Array
(
[0] => Array
(
[id] => s5cb53463
[title] => Array
(
[0] => Kanwil Bea Cukai Banten Raih Predikat WBBM Tahun 2023
)
[content] => Array
(
[0] => <p>REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten berhasil meraih pengargaan kantor dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, kepada Kepala Kanwil Bea Cukai Banten, Rahmat Subagio, pada acara RBXperience, yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.</p>
<p>Rahmat mengungkapkan bahwa pada acara RBXperience, Kementerian Keuangan turut menerima penghargaan sebagai instansi pemerintah dengan unit kerja terbanyak peraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM tahun 2023. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.</p>
<p>“Semoga prestasi ini menjadi motivasi seluruh instansi yang menerima penghargaan untuk terus melakukan trobosan dalam menggerakan reformasi birokrasi berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Rahmat, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).</p>
<p>WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Sementara predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.</p>
<p>“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja segenap pihak yang telah mendukung Kanwil Bea Cukai Banten meraih penghargaan ini. Kami berharap, penghargaan ini dapat memotivasi kinerja pelayanan agar semakin baik ke depannya,” kata Rahmat.</p>
)
[date] => Array
(
[0] => 2023-12-08 15:48:39
)
[url] => Array
(
[0] => /s5cb53463/kanwil-bea-cukai-banten-raih-predikat-wbbm-tahun-2023
)
[redaktur] => Array
(
[0] => Nora Azizah
)
[taiching] => Array
(
[0] => Penghargaan diserahkan langsung oleh MenPANRB.
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1702025319
)
[channel] => Array
(
[0] => beacukai
[1] => berita-beacukai
)
[image] => Array
(
[0] => kantor-wilayah-kanwil-bea-cukai-banten-berhasil-meraih-pengargaan_231208154728-477.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => Dok. Bea Cukai
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten berhasil meraih pengargaan kantor dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023.
)
[tag] => Array
(
[0] => bea cukai
[1] => bea cukai banten
[2] => menpanrb
)
[_version_] => 1784702905871237120
)
[1] => Array
(
[id] => s0v6in436
[title] => Array
(
[0] => Bakal Terapkan <em>Single Salary</em> ASN, Menpan-RB: Sedang Diuji Coba di KPK dan PPATK
)
[content] => Array
(
[0] => <p>REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengaku, pemerintah tengah melaksanakan percobaan penerapan <em>single salary</em> atau gaji tunggal bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Anas, kebijakan itu akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).<br /><br />“<em>Single salary</em> kita masih <em>pilot project</em> di PPATK dan KPK. Nanti kita evaluasi,” ujar Anas usai konferensi pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).<br /><br />Lewat percobaan penerapan di dua lembaga tersebut, akan terlihat dampak dari diberlakukannya gaji tunggal itu, termasuk rasa keadilan yang didapatkan oleh setiap ASN. Dia menjelaskan, dengan kebijakan yang akan diatur oleh PP itu, penghasilan ASN yang berupa honor akan dihapuskan. <br /><br />“Nanti akan diatur oleh PP. Tapi ini kan misalnya tidak ada lagi perjalanan dinas, a, b, c, d, honor-honor. Tapi bagi mereka yang ingin bekerja dengan yang tidak bekerja tadi nanti bagaimana? Mereka akan merasa tidak dapat keadilan. Yang kerja dapat sama dengan yang tidak kerja. Ini yang sedang di-<em>pilot project</em>-kan,” kata dia.<br /><br />Pemerintah mewacanakan untuk menerapkan sistem gaji tunggal bagi aparatur sipil negara pada 2024. Selama ini tunjangan yang diterima aparatur sipil negara antara lain tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan makan, tunjangan anak, serta tunjangan suami/istri.<br /><br />Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan dalam rencana pembangunan tahunan nasional 2024, ada tujuh kegiatan prioritas pemerintah. Salah satunya <em>single salary</em> bagi aparatur sipil negara.<br /><br />"Konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan <em>single salary</em> bagi ASN," kata Suharso saat rapat kerja Bappenas dengan Komisi XI, Senin (11/9/2023). Jika wacana tersebut direalisasikan, maka aparatur sipil negara hanya akan menerima satu penghasilan yang terdiri atas unsur jabatan dan tunjangan kinerja.<br /><br />Melansir laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), sistem gaji aparatur sipil negara menganut pola <em>single salary</em>, yakni aparatur sipil negara hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.<br /><br /><em>Single salary system</em> yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Sistem <em>grading</em> akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji beberapa jenis jabatan aparatur sipil negara. <br /><br />Gaji adalah imbalan yang diberikan kepada aparatur sipil negara sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya. <em>Grading</em> adalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan risiko pekerjaan.<br /><br />Setiap <em>grading</em> akan dibagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu, ada kemungkinan aparatur sipil negara yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda, tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.</p>
)
[date] => Array
(
[0] => 2023-09-12 15:35:11
)
[url] => Array
(
[0] => /s0v6in436/bakal-terapkan-single-salary-asn-menpan-rb-sedang-diuji-coba-di-kpk-dan-ppatk
)
[redaktur] => Array
(
[0] => Agus raharjo
)
[reporter] => Array
(
[0] => Ronggo Astungkoro
)
[taiching] => Array
(
[0] => Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan.
