Hakim Konstitusi Saldi Isra memimpin sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 Panel 2 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang PHP Kada 2024 pada hari ini. Sidang dibuka dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan dari para pemohon. MK telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Dari total tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk PHP Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati. Persidangan PHP Kada 2024 ini menggunakan mekanisme panel, yang terdiri dari tiga. Adapun masing-masing panel ada tiga hakim konstitusi.

Rabu , 08 Jan 2025, 17:18 WIB

Pasangan Imam-Ririn Cabut Gugatan Hasil Pilkada Depok di MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra memimpin sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 Panel 2 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang PHP Kada 2024 pada hari ini. Sidang dibuka dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan dari para pemohon. MK telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Dari total tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk PHP Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati. Persidangan PHP Kada 2024 ini menggunakan mekanisme panel, yang terdiri dari tiga. Adapun masing-masing panel ada tiga hakim konstitusi.

Rabu , 08 Jan 2025, 14:30 WIB

In Picture: MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada 2024, Total Ada 309 Perkara

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meninggalkan di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Selasa , 07 Jan 2025, 20:16 WIB

Pemerintah Janji Patuhi MK Saat Revisi UU Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi anggota Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang saat berlangsungnya sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diputuskan dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024.

Jumat , 03 Jan 2025, 16:43 WIB

Ini Catatan PDIP Terkait Putusan MK yang Hapuskan Presidential Threshold

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Jumat , 03 Jan 2025, 12:59 WIB

MK Hapus Presidential Threshold, Partai Buruh Yakin Kadernya Maju Pilpres, Siapa?

Juru Bicara Capres Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid.

Jumat , 03 Jan 2025, 08:22 WIB

Sambut MK Hapus Presidential Threshold, Jubir Anies: Ini Harapan Rakyat

Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Kamis , 19 Dec 2024, 15:16 WIB

Anwar Usman Cabut Banding atas Putusan PTUN Terkait Pengangkatan Ketua MK

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa (kiri) dan Hendrar Prihadi (kanan).

Senin , 16 Dec 2024, 17:29 WIB

Andika-Hendrar Gugat Hasil Pilkada ke MK, Ini Respons Pj Gubernur Jateng

Pemohon membawa berkas gugatan saat akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12/2024). Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin (9/12) telah menerima 152 gugatan PHP (Peselisihan Hasil Pilkada) 2024 yang terdiri dari 119 gugagatan PHP Bupati dan 33 gugatan PHP Wali Kota, sementara untuk gugatan PHP Gubernur, hingga saat ini pukul 12.26 WIB belum terdapat permohonan gugatan. MK membuka permohonan gugatan hasil Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember mendatang dengan batas waktu pengajuan selama 3x24 jam sejak KPU di daerah masing-masing menetapkan hasil Pilkada 2024.

Jumat , 13 Dec 2024, 00:43 WIB

MK akan Tetap Terima Permohonan Gugatan Pilkada Meski Tenggat Berakhir, Ini Alasannya

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno

Kamis , 12 Dec 2024, 18:46 WIB

Mengapa RIDO Batal Gugat ke MK? Ini Analisis Pengamat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno tiba di media center untuk menyampaikan konferensi pers terkait perhitungan cepat Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu (27/11/2024). Dalam kesempatannya, paslon Pramono-Rano mengucapkan terimakasih kepada warga Jakarta atas dukungannya, dan berharap hasil quick count, exit poll dan real count dari KPU DKI Jakarta berbuah kemenangan baginya. Namun, berdasarkan quick count atau perhitungaan cepat dari Litbang Kompas pukul 16.07 dengan jumlah suara masuk sebesar 87,50 persen, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung-Rano Karno unggul 49,40 persen, paslon nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono 40,26 persen dan paslon nomor urut dua Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,34 persen

Kamis , 12 Dec 2024, 16:23 WIB

Mengapa KPU tak Segera Tetapkan Pramono-Rano Pemenang Pilkada Usai RIDO tak Gugat ke MK?

Pemohon membawa berkas gugatan saat akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12/2024). Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin (9/12) telah menerima 152 gugatan PHP (Peselisihan Hasil Pilkada) 2024 yang terdiri dari 119 gugagatan PHP Bupati dan 33 gugatan PHP Wali Kota, sementara untuk gugatan PHP Gubernur, hingga saat ini pukul 12.26 WIB belum terdapat permohonan gugatan. MK membuka permohonan gugatan hasil Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember mendatang dengan batas waktu pengajuan selama 3x24 jam sejak KPU di daerah masing-masing menetapkan hasil Pilkada 2024.

