeluruh menjadi...

Senin , 18 Nov 2024, 11:48 WIB

Mahkamah Agung Bantah KY Soal Dugaan Zarof Ricar 'Mainkan' Seribu Perkara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menepis Komisi Yudisial (KY)...

Ahad , 17 Nov 2024, 09:14 WIB

Tumpukan Uang Rp.1 Triliun, Pemerintah Diminta Dukung Kejagung Ungkap Mafia Peradilan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat hukum, Suparji Ahmad, mengatakan, pemerintah harus...

Kamis , 14 Nov 2024, 19:03 WIB

KY Pastikan akan Investigasi Dugaan Suap Rp 1 Triliun dan Emas 51 Kg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Yudisial (KY) melihat temuan timbunan uang...

Mantan pejabat MA, Zarof Ricar (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar sebagai tersangka dengan barang bukti sebesar Rp 920.912.303.714 serta 51 kilogram emas terkait gratifikasi kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dan pengurusan perkara di MA dari 2012 hingga 2022.

Kamis , 14 Nov 2024, 01:53 WIB

Ditanya DPR, Jaksa Agung tak Bisa Terbuka Soal Nama-Nama Terkait Temuan Rp1 T Zarof Ricar

Rabu , 06 Nov 2024, 17:49 WIB

Kejagung Dalami Peran Zarof Ricar di Antara Para Hakim Pemutus Perkara Ronald Tannur

Petugas menata barang bukti terkait penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Rabu , 06 Nov 2024, 16:58 WIB

ZR Akui Rp 1 Triliun dari 'Atur' Perkara, Tapi Kejagung Bilang Sulit Buktikan Pidananya

Kamis , 31 Oct 2024, 19:46 WIB

Mantan Penyidik KPK: Tersangka ZR Kunci untuk Bongkar Mafia Peradilan

Petugas menata barang bukti terkait penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar sebagai tersangka dengan barang bukti sebesar Rp 920.912.303.714 serta 51 kilogram emas terkait gratifikasi kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dan pengurusan perkara di MA dari 2012 hingga 2022.

Rabu , 30 Oct 2024, 16:13 WIB

Timbunan Uang Rp 1 Triliun, Kejagung Buka Peluang Usut Dugaan Keterlibatan Keluarga ZR

Rabu , 30 Oct 2024, 14:58 WIB

Bekas Pejabat MA Timbun Uang Rp 1 Triliun dan Emas Puluhan Kg, Mahfud MD Usulkan Begini

Rabu , 30 Oct 2024, 07:35 WIB

Satu Triliun di Rumah ZR dan Bau Busuk Mafia Peradilan

Gregorius Ronald Tannur (kanan) berjalan dengan pengawalan petugas kejaksaan usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/7/2024). Majelis Hakim dalam sidang tersebut membebaskan Gregorius Ronald Tannur yang merupakan putra dari mantan salah satu anggota DPR RI dari segala dakwaan terkait kasus dugaan penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meninggal dunia.

Selasa , 29 Oct 2024, 17:00 WIB

Deratan Fakta Kasus Ronald Tannur yang Memicu Terbongkarnya Dugaan Praktik Mafia Peradilan

Terdakwa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Dadan Tri Yudianto berjalan usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/2/2024). Jaksa menuntut Dadan dengan kurungan penjara 11 tahun 5 bulan dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti enam bulan karena terbukti menerima suap Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara di MA bersama Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.

Selasa , 27 Feb 2024, 18:34 WIB

Dadan Tri Yudianto Jadi Saksi Mahkota, Ungkap Awal Perkenalannya dengan Eks Sekretaris MA

Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.

Selasa , 05 Dec 2023, 18:46 WIB

Jaksa KPK Sebut Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Terima Rp 3 Miliar di Gedung MA

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Hasbi menjalani pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan MA. Sebelumnya, Hasbi mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka oleh KPK, namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan tersebut.

Rabu , 12 Jul 2023, 12:21 WIB

Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan Kedua KPK, Akankah Ditahan?

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5/2023). KPK memutuskan tidak menahan sekretaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam. Hasbi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan MA dan dilakukan pencegahan untuk tidak melakukan berpergian ke luar negeri selama 6 bulan mulai dari 9 Mei hingga 9 November 2023.

Jumat , 26 May 2023, 19:40 WIB

Sekretaris MA Hasbi Hasan Ajukan Praperadilan Atas Status Tersangkanya di KPK

Tersangka Hakim Mahkamah Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/10/2022). Sudrajad Dimyati di antara pegawai MA yang tersangkut kasus baik pelanggaran etik maupun hukum. (ilustrasi)

Badan Pengawasan Jatuhkan 271 Sanksi kepada Pegawai MA Sepanjang 2022

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) mencatatkan nyaris 300 sanksi dijatuhkan terhadap para pegawai peradilan sepanjang 2022. Jenis sanksi yang diberikan bervariatif tergantung kesalahannya. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua mahkamah Agung (MA) Prof M Syarifuddin dalam refleksi kinerja MA secara virtual pada Selasa (3/1/2022). Bawas MA menerima 3.988 pengaduan pada 2022. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 3.212 pengaduan telah...