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1694507711
)
[channel] => Array
(
[0] => news
[1] => umum
)
[image] => Array
(
[0] => 038265900-1663661848-830-556.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => Republika/Prayogi
)
[image_caption] => Array
(
[0] => MenPAN RB Abdullah Azwar Anas bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
)
[tag] => Array
(
[0] => menpanrb
[1] => abdullah azwar anas
[2] => single salary asn
[3] => pemerintah bakal terapkan single salary asn
[4] => ini detail aturan single salary asn
[5] => ppatk
[6] => kpk
)
[_version_] => 1776820118546808832
)
[2] => Array
(
[id] => rykhfa349
[title] => Array
(
[0] => Menteri PAN-RB: Ingatkan ASN Milenial Pentingnya Kompetensi Kepemimpinan
)
[date] => Array
(
[0] => 2023-07-29 23:49:58
)
[url] => Array
(
[0] => /rykhfa349/menteri-pan-rb-ingatkan-asn-milenial-pentingnya-kompetensi-kepemimpinan
)
[taiching] => Array
(
[0] => Menteri PAN-RB sebut LAN memiliki program khusus bernama ASN Talent Academy
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1690649398
)
[channel] => Array
(
[0] => news
[1] => umum
)
[image] => Array
(
[0] => 056401600-1676339209-830-556.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => Humas Pemkab Sleman
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sleman, Senin, (13/2).
)
[tag] => Array
(
[0] => asn talent academy
[1] => lembaga administrasi negara
[2] => program asn milenial
[3] => asn milenial
[4] => menpanrb
[5] => kompetensi kepemimpinan
)
[content] => Array
(
[0] => REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mengingatkan pentingnya dan urgensinya para aparatur sipil negara milenial untuk mengembangkan kompetensinya. Hal ini khususnya kompetensi kepemimpinan, agar segala jenis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dapat teratasi.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pengembangan kompetensi kepemimpinan mendorong bangsa ini dapat lebih mudah meraih masa keemasannya pada 2045 mendatang.
“Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki program ASN Talent Academy, program ini didesain khusus oleh LAN bagi para aparatur sipil negara milenial agar dapat secara cepat meningkatkan kompetensi kepemimpinannya,” ujarnya dalam keterangan tulis, Sabtu (29/7/2023).
Menurutnya dalam program ini, wawasan, sikap, perilaku dan keterampilan aparatur sipil negara milenial akan ditempa bukan hanya dari sektor pemerintah saja, tetapi juga dari swasta, dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat.
Sementara itu Kepala LAN Adi Suryanto menambahkan program ASN Talent Academy berisikan kompetensi yang komprehensif yang dibutuhkan kepemimpinan pada era digital, mulai sejumlah soft skill yang akan memperteguh karakter kepemimpinan kawan-kawan semua, sampai pada kompetensi manajerial dan teknis yang akan memantapkan profesionalisme kawan-kawan semua pada bidang tugas masing-masing.
Sebagai suatu program terobosan bidang pengembangan kompetensi, Adi menyebut LAN membuat program ASN Talent Academy. Adapun program ini didesain khusus bagi para aparatur sipil negara milenial agar dapat secara cepat meningkatkan kompetensi kepemimpinannya.
Dalam program ini, wawasan, sikap, perilaku dan keterampilan aparatur sipil negara milenial akan ditempa bukan hanya dari sektor pemerintah saja, tetapi juga dari swasta, dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat. Maka demikian, wawasan aparatur sipil negara peserta program akan dapat lebih holistik dan komprehensif nantinya.
Menurutnya metode belajar ASN Talent Academy telah disesuaikan dengan habit atau kebiasaan generasi milenial yang tidak bisa terlepas dari dunia digital.
“Dan juga kebiasan peserta untuk melakukan observasi langsung terhadap suatu permasalahan konkrit, telah diakomodir dalam bentuk magang perusahaan swasta, dan juga benchmarking ke luar negeri,” ucapnya.
Program ASN Talent Academy terbagi menjadi dua tahap yaitu unbundling dan bundling. Tahap unbundling merupakan proses pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan LMS ASN Unggul serta melalui webinar series yang sudah terjadwal. Sementara tahap bundling yaitu merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara klasikal, melalui experiential learning korporasi serta benchmarking yang direncanakan di luar negeri.
Kepesertaan pada tahap unbundling terbagi menjadi dua jalur. Pertama yaitu jalur free access yang artinya seluruh aparatur sipil negara di Indonesia bisa mengikuti program ini melalui learning management system. Peserta pada jalur ini bisa mengembangan kompetensinya melalui serangkaian mata pelatihan yang sudah disediakan learning management system dan jalur yang kedua yaitu peserta jalur undangan.
Peserta ini berasal dari aparatur sipil negara K/L/D yang terpilih berjumlah 88 peserta, dengan rincian sebagai berikut: Kementerian Keuangan 11 peserta, Kementerian Kelautan dan Perikanan sembilan peserta, LAN 10 peserta, BPKP 10 peserta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 10 peserta, Pemerintah Kota Bandung delapan peserta, Pemerintah Kabupaten Sumedang 10 peserta, BPOM 10 peserta, dan Kementerian PUPR 10 peserta.
)
[_version_] => 1772774984646656000
)
[3] => Array
(
[id] => rw4tbb436
[title] => Array
(
[0] => Banyak Peserta tak Lulus, Jokowi Minta Kaji Ulang Passing Grade Tes PPPK
)
[content] => Array
(
[0] => REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta passing grade atau nilai ambang batas seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar dikaji ulang. Menurut Presiden, banyak peserta ujian yang dinyatakan tak lolos karena passing grade yang tinggi.
"Kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden karena banyaknya yang masuk kepada kami terkait dengan passing grade tes PPPK yang kemarin. Ini banyak sekali yang tidak lulus," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6/2023).
Azwar mencontohkan, tingkat kelulusan peserta seleksi PPPK dosen pun hanya 31 persen dari total formasi yang dibutuhkan. Karena itu, ia menduga permasalahan ini karena tingginya passing grade yang diajukan instansi atau karena banyak peserta yang memiliki kompetensi yang kurang.
"Berarti ini soal passing grade yang diajukan oleh instansi pembina yang tinggi atau karena memang kompetensi teknis mereka banyak yang tidak bisa mereka kerjakan," ujarnya.
Begitu juga dengan posisi pranata komputer. Azwar menyebut hanya tiga persen dari 10 ribu pegawai yang dibutuhkan yang lolos seleksi. Karena itu, ia akan menelusuri penyebab sedikitnya peserta seleksi yang lolos.
"Terkait dengan pranata komputer, pranata komputer ini dari 10 ribu lebih yang diterima hanya tiga persen. Ini bisa karena soalnya atau karena SDM-nya," kata Azwar.
Sementara itu, Azwar menyebut masih banyak pegawai non-ASN yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Karena itu, pihaknya melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi. "Nah ini banyak yang usul kepada kami butuh afirmasi, kami membuat skenario, kami laporkan kepada Bapak Presiden," ujarnya.
)
[date] => Array
(
[0] => 2023-06-12 15:50:00
)
[url] => Array
(
[0] => /rw4tbb436/banyak-peserta-tak-lulus-jokowi-minta-kaji-ulang-passing-grade-tes-pppk
)
[reporter] => Array
(
[0] => Dessy Suciati Saputri
)
[taiching] => Array
(
[0] => Azwar menyebut hanya 3 persen dari 10 ribu pegawai dibutuhkan yang lolos seleksi
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1686559800
)
[channel] => Array
(
[0] => news
[1] => umum
)
[image] => Array
(
[0] => 063074100-1680173604-830-556.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => Biro Pers Sekretariat Presiden
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait Piala Dunia U-20.
)
[tag] => Array
(
[0] => jokowi
[1] => presiden jokowi
[2] => pppk
[3] => menpanrb
)
[_version_] => 1768486670383972352
)
[4] => Array
(
[id] => rv69tk349
[title] => Array
(
[0] => Menpan RB Dorong Kementerian dan Lembaga hingga Pemda Integrasikan Aplikasi
)
[content] => Array
(
[0] => REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut interoperabilitas dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan untuk mengintegrasikan aplikasi yang dimiliki kementerian dan pemerintah daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ada tiga hal dalam digitalisasi aplikasi tersebut, yaitu aksesibilitas, interoperabilitas, dan manajemen secara andal.
"Hindari 'Satu Inovasi, Satu Aplikasi'. Saya mengapresiasi aplikasi umum bidang kearsipan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Karena semangat kita adalah integrasi/interoperabilitas antar-sistem dalam pemerintahan," ujarnya seperti dikutip dari laman Kemenpan RB, Rabu (24/5/2023).
Mantan bupati Banyuwangi itu juga menyebut digitalisasi kearsipan merupakan salah satu program prioritas dari Reformasi Birokrasi Berdampak atau dikenal dengan RB tematik, salah satunya berfokus digitalisasi birokrasi.
“Maka itu, saya mendorong seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi birokrasi ini untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan transparan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menambahkan pentingnya pengelolaan arsip secara digital untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. LAN memperoleh Peringkat II pada Penghargaan Nilai Terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan predikat AA atau sangat memuaskan.
“Ini menjadi sebuah capaian yang sangat membanggakan dan patut disyukuri. LAN akan terus berkontribusi dalam mendorong digitalisasi kearsipan dalam rangka menjaga memori kolektif bangsa, karena bangsa yang hebat dan besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya sendiri," ucapnya.
Kepala Arsip Nasional (ANRI) Imam Gunarto menambahkan, kearsipan memberikan dua dampak bagi pemerintahan. Dampak pertama, mendorong percepatan reformasi birokrasi yang maju dan dampak kedua mendorong kemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban unggul.
"Penyelenggaraan kearsipan harus berdampak bagi masyarakat dan dapat menjadi enabler untuk mewujudkan good and clean government, karena arsip menjadi bukti akuntabilitas dan rujukan kerja organisasi kita," ucapnya.
)
[date] => Array
(
[0] => 2023-05-24 23:58:32
)
[url] => Array
(
[0] => /rv69tk349/menpan-rb-dorong-kementerian-dan-lembaga-hingga-pemda-integrasikan-aplikasi
)
[reporter] => Array
(
[0] => Novita Intan
)
[taiching] => Array
(
[0] => Aplikasi penting untuk aksesibilitas, interoperabilitas, dan manajemen secara andal
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1684947512
)
[channel] => Array
(
[0] => news
[1] => umum
)
[image] => Array
(
[0] => pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-menyebut-interoperabilitas-dalam_230525000018-881.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => dok KemenpanRB
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut interoperabilitas dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan untuk mengintegrasikan aplikasi yang dimiliki kementerian dan pemerintah daerah.
)
[tag] => Array
(
[0] => menpanrb
[1] => kemenpan rb
[2] => satu inovasi
[3] => satu aplikasi
[4] => srikandi
)
[_version_] => 1766796920905269248
)
[5] => Array
(
[id] => ru83we396
[title] => Array
(
[0] => Azwar Anas: Empat Kementerian Cari Solusi untuk Guru non-ASN
)
[content] => Array
(
[0] => <p>REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, empat kementerian sedang mencari solusi untuk guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).</p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"Kami sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia," katanya, Jumat (5/5/2023).</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Menurut dia, solusi tersebut tidak diselesaikan secara tunggal, tetapi bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Keuangan; dan Kementerian Dalam Negeri.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Per 1 Mei 2023, usulan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima sebanyak 266.560 formasi. Perihal kebutuhan guru ini, Menteri Anas berharap, harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"Ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan bisa segera dituntaskan," ujarnya.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Hal itu disampaikan Azwar Anas setelah Rapat Tingkat Menteri bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, pewakilan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Sementara Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru non-ASN ini. Salah satu langkah yang ditempuh Mendikbudristek adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"Kami ingin lebih banyak lagi guru non-ASN yang layak menjadi PPPK. Dan juga kami memikirkan bagaimana kedepannya dapat menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien," harapnya.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"Kami sudah memiliki BOS, kami juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Kami mencari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah, artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan," jelasnya.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya.</span></p>
)
[date] => Array
(
[0] => 2023-05-06 13:12:14
)
[url] => Array
(
[0] => /ru83we396/azwar-anas-empat-kementerian-cari-solusi-untuk-guru-non-asn
)
[redaktur] => Array
(
[0] => Agus Yulianto
)
[taiching] => Array
(
[0] => Per 1 Mei 2023, usulan formasi guru PPPK yang diterima sebanyak 266.560 formasi.
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1683353534
)
[channel] => Array
(
[0] => rejabar
[1] => news-rejabar
)
[image] => Array
(
[0] => 038265900-1663661848-830-556.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => Republika/Prayogi
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.
)
[tag] => Array
(
[0] => menpanrb
[1] => abdullah azwar anas
[2] => empat kementerian cari solusi
[3] => guru non asn
)
[_version_] => 1765124118558015488
)
[6] => Array
(
[id] => rlag68320
[title] => Array
(
[0] => Sumatra Barat Juara Umum MTQ Nasional Korpri VI 2022 di Padang
)
[content] => Array
(
[0] => <p>REPUBLIKA.CO.ID, PADANG— Kafilah Provinsi Sumatra Barat berhasil menjadi Juara Umum Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional Korpri VI di Padang setelah mengumpulkan total nilai 109, melampaui perolehan nilai peringkat II yang diraih kafilah Aceh yang mengumpulkan nilai 68.</p>
<p>Berdasarkan keputusan dewan hakim yang dibacakan Ketua Dewan Hakim MTQ Korpri VI, Muhammad Darwis Hude di Padang, Sabtu (12/11/2022) malam, Sumbar menjadi juara umum setelah berhasil menempatