#masyarakat-sipil-papua

Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Rapat Paripurna tersebut beragendakan diantaranya pengambilan keputusan atas RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, Penyampaian keterangan pemerintah ata RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021, Pengesahan calon Hakim Agung dan calon Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung terpilih dan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.Prayogi/Republika

Kamis , 30 Jun 2022, 18:45 WIB

Pemekaran Papua, Peneliti BRIN: Alasan Politik Lebih Menonjol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menilai, alasan politik lebih menonjol dalam rencana pembentukan tiga daerah otonomi baru DOB di...

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemisahan antara masyarakat sipil dengan pelaku teror di Papua menjadi tugas pokok aparat di lapangan.

Rabu , 19 May 2021, 14:44 WIB

Pemerintah Pisahkan Sipil dengan Pelaku Teror di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan korban dari warga sipil. Menurut dia, sejauh ini aparat di lapangan sudah cukup berhasil memisahkan masyarakat sipil dengan para pelaku teror."Setelah ditetapkan KKB sebagai kelompok teroris, aparat keamanan berusaha dan cukup berhasil sekarang ini...

close ×