#margarito-kamis

Kamis , 04 Apr 2024, 16:31 WIB

Ahli Sebut Pendaftaran Gibran Sah Meski PKPU Belum Diubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli yang dihadirkan oleh Tim Pembela Prabowo-Gibran, Margarito Kamis mengatakan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tetap sah meskipun Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun...

Ahad , 18 Jun 2023, 14:57 WIB

Kontroversi Pesantren Al Zaytun, Pakar Hukum Sarankan Pemerintah Turun Tangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Margarito Kamis menyarankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat mengeluarkan keputusan resmi tentang Pondok Pesantren Al Zaytun. Keputusan ini penting agar pemerintah bisa mendapat perspektif yang tepat sebelum akhirnya menentukan sikap. Margarito menjelaskan MUI perlu bersuara secara formil untuk memberitahukan pemerintah perihal yang terjadi di Al Zaytun dan keputusan yang harus diambil oleh pemerintah. Menurut dia,...

Senin , 13 Feb 2023, 05:59 WIB

Pakar Soroti Proses Kasus Helikopter AW-101 di KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Persepsi Korupsi (IPK) melorot hingga...

Senin , 20 Jun 2022, 02:06 WIB

Fahri Ingatkan Bukan Presiden yang Tentukan Penerusnya, tetapi Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem demokrasi tidak mengenal dinasti. Sehingga...

Selasa , 31 May 2022, 06:48 WIB

Pakar HTN: Sah TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Margarito...

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sama-sama mengusulkan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang dan Pemilu 2024 ditunda.

Jumat , 25 Feb 2022, 11:00 WIB

Pengamat Kritik Usulan Airlangga dan Muhaimin yang Ingin Pemilu 2024 Ditunda

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat (kiri) didampingi mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (kanan), menunjukkan dokumen kepada wartawan usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/11/2021). Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro mendukung upaya Monitoring Corruption Prevention (MCP) pimpinan KPK berupa penyerahan dokumen mulai dari proses persetujuan hingga persiapan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi secara detail dan utuh mengenai penyelenggaraan perhelatan even Formula E.

Sabtu , 13 Nov 2021, 00:01 WIB

Penyelidikan Formula E Seharusnya Dihentikan, Ini Kata Pakar

Cagub dan cawagub Kalimantan Tengah, Ben Bahat dan Ujang Iskandar (Ben-Ujang).

Selasa , 01 Dec 2020, 19:58 WIB

Margarito Kamis: UU Pemilu tak Larang Janjikan Program

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berbicara sebagai ahli dalam sidang lanjutan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/9).

Selasa , 29 Oct 2019, 18:43 WIB

Pakar: Tak Perlu Ada Pusat Legislasi Nasional

Badan Pengkajian MPR menjaring masukan akademisi Gorontalo terkait GBHN.

Ahad , 01 Sep 2019, 04:57 WIB

Mungkinkah Menghidupkan GBHN Lagi di Era Jokowi?

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (kanan).

Jumat , 16 Aug 2019, 17:05 WIB

Pakar: Pemerintah Wajib Jalankan Rekomendasi Pansus Pelindo

Jumat , 16 Aug 2019, 05:44 WIB

PPP Siapkan Kader untuk Bakal Calon Menteri Agama

DPD menyerahkan usulan mengenai GBHN kepada MPR.

Kamis , 01 Aug 2019, 04:57 WIB

Mungkinkah Menghidupkan GBHN Lagi di Era Jokowi?

Jokowi dan Prabowo naik MRT bersama-sama dari Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7)

Selasa , 16 Jul 2019, 05:01 WIB

Perlukah Adaya Kementerian Keamanan Nasional Kabinet Jokowi?

Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis keluar dari Gedung KPK usai diperiksa sebagai saksi yang meringankan tersangka kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto, Senin (27/11).

