#mega-korupsi-dpr
Jumat , 19 May 2017, 13:25 WIB
DPR Diminta Hentikan Upayanya Melemahkan KPK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia Arif Susanto meminta DPR mengurungkan niat untuk menuntut KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani dalam kasus...
Sabtu , 22 Apr 2017, 07:54 WIB
DPR tak Perlu Solider dengan Menggulirkan Hak Angket KTP-El
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menyatakan solidaritas antar anggota DPR dalam menegakkan hukum, sebaiknya tidak diwujudkan dengan menggunakan instrumen ketatanegaraan seperti hak angket. Karena jika akhirnya proses hukum dihentikan, Indonesia yang berlandaskan hukum akan beralih pada egara atas kekuasaan parlemen.“Khususnya pada kasus KTP-El ini, perlu adanya dorongan dan dukungan dari anggota DPR...