Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kanan) didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela (dismissal) yang berlangsung pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) untuk 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU kepala daerah) atau sengketa Pilkada 2024.

Selasa , 04 Feb 2025, 18:00 WIB

In Picture: MK Gelar Sidang Putusan Sela untuk 310 Perkara Sengketa Pilkada

Suasana persidangan gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa , 04 Feb 2025, 15:13 WIB

MK Bacakan Putusan Sela Sengketa Pilkada di Jabar, Gugatan Pilbup Tasikmalaya Diterima

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Ahad , 02 Feb 2025, 06:27 WIB

Pakar Tata Negara Minta MK Tetap Independen Tangani Pilgub Papua

Oce Madril dalam sebuah diskusi.

Selasa , 21 Jan 2025, 20:23 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Nilai MK Bakal Loloskan Gugatan Pilkada Muara Enim

Hakim Konstitusi Saldi Isra .

Jumat , 17 Jan 2025, 20:19 WIB

Kata Wakil Ketua MK Soal Nomor Urut Peserta Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi anggota Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang saat berlangsungnya sidang.

Selasa , 14 Jan 2025, 19:52 WIB

Hakim MK Terharu Mendengar Pencabutan Surat Gugatan yang Dibacakan Cabup Alor

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini.

Senin , 13 Jan 2025, 22:50 WIB

Syarat Parpol Peserta Pemilu Jangan Diperberat Pasca Presidential Threshold Dihapus

Jeje Ritchie Ismail (kiri).

Rabu , 08 Jan 2025, 19:14 WIB

Paslon Hengki-Ade Minta MK Diskualifikasi Jeje 'Govinda'-Asep Ismail

Hakim Konstitusi Saldi Isra memimpin sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 Panel 2 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang PHP Kada 2024 pada hari ini. Sidang dibuka dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan dari para pemohon. MK telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Dari total tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk PHP Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati. Persidangan PHP Kada 2024 ini menggunakan mekanisme panel, yang terdiri dari tiga. Adapun masing-masing panel ada tiga hakim konstitusi.

Rabu , 08 Jan 2025, 17:18 WIB

Pasangan Imam-Ririn Cabut Gugatan Hasil Pilkada Depok di MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra memimpin sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 Panel 2 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang PHP Kada 2024 pada hari ini. Sidang dibuka dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan dari para pemohon. MK telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Dari total tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk PHP Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati. Persidangan PHP Kada 2024 ini menggunakan mekanisme panel, yang terdiri dari tiga. Adapun masing-masing panel ada tiga hakim konstitusi.

Rabu , 08 Jan 2025, 14:30 WIB

In Picture: MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada 2024, Total Ada 309 Perkara

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meninggalkan di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Selasa , 07 Jan 2025, 20:16 WIB

Pemerintah Janji Patuhi MK Saat Revisi UU Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi anggota Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang saat berlangsungnya sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diputuskan dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024.

Jumat , 03 Jan 2025, 16:43 WIB

Ini Catatan PDIP Terkait Putusan MK yang Hapuskan Presidential Threshold

Juru Bicara Capres Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid.

Sambut MK Hapus Presidential Threshold, Jubir Anies: Ini Harapan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT). Menurut dia, putusan MK itu merupakan kado awal tahun untuk demokrasi Indonesia. "Kami menyambut baik putusan MK tersebut. Inilah yang menjadi harapan rakyat selama ini," kata Sahrin saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (2/1/2025). Dia mengatakan, putusan MK itu...

Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Kamis , 19 Dec 2024, 15:16 WIB

Anwar Usman Cabut Banding atas Putusan PTUN Terkait Pengangkatan Ketua MK

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa (kiri) dan Hendrar Prihadi (kanan).

Senin , 16 Dec 2024, 17:29 WIB

Andika-Hendrar Gugat Hasil Pilkada ke MK, Ini Respons Pj Gubernur Jateng

Pemohon membawa berkas gugatan saat akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12/2024). Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin (9/12) telah menerima 152 gugatan PHP (Peselisihan Hasil Pilkada) 2024 yang terdiri dari 119 gugagatan PHP Bupati dan 33 gugatan PHP Wali Kota, sementara untuk gugatan PHP Gubernur, hingga saat ini pukul 12.26 WIB belum terdapat permohonan gugatan. MK membuka permohonan gugatan hasil Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember mendatang dengan batas waktu pengajuan selama 3x24 jam sejak KPU di daerah masing-masing menetapkan hasil Pilkada 2024.