Gedung Mahkamah Agung. Republika/Putra M. Akbar

Selasa , 27 Dec 2022, 05:57 WIB

Tim Pokja MA Siapkan Live Streaming Putusan Kasasi

Eddy Sindoro. Terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Pusat Eddy Sindoro bersiap menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 15 Dec 2022, 18:45 WIB

Dalami Kasus Terkait Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Panggil Eddy Sindoro

Tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh saat dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). KPK melakukan penahanan terhadap Hakim Agung Gazalba Saleh setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung yang juga menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Sementara, guna memenuhi kebutuhan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap Gazalba Saleh selama 20 hari pertama mulai 8-27 Desember 2022 di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Republika/Thoudy Badai

Jumat , 09 Dec 2022, 15:31 WIB

Dua Hakim Agung Tersangka, MA Minta KPK Kedepankan Asas Praduga tak Bersalah

Sejumlah massa aksi melakukan unjuk rasa di depan Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (25/10/2022). Pada unjuk rasa tersebut mereka mendesak Mahkamah Agung untuk memberikan atensi khusus terkait kasus mafia tanah dan mafia peradilan.

Selasa , 25 Oct 2022, 13:16 WIB

In Picture: Unjukrasa Praktik Mafia Tanah dan Mafia Peradilan di Kantor Mahkamah Agung

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, menyatakan p raktik mafia tanah telah meluas dan melibatkan berbagai pihak

Kamis , 07 Oct 2021, 17:17 WIB

Mahfud: Mafia Tanah Kendala Eksekusi Vonis Pengadilan

Senin , 20 Sep 2021, 23:47 WIB

Calon Hakim Agung: Tak Ada Mafia Peradilan, Hanya Perorangan

Senin , 20 Sep 2021, 15:15 WIB

Calon Hakim Agung Dwiarso Klaim tak Ada Mafia Peradilan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berada dalam Mobil usai Sidang Etik di Jakarta, Senin (30/8/2021). Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar karena penyalahgunaan jabatan berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Jumat , 10 Sep 2021, 13:39 WIB

TPDI Sebut Kasus Azis dan Lili Bukti Mafia Peradilan di KPK

Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang - Yenti Garnasih.

Rabu , 03 Jun 2020, 04:57 WIB

KPK Sebaiknya Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Ahad , 03 May 2020, 16:31 WIB

Busyro: Putusan Hakim Buat Koruptor Sangat Memprihatinkan

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Balikpapan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). KPK menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tahun 2018, yakni Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat, Advokat Jhonson Siburian, dan Swasta Sudarman.

Selasa , 07 May 2019, 05:51 WIB

MA akan Berikan Sanksi kepada Ketua PN Balikpapan

Ahad , 05 May 2019, 11:29 WIB

ICW: 20 Hakim Terjerat Korupsi di Era Hatta Ali

Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5).

Ahad , 05 May 2019, 10:35 WIB

Kronologi Tangkap Tangan Hakim PN Balikpapan

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif bersama penyidik memperlihatkan barang bukti saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5). KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kayat, Pihak Swasata Sudarman dan pengacara Johnson Siburian beserta barang bukti uang sebanyak Rp 228,5 juta dari Rp 500 juta yang dijanjikan, terkait kasus suap penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018.

Ahad , 05 May 2019, 07:44 WIB

KPK Tahan Tiga Tersangka Suap PN Balikpapan

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Sutrisno (kiri) dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (kanan).

Jumat , 29 Sep 2017, 18:08 WIB

Ikadin: Banyak Produk Hukum Peninggalan Belanda

Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu nonaktif Dewi Suryana (kanan) dan PNS lingkungan Pemkot Bengkulu yang diduga sebagai penyuap Syuhadatul Islamy bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (19/9).

Jumat , 22 Sep 2017, 13:02 WIB

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ketua Nonaktif PN Bengkulu

KPK Segel Ruang Hakim PN Bengkulu

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja dari hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang terkena operasi tangkap tangan pada Rabu (6/9) malam. "Ya, barusan KPK menyegel ruangan dan meja kerja ibu SR, HA dan bapak HK," kata Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Jonner Manik di Bengkulu, Kamis (7/9). Jonner mengatakan sekira pukul 10.00...

Kompilasi pemberitaan Republika tentang Nurhadi

Rabu , 21 Dec 2016, 18:31 WIB