Kamis , 17 Aug 2017, 04:44 WIB
Menaker Puji Program Pemkot Tangerang
Kamis , 13 Jul 2017, 20:03 WIB
Menaker Minta Proses Deportasi TKI di Malaysia Dipercepat
Ahad , 30 Apr 2017, 14:29 WIB
Menaker Dorong Buruh Kedepankan Dialog Sosial
Rabu , 26 Apr 2017, 23:07 WIB
Menaker Tanggapi Positif Tawaran Kerja Sama Wall Street English
Rabu , 26 Apr 2017, 06:47 WIB
Menaker Berharap May Day Jadi Perayaan Positif
Selasa , 20 Dec 2016, 21:03 WIB
Menaker: TKA yang Masuk Indonesia Diawasi Secara Ketat
Selasa , 14 Jun 2016, 22:10 WIB
Pemerintah Targetkan Indonesia Bebas Pekerja Anak pada 2022
Kamis , 09 Jun 2016, 20:10 WIB
Menaker Minta G-20 Komitmen Atasi Pengangguran Kaum Muda
Senin , 30 May 2016, 11:41 WIB
Menaker: Tenaga Kerja Pelaku Utama Pembangunan Ekonomi Bangsa
Senin , 23 May 2016, 17:40 WIB
Menaker Promosikan Balai Latihan Kerja di Jeddah
Selasa , 10 May 2016, 18:00 WIB
Menaker: Jangan Persulit Pembayaran Asuransi Mantan Karyawan Bin Ladin
Menaker: Jangan Persulit Pembayaran Asuransi Mantan Karyawan Bin Ladin
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyerahkan asuransi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sembilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban PHK perusahaan Bin Ladin Group, Arab Saudi. Asuransi PHK tersebut dibayarkan konsorsium asuransi mitra TKI. Hanif meminta konsorsium-konsorsium asuransi yang menangani pembayaran asuransi TKI segera menyelesaikan klaim asuransi korban PHK Bin Laden Group dan menyerahkannya kepada...
Selasa , 10 May 2016, 18:00 WIB
Menaker: Jangan Persulit Pembayaran Asuransi Mantan Karyawan Bin Ladin
Kamis , 28 Apr 2016, 22:20 WIB
Menaker: Jadikan May Day is Holiday
Selasa , 19 Apr 2016, 23:07 WIB
Kemenaker Dorong Transformasi TKI Jadi Tenaga Profesional
Jumat , 15 Apr 2016, 23:03 WIB
Menaker Berharap Pemda Tingkatkan Fungsi Layanan Terpadu Satu Atap
Rabu , 23 Mar 2016, 19:51 WIB
Menaker Dorong Jurnalis Berserikat untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Senin , 14 Mar 2016, 21:30 WIB
Menaker: Tenaga Kerja Asing Wajib Jadi Peserta BPJS
Kamis , 10 Mar 2016, 13:57 WIB
Menaker Sebut Jumlah Tenaga Kerja Asing Menurun
Rabu , 09 Mar 2016, 06:03 WIB
Menaker: Jangan Takut pada Tenaga Kerja Asing
Ahad , 28 Feb 2016, 08:57 WIB
Menaker: Buruh Harus Tahu Dosis Demontrasi
Senin , 15 Feb 2016, 20:19 WIB
DPD Soroti Kebijakan Penggajian Tenaga Kerja Asing dan Lokal
Senin , 15 Feb 2016, 19:44 WIB
Revisi UU Perlindungan TKI, Ini Poin dari DPD
Jumat , 05 Feb 2016, 20:42 WIB
Kementerian Proses Potensi PHK Chevron, Panasonic, Toshiba, dan Ford
Kementerian Proses Potensi PHK Chevron, Panasonic, Toshiba, dan Ford
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya tengah memproses potensi pemutusan hubungan kerja karyawan di empat perusahaan asing yang dikabarkan menutup sebagian atau seluruh pabriknya Indonesia. "Sekarang yang kita proses ada Chevron, Panasonic, Toshiba sama Ford Motor Indonesia. Yang empat ini juga lagi kita klarifikasikan semua (atas kemungkinan PHK), sedangkan yang lain juga masih kita cek," ujar Hanif Dhakiri...
Jumat , 05 Feb 2016, 20:42 WIB
Kementerian Proses Potensi PHK Chevron, Panasonic, Toshiba, dan Ford
Jumat , 01 Jan 2016, 10:06 WIB
Soft Skill Santri Bagus, Tapi Lemah Hard Skillnya
Kamis , 24 Dec 2015, 17:21 WIB
Menaker Minta Sekolah Ajari Ilmu Kewirausahaan
Kamis , 10 Dec 2015, 06:15 WIB
Ini Pesan Menaker untuk Kepala Daerah yang Baru Terpilih
Kamis , 26 Nov 2015, 07:47 WIB
GSBI Nilai Pemerintahan Jokowi Terus Lakukan Teror Terhadap Aksi Buruh
Kamis , 26 Nov 2015, 07:07 WIB
Alami Tindak Kekerasan, GBI Lapor ke Organisasi Buruh Internasional
Rabu , 25 Nov 2015, 22:03 WIB
Menaker: PP Nomor 78 tentang Pengupahan adalah Kebijakan Terbaik
Rabu , 25 Nov 2015, 14:18 WIB
Hanif Dhakiri Bantah Ada Mogok Nasional Buruh
Jumat , 20 Nov 2015, 23:52 WIB
'PP Pengupahan Jauh Lebih Tegas Dibanding Permen'
Sabtu , 07 Nov 2015, 20:22 WIB
Menaker: Buruh Jangan Kuat di Jalanan Saja
Selasa , 03 Nov 2015, 18:54 WIB
PP Pengupahan Untungkan Daerah dengan Basis Buruh Lemah
Sabtu , 31 Oct 2015, 04:20 WIB
Pengamat: PP Pengupahan Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
Pengamat: PP Pengupahan Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Padang Wicaksono menilai Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bisa mengatasi pengguran dan meningkatkan kesejateraan pekerja. Menurutnya aturan ini Aturan ini memberikan banyak kepastian yang menguntungkan pekerja, calon pekerja maupun pengusaha. Sebab dalam PP Pengupahan terdapat aturan yang memastikan upah pekerja naik setiap tahun dengan upah minimum tahun berjalan (yang di...
Sabtu , 31 Oct 2015, 04:20 WIB
Pengamat: PP Pengupahan Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
Sabtu , 31 Oct 2015, 01:34 WIB
Hanif: PP Pengupahan adalah Solusi Tepat
Kamis , 29 Oct 2015, 08:48 WIB
Menaker: Formula Baru Pengupahan adalah Win-Win Solution
Selasa , 27 Oct 2015, 22:19 WIB
Menaker: PP Pengupahan tak akan Reduksi Peran Dewan Pengupahan
Selasa , 27 Oct 2015, 22:07 WIB
Menaker: Paket Kebijakan Ekonomi Ciptakan Lapangan Kerja
Ahad , 18 Oct 2015, 18:41 WIB
Menaker Hadiri Reuni Akbar Alumni Pemagangan Jepang
Jumat , 04 Sep 2015, 17:49 WIB
TKA Ilegal akan Dideportasi
Selasa , 01 Sep 2015, 11:56 WIB
Unjuk Rasa, Menaker Minta Buruh tak Tutup Jalan Tol
Senin , 31 Aug 2015, 13:46 WIB
Menaker Minta Demo Buruh Besok Berjalan Tertib
Sabtu , 11 Jul 2015, 10:02 WIB
Anak Muda Butuh Dakwah Kreatif
Jumat , 03 Jul 2015, 19:47 WIB
Ini Penjelasan Menaker Soal Petisi Jaminan Hari Tua
Jumat , 03 Jul 2015, 17:18 WIB
Nasdem Kritik Menteri Hanif Terkait Jaminan Hari Tua
Nasdem Kritik Menteri Hanif Terkait Jaminan Hari Tua
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri yang tidak melakukan sosialisasi ke publik maupun pemangku kepentingan terkait Jaminan Hari Tua (JHT). "Kemenaker selaku regulator seharusnya melakukan uji publik terlebih dahulu," ujar anggota Fraksi Nasdem DPR tersebut di Jakarta, Jumat (3/7). Yang terjadi, lanjutnya, peraturan sudah ditetapkan Pemerintah, gejolak penolakan publik sangat besar. "Wajar...
Jumat , 03 Jul 2015, 17:18 WIB
Nasdem Kritik Menteri Hanif Terkait Jaminan Hari Tua
Sabtu , 14 Mar 2015, 14:54 WIB