Kamis , 12 Dec 2024, 15:40 WIB

Ini Daftar Gugatan Hasil Pilkada Tingkat Provinsi di MK, tidak Ada Jakarta

Momen kampanye cagub M Ridwan Kamil didampingi Maruarar Sirait.

Tak Ajukan Gugatan ke MK Hingga Tenggat Berakhir, RK-Suswono Akui Kemenangan Pramono-Rano?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, batal mengajukan gugatan atas hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, hingga batas akhir pengajuan gugatan, Rabu (11/12/2024), tak ada permohonan perselisihan hasil Pilgub Jakarta dari Ridwan Kamil-Suswono. Berdasarkan pantauan Republika.co.id, tak ada satu pun perwakilan dari Ridwan Kamil-Suswono yang hadir di...

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono

Rabu , 11 Dec 2024, 15:36 WIB

Hari Terakhir Gugatan ke MK, Kubu Ridwan Kamil-Suswono Masih Tunggu Arahan

Pemohon melakukan konsultasi saat mendaftarkan gugatan hasil Pilkada 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12/2024). Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin (9/12) telah menerima 152 gugatan PHP (Peselisihan Hasil Pilkada) 2024 yang terdiri dari 119 gugagatan PHP Bupati dan 33 gugatan PHP Wali Kota, sementara untuk gugatan PHP Gubernur, hingga saat ini pukul 12.26 WIB belum terdapat permohonan gugatan. MK membuka permohonan gugatan hasil Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember mendatang dengan batas waktu pengajuan selama 3x24 jam sejak KPU di daerah masing-masing menetapkan hasil Pilkada 2024.

Senin , 09 Dec 2024, 20:49 WIB

In Picture: MK Buka Pendaftaran Gugatan Hasil Pilkada 2024

Ketua MK Suhartoyo (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dalam putusan uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Senin , 09 Dec 2024, 14:36 WIB

Ketua MK: Belum Ada Sengketa Pilkada Provinsi Hingga Saat Ini

Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo (kanan) berbincang dengan anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra (kiri) dalam putusan uji materi UU 6/2023 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Jumat , 15 Nov 2024, 14:47 WIB

Wakil Ketua MK Saldi Isra Soroti Opsi Surat Suara Dikirim Lewat Pos untuk Pilkada

Pekerja menyortir dan melipat surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Ciamis di gudang logistik KPU Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024). KPU Ciamis merekrut 510 orang pekerja untuk menyortir dan melipat 986.025 lembar surat suara untuk Pilgub dan Pilbup, termasuk 25 persen cadangan dengan target selesai sampai 10 November 2024.

Kamis , 14 Nov 2024, 19:22 WIB

MK tak Kabulkan Permohonan Penyediaan Surat Suara Kosong di Pilkada

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi enam anggota Majelis Hakim MK lainnya. (ilustrasi)

Kamis , 14 Nov 2024, 13:18 WIB

MK Putuskan Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang, Calon Terpilih Menjabat Kurang 5 Tahun

Anggota DPR mengikuti rapat Paripurna DPR. (ilustrasi)

Selasa , 12 Nov 2024, 18:40 WIB

Mantan Caleg Minta MK Batasi Masa Jabatan 'Wakil Rakyat', Ini Argumentasinya

Buruh pabrik Ilustrasi. Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum tahun 2025 mengacu PP 51/2023

Kamis , 07 Nov 2024, 22:05 WIB

Apindo Ungkap akan Ada Badai Besar Usai Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh berpelukan usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materi UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (31/10/2024). MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di antaranya soal upah dan tenaga kerja asing.

Kamis , 31 Oct 2024, 22:37 WIB

In Picture: Buruh Sambut Gembira Putusan MK Terkait Uji Materi UU Ciptaker

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Kamis , 31 Oct 2024, 19:50 WIB

MK Perintahkan DPR-Pemerintah Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Kamis , 31 Oct 2024, 18:56 WIB

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Dkk Terkait UU Cipta Kerja

Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Taufik Basari.