Jumat , 13 Dec 2024, 00:43 WIB

MK akan Tetap Terima Permohonan Gugatan Pilkada Meski Tenggat Berakhir, Ini Alasannya

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno

Kamis , 12 Dec 2024, 18:46 WIB

Mengapa RIDO Batal Gugat ke MK? Ini Analisis Pengamat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno tiba di media center untuk menyampaikan konferensi pers terkait perhitungan cepat Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu (27/11/2024). Dalam kesempatannya, paslon Pramono-Rano mengucapkan terimakasih kepada warga Jakarta atas dukungannya, dan berharap hasil quick count, exit poll dan real count dari KPU DKI Jakarta berbuah kemenangan baginya. Namun, berdasarkan quick count atau perhitungaan cepat dari Litbang Kompas pukul 16.07 dengan jumlah suara masuk sebesar 87,50 persen, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung-Rano Karno unggul 49,40 persen, paslon nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono 40,26 persen dan paslon nomor urut dua Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,34 persen

Kamis , 12 Dec 2024, 16:23 WIB

Mengapa KPU tak Segera Tetapkan Pramono-Rano Pemenang Pilkada Usai RIDO tak Gugat ke MK?

Pemohon membawa berkas gugatan saat akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12/2024). Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin (9/12) telah menerima 152 gugatan PHP (Peselisihan Hasil Pilkada) 2024 yang terdiri dari 119 gugagatan PHP Bupati dan 33 gugatan PHP Wali Kota, sementara untuk gugatan PHP Gubernur, hingga saat ini pukul 12.26 WIB belum terdapat permohonan gugatan. MK membuka permohonan gugatan hasil Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember mendatang dengan batas waktu pengajuan selama 3x24 jam sejak KPU di daerah masing-masing menetapkan hasil Pilkada 2024.

Kamis , 12 Dec 2024, 15:40 WIB

Ini Daftar Gugatan Hasil Pilkada Tingkat Provinsi di MK, tidak Ada Jakarta

Daftar daerah yg berhasil di menangi oleh PDIP saat penyampaian keterangan pers terkait Pilkada 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Ahad (1/12/2024).PDIP gugat hasil Pilgub Jateng dan Jatim ke MK.

Kamis , 12 Dec 2024, 06:16 WIB

Andika-Hendrar dan Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilgub ke MK, PDIP Beberkan Bukti Ini

Momen kampanye cagub M Ridwan Kamil didampingi Maruarar Sirait.

Kamis , 12 Dec 2024, 00:29 WIB

Tak Ajukan Gugatan ke MK Hingga Tenggat Berakhir, RK-Suswono Akui Kemenangan Pramono-Rano?

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono

Rabu , 11 Dec 2024, 15:36 WIB

Hari Terakhir Gugatan ke MK, Kubu Ridwan Kamil-Suswono Masih Tunggu Arahan

Pemohon melakukan konsultasi saat mendaftarkan gugatan hasil Pilkada 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12/2024). Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin (9/12) telah menerima 152 gugatan PHP (Peselisihan Hasil Pilkada) 2024 yang terdiri dari 119 gugagatan PHP Bupati dan 33 gugatan PHP Wali Kota, sementara untuk gugatan PHP Gubernur, hingga saat ini pukul 12.26 WIB belum terdapat permohonan gugatan. MK membuka permohonan gugatan hasil Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember mendatang dengan batas waktu pengajuan selama 3x24 jam sejak KPU di daerah masing-masing menetapkan hasil Pilkada 2024.