Senin , 27 Nov 2017, 17:24 WIB

Diperiksa KPK, Margarito: Prosedur Pemeriksaan Anggota DPR

Foto udara kondisi perairan di sekitar wilayah reklamasi di Teluk Jakarta

Sabtu , 04 Nov 2017, 06:04 WIB

'Anies Baswedan Punya Hak Hentikan Reklamasi'

Kamis , 07 Sep 2017, 05:18 WIB

Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

PT 20 Persen Disebut tak Punyai Basis Argumen Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai UU Pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 tidak mempunyai basis argumen konstitusi. Menurutnya angka 20 persen hanya untuk memuluskan perjalanan partai tertentu untuk memenangkan kembali Pilpres 2019."Jujur ini (presidential threshold 20 persen, Red) angka yang sama sekali tidak mempunyai basis argumen konstitusi. Kecuali ya sekadar...

Senin , 24 Jul 2017, 20:41 WIB

'PT 20 Persen Bukan untuk Penguatan Sistem Presidensial'

Senin , 24 Jul 2017, 19:49 WIB

Pengamat: Ambang Batas Presiden 20 Persen Inkonstitusional

Senin , 24 Jul 2017, 13:49 WIB

Pengamat Yakin Presidential Threshold 20 Persen Rontok di MK

Rabu , 17 May 2017, 11:06 WIB

Penyelesaian Kasus Novel Disebut Pengaruhi Wibawa Presiden

Pengamat hukum tata negara Universitas Khairun, Ternate, Margarito Khamis.

Selasa , 04 Apr 2017, 13:00 WIB

Margarito: Pasal Makar Rawan Disewenang-wenangkan Penguasa

Rabu , 08 Feb 2017, 17:23 WIB

Pengamat: Mendagri Gunakan Logika Hukum Sendiri untuk Aktifkan Ahok

Terdakwa kasus dugaan penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Rabu , 08 Feb 2017, 16:43 WIB

Presiden dan Mendagri Langgar UU Jika Aktifkan Ahok Jadi Gubernur

Rabu , 08 Feb 2017, 16:36 WIB

Cuti Habis, Ahok Jadi Gubernur Lagi? Pengamat: Jangan Mengada-ada

Ratusan massa umat islam melakukan unjuk rasa saat sidang perdana penista agama Ahok di PN Jakarta Utara, Selasa (13/12).

Rabu , 14 Dec 2016, 14:27 WIB

Pengamat: Ahok Jangan Cari-Cari Alasan yang Justru Jadi Bumerang

Rabu , 14 Dec 2016, 13:57 WIB

Pengamat: Apa Ahok Tahu yang Dibicarakannya Itu Alquran?

Kamis , 12 May 2016, 21:08 WIB

DPR Diminta Penuh Pertimbangan Kaji Perppu Kebiri, Ini Alasannya

Kamis , 12 May 2016, 18:16 WIB

Hukum Kebiri Bisa Menghilangkan Hak Konstitusional Warga

Pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis

Jumat , 01 Apr 2016, 07:03 WIB

Pengamat: Ada Tiga Alat Bukti Permulaan Kasus Lahan RS Sumber Waras

Ahad , 13 Mar 2016, 17:09 WIB

Penambahan Nomenklatur Harus Diatur Perpres

Rabu , 17 Feb 2016, 14:48 WIB

Penyadapan oleh KPK tak Perlu Izin

Jumat , 19 Jun 2015, 19:47 WIB

Publik Mulai Lupa Kasus BLBI

Pakar: Komisioner KPK Dipilih yang Sejalan dengan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum Margarito Kamis menilai, kendali panitia seleksi (pansel) KPK di bawah Sekretariat Negara (Setneg) dan Presiden Jokowi berpeluang dipilihnya komisioner yang sejalan dengan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengendalian terhadap mereka. “Setneg dan Presiden yang pegang kendali langsung itu tidak salah. Namun, ada dugaan jika nantinya komisioner yang terpilih adalah mereka yang...

Jumat , 22 May 2015, 19:38 WIB