Senin , 30 Sep 2024, 23:45 WIB

NasDem Ingatkan Pembahasan Konstitusi Harus Membumi

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kamis , 26 Sep 2024, 17:13 WIB

Gugatan Lima Ibu Dikabulkan MK, Ayah Kandung tak Bisa Ambil Anak Secara Paksa tanpa Hak

Pemohon Novel Baswedan (kedua kanan) bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha (kedua kiri) dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito (kiri) mengikuti sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur syarat usia calon pimpinan KPK yang diajukan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.

Kamis , 12 Sep 2024, 17:00 WIB

In Picture: MK Tolak Gugatan Uji Materi Syarat Usia Capim KPK

Mahkamah Konstitusi

Kamis , 12 Sep 2024, 13:51 WIB

MK: Pembentuk UU tak Boleh Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Publik

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti (tengah).

Jumat , 30 Aug 2024, 19:28 WIB

Guru Besar Unpad: Rencana DPR Evaluasi MK Membahayakan

Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Apakah Anwar Usman Ikut Menyidangkan Perselisihan Pilkada? Ini Jawaban Ketua MK

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Mahkamah Konstitusi (MK) RI segera mempelajari peran atau keterlibatan hakim Anwar Usman dalam menyidangkan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Sejauh ini belum diputuskan, apakah ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ikut dalam menyidangkan perselisihan pilkada atau tidak. "Nanti kita lihat ya, karena seperti ini kita harus menjawabnya dengan hati-hati," kata Ketua MK RI Suhartoyo,...

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan keterangan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Senin , 26 Aug 2024, 19:12 WIB

Ketua Bawaslu: Putusan MK Soal Ambang Batas Melebihi Kewenangan Lembaga Peradilan

Ketua KPU Mochammad Afifudin (tengah) menggelar konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) siang.

Jumat , 23 Aug 2024, 18:41 WIB

6 Hal Penyampaian KPU Terkait Keputusan MK

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) didampingi Komisioner KPU Betty Epsilon (kanan), Idham Holik (kiri), dan Yulianto Sudrajat (kedua kanan) menyampaikan tanggapan terkait putusan MK di Jakarta, Selasa (20/8/2024). KPU akan mempelajari terlebih dahulu putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2024 dan berkonsultasi dengan DPR terkait putusan tersebut.

Jumat , 23 Aug 2024, 15:41 WIB

Bawaslu akan Awasi KPU untuk Laksanakan Putusan MK

.

Jumat , 23 Aug 2024, 10:30 WIB

Aksi Massa Geruduk Gedung DPRD Jawa Barat

.

Jumat , 23 Aug 2024, 10:30 WIB

Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPRD Jabar Berakhir Rusuh

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah).

Kamis , 22 Aug 2024, 14:35 WIB

MK: Putusan 60 dan 70 Tahun 2024 Berlaku Meski DPR tak Revisi UU Pilkada

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Rabu , 21 Aug 2024, 20:42 WIB

Anies Disebut Berpeluang Tetap Didaftarkan PDIP ke KPU, Masiton: Kita Kawal Ramai-Ramai

Anies Baswedan (kiri) berswafoto dengan warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Rabu , 21 Aug 2024, 11:06 WIB

Putusan MK Gagalkan Upaya Penjegalan Anies? Begini Analisis Pengamat

Mahkamah Konstitusi (Ilustrasi).

Rabu , 21 Aug 2024, 09:48 WIB

Putusan Terbaru MK, Begini Respons PBNU

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan sambutan saat menghadiri acara Silaturahmi Idul Adha bersama sejumlah elemen warga di Jakarta, Rabu (19/6/2024). Pada kesempatannya, Anies menerima aspirasi dari warga yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Peduli Jakarta agar maju dalam ajang pemeilihan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 yang digelar pada November mendatang.

Rabu , 21 Aug 2024, 08:27 WIB

Sempat Ditawari Masuk PKS, Apakah Anies akan Jadi Kader PDIP demi Pilgub Jakarta?

Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Selasa , 20 Aug 2024, 20:00 WIB

Presiden Partai Buruh Said Iqbal Sebut Anies Kaget Dikabari Putusan MK, Siap Maju Pilgub

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) memimpin sidang putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Dalam putusan tersebut MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada yang menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Selasa , 20 Aug 2024, 15:27 WIB

In Picture: Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini.

Selasa , 20 Aug 2024, 15:12 WIB

Pakar: Putusan MK Pilkada Harus Berlaku 2024, Mirip Bak Putusan Usia yang Loloskan Gibran

Next