Senin , 09 Dec 2024, 20:49 WIB

In Picture: MK Buka Pendaftaran Gugatan Hasil Pilkada 2024

Ketua MK Suhartoyo (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dalam putusan uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Senin , 09 Dec 2024, 14:36 WIB

Ketua MK: Belum Ada Sengketa Pilkada Provinsi Hingga Saat Ini

Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo (kanan) berbincang dengan anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra (kiri) dalam putusan uji materi UU 6/2023 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Jumat , 15 Nov 2024, 14:47 WIB

Wakil Ketua MK Saldi Isra Soroti Opsi Surat Suara Dikirim Lewat Pos untuk Pilkada

Pekerja menyortir dan melipat surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Ciamis di gudang logistik KPU Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024). KPU Ciamis merekrut 510 orang pekerja untuk menyortir dan melipat 986.025 lembar surat suara untuk Pilgub dan Pilbup, termasuk 25 persen cadangan dengan target selesai sampai 10 November 2024.

Kamis , 14 Nov 2024, 19:22 WIB

MK tak Kabulkan Permohonan Penyediaan Surat Suara Kosong di Pilkada

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi enam anggota Majelis Hakim MK lainnya. (ilustrasi)

Kamis , 14 Nov 2024, 13:18 WIB

MK Putuskan Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang, Calon Terpilih Menjabat Kurang 5 Tahun

Anggota DPR mengikuti rapat Paripurna DPR. (ilustrasi)

Selasa , 12 Nov 2024, 18:40 WIB

Mantan Caleg Minta MK Batasi Masa Jabatan 'Wakil Rakyat', Ini Argumentasinya

Buruh pabrik Ilustrasi. Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum tahun 2025 mengacu PP 51/2023

Kamis , 07 Nov 2024, 22:05 WIB

Apindo Ungkap akan Ada Badai Besar Usai Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

MK Perintahkan DPR-Pemerintah Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. MK memberi waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk merampungkan UU Ketenagakerjaan yang baru. MK juga mengingatkan agar pembuatan UU tersebut harus melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Kamis , 31 Oct 2024, 18:56 WIB

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Dkk Terkait UU Cipta Kerja

Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Taufik Basari.

Senin , 30 Sep 2024, 23:45 WIB

NasDem Ingatkan Pembahasan Konstitusi Harus Membumi

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kamis , 26 Sep 2024, 17:13 WIB

Gugatan Lima Ibu Dikabulkan MK, Ayah Kandung tak Bisa Ambil Anak Secara Paksa tanpa Hak

Pemohon Novel Baswedan (kedua kanan) bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha (kedua kiri) dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito (kiri) mengikuti sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur syarat usia calon pimpinan KPK yang diajukan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.

Kamis , 12 Sep 2024, 17:00 WIB

In Picture: MK Tolak Gugatan Uji Materi Syarat Usia Capim KPK

Mahkamah Konstitusi

Kamis , 12 Sep 2024, 13:51 WIB

MK: Pembentuk UU tak Boleh Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Publik

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti (tengah).

Jumat , 30 Aug 2024, 19:28 WIB

Guru Besar Unpad: Rencana DPR Evaluasi MK Membahayakan

Suasana Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang.

Kamis , 29 Aug 2024, 18:22 WIB

Ancang-Ancang DPR Evaluasi MK Usai Batalnya RUU Pilkada

Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Selasa , 27 Aug 2024, 04:50 WIB

Apakah Anwar Usman Ikut Menyidangkan Perselisihan Pilkada? Ini Jawaban Ketua MK

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan keterangan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Senin , 26 Aug 2024, 19:12 WIB

Ketua Bawaslu: Putusan MK Soal Ambang Batas Melebihi Kewenangan Lembaga Peradilan

Ketua KPU Mochammad Afifudin (tengah) menggelar konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) siang.

Jumat , 23 Aug 2024, 18:41 WIB

6 Hal Penyampaian KPU Terkait Keputusan MK

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi Komisioner KPU Betty Epsilon (kanan), Idham Holik (kiri), dan Yulianto Sudrajat (kedua kanan) menyampaikan tanggapan terkait putusan MK di Jakarta, Selasa (20/8/2024). KPU akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024 dan berkonsultasi dengan DPR terkait putusan tersebut.

Jumat , 23 Aug 2024, 15:41 WIB

Bawaslu akan Awasi KPU untuk Laksanakan Putusan MK

.

Jumat , 23 Aug 2024, 10:30 WIB

Aksi Massa Geruduk Gedung DPRD Jawa Barat

.

Jumat , 23 Aug 2024, 10:30 WIB

Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPRD Jabar Berakhir Rusuh

Next