#menaker-ida-fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri)

Selasa , 14 May 2024, 16:06 WIB

Indonesia-Austria Jalin Kerja Sama Rekrutmen Tenaga Kerja Terampil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Austria menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang rekrutmen tenaga kerja profesional dan terampil. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI...

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/3/2024).

Sabtu , 04 May 2024, 07:15 WIB

Ida Fauziyah Discusses Latest Foreign Worker Regulations with Japanese Representative

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minister of Manpower (Menaker) Ida Fauziyah met with Japanese Deputy Minister of Health, Labor and Welfare Miyazaki Masahisa to discuss new employment regulations for foreign workers which the Japanese Government is preparing at a meeting in Jakarta. The Ministry of Manpower welcomed the new regulations intended for foreign workers in Japan. "We hope that the new regulations...

Jumat , 03 May 2024, 17:50 WIB

Menaker Bertemu Perwakilan Jepang Bahas Aturan Baru Bagi Pekerja Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bertemu...

Rabu , 01 May 2024, 18:20 WIB

Menaker Pastikan Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Kompetensi SDM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan...

Rabu , 01 May 2024, 17:01 WIB

Menaker: Pemerintah Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan...

Rabu , 27 Mar 2024, 10:30 WIB

Kemnaker Siapkan Aturan Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Ojol

Senin , 18 Mar 2024, 19:32 WIB

Menaker Ida: THR Harus Dibayar Penuh, tidak Boleh Dicicil

Jumat , 22 Dec 2023, 18:36 WIB

Anies akan Mengkaji Ulang UU Ciptaker, Ini Respons Menaker Ida Fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Menaker sebut ada 3 provinsi yang tidak sesual dalam menetapkan UMP 2024.

Rabu , 22 Nov 2023, 06:52 WIB

Menaker: Ada 3 Provinsi yang tidak Sesuai dalam Penetapan UMP

Selasa , 15 Aug 2023, 23:44 WIB

Menaker Harap LPN Ikut Wujudkan Indonesia Produktif

Kamis , 03 Aug 2023, 23:49 WIB

Menaker Sebut Teknologi Juga Berikan Dampak Negatif, Bila...

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah.

Kamis , 03 Aug 2023, 21:11 WIB

Menaker Ida: Negara Maju tak Lepas dari Peran Para Ibu

Menaker Ida Fauziah bersama para perawat yang akan bekerja di Singapura.

Kamis , 22 Jun 2023, 10:50 WIB

Menaker Ida Fauziyah Lepas 133 Perawat Binawan Bekerja di Singapura

Para pekerja meneriakkan slogan-slogan saat unjuk rasa May Day di Jakarta, Senin (1/5/2023). Para pekerja dan aktivis di seluruh Asia menandai May Day dengan protes menyerukan gaji yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik, di antara tuntutan lainnya.

Senin , 01 May 2023, 15:50 WIB

Menaker: May Day momentum tingkatkan sinergi elemen ketenagakerjaan

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyoroti fenomena semakin tergerusnya jumlah profesi yang bisa dikerjakan manusia.

Senin , 01 May 2023, 15:25 WIB

Menaker: Profesi Manusia Makin Tergerus Kemajuan Teknologi

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengancam akan setop bekerja dan tutup jalan tol.

Selasa , 21 Mar 2023, 13:08 WIB

Permenaker 5/2023, Buruh Ancam Setop Bekerja Hingga Tutup Tol

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, terus mengajak seluruh stakeholders ketenagakerjaan untuk turut mencegah dan menanggulangi Tuberkulosis (TBC) di tempat kerja. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada Talk Show bertajuk Free Tuberculosis at Workplace di PT. Amerta Indah Otsuka (AIO), Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (12/1/2023).

Jumat , 13 Jan 2023, 02:28 WIB

Menaker Ajak Stakeholders Ketenagakerjaan Tanggulangi TBC di Tempat Kerja

Ini Strategi Menaker Hadapi Ancaman Resesi 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Kemnaker RI telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan Kemnaker ini bersifat adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi 5 pilar. "Meskipun kita masih optimis, tapi tetap saja pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi global," kata Ida...

Selasa , 08 Nov 2022, 12:39 WIB

Menaker Sebut UMP 2023 Masih Diformulasikan oleh Pemerintah

Penjahit keliling menyelesaikan jahitannya saat mangkal di kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (27/9/2022). Menurutnya, penghasilan dari jasa vermak dalam sehari berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000, dengan ongkos jasa mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000 tergantung kesulitannya. Sementara Ombudsman RI menilai seharusnya pemerintah memperluas penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) menyasar pekerja informal sebagai respons dari kebijakan kenaikan harga BBM. Saat ini BSU masih menyasar sektor pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan dibawah Rp3,5 juta. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 03 Nov 2022, 11:13 WIB

Menaker Mulai Salurkan BSU Tahap VII Melalui Kantor Pos

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat di Kantor Pos Cabang Utama Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Dalam kegiatan tersebut Presiden menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai dampak kenaikan harga BBM (BLT BBM) dan Bantuan Presiden serta menyampaikan sejauh ini BSU sudah tersalurkan kepada 8,4 juta orang dari 14,6 juta orang sedangkan untuk BLT BBM sudah hampir rampung 100 persen.

Jumat , 14 Oct 2022, 10:28 WIB

Belum Dapat BSU Tahap 5? Pekan Depan Disalurkan Lewat PT Pos

Sabtu , 01 Oct 2022, 11:54 WIB

Menaker Ungkap Sudah Ada Tujuh Juta Pekerja Menerima BSU

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap I kepada 4.112.052 pekerja. BSU diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk mempertahankan daya beli karena kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Jumat , 16 Sep 2022, 20:10 WIB

Menaker: Usai Tahap I, BSU Tahap Kedua akan Diberikan Pekan Depan

Jumat , 16 Sep 2022, 17:31 WIB

Menaker Sebut BSU Telah Tersalurkan ke 4,1 Juta Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) mengamati produk kerajinan saat membuka Showcasing of Indonesian G20 Presidency Exhibition yang merupakan rangkaian dari acara G20 Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) di Jimbaran, Badung, Bali, Senin (12/9/2022). Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara G20 LEMM yakni pertemuan para menteri ketenagakerjaan Anggota G20 pada 13-14 September 2022 dengan mengangkat tema Improving the Employment Condition to Recover Together atau Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama.

Selasa , 13 Sep 2022, 03:50 WIB

Menaker: Program BSU Bukan Hoaks, Sudah Tersalur ke 4,1 Juta Pekerja

Selasa , 06 Sep 2022, 19:54 WIB

Menaker Soal Pekerja Informal tak Kebagian BSU: Ada Bantuan Lain

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) pengalihan subsidi BBM paling banyak terdapat di Jakarta. Jumlahnya mencapai 2,8 juta pekerja.

Selasa , 06 Sep 2022, 18:12 WIB

Menaker: 2,8 Juta Pekerja di Jakarta akan Terima BSU

Menaker Ida Fauziyah bersama Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Direktur Human Capital, Compliance & Legal Bank BTN Eko Waluyo dan Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo meninjau booth Bank BTN dalam acara Job Fair Pasker.id di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022).

Rabu , 24 Aug 2022, 09:16 WIB

In Picture: Menaker Sambangi Booth Bank BTN dalam Job Fair Pasker.id

Sejumlah calon pekerja migran menunjukkan tangannya saat diperiksa petugas di Pos Perlindungan dan Penempatan Pekerja MIgran Indonesia (P4MI) Dumai, RIau. Setelah berhasil menyepakati sistem penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan Pemerintah Arab Saudi, kini Pemerintah Indonesia mulai menjajaki kerja sama serupa dengan tiga negara Timur Tengah lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penempatan PMI ke Timur Tengah sekaligus mencegah penempatan ilegal.

Senin , 22 Aug 2022, 23:36 WIB

Pemerintah Mulai Negosiasi Penempatan Kembali PMI ke Qatar, Kuwait dan UEA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan setelah Indonesia melewati puncak bonus demografi pada tahun 2030, jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat. Pemerintah pun mencari solusi agar jaminan hidup hari tua masyarakat bisa terjaga.

Rabu , 20 Jul 2022, 20:18 WIB

Menaker: Hanya 10 Persen Pekerja Indonesia Terdaftar Program Jaminan Pensiun

Rabu , 29 Jun 2022, 05:56 WIB

Menaker Lepas 150 Nakes Didikan Binawan ke Arab Saudi

Sejumlah buruh beraktivitas saat waktu istirahat kerja di salah satu perusahaan industri di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/6).

Selasa , 26 Apr 2022, 15:14 WIB

Disnakertrans Catat 173 Perusahaan di Jabar Belum Bayar THR

Pekerja membersihkan dinding Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Rabu (10/11/2021). Menteri Ketenagakerjaan (Menakerk) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan kembali melaksanakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja/buruh pada tahun 2022 ini.

Rabu , 06 Apr 2022, 13:34 WIB

Bantuan Subsidi Upah 2022 Rp 1 Juta per Orang, Ini Kriteria Penerimanya

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato

Rabu , 06 Apr 2022, 03:54 WIB

Usai Malaysia, Menaker Ida Sasar 6 Negara Lain MoU Perlindungan PMI

Aspek Minta Menaker tak Lagi Buat Aturan Bolehkan Perusahaan Cicil THR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak lagi membuat aturan yang memperbolehkan perusahaan mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerjanya. Kebijakan demikian pernah dikeluarkan Ida pada 2020 lalu. "Sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, Dewan Pimpinan Pusat Aspek Indonesia meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk tidak menerbitkan...

Sejumlah massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Pada aksi tersebut mereka menutut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 secara penuh, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law, pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) untuk tahun ini dan mendesak Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. (Ilustrasi)

Rabu , 23 Mar 2022, 13:52 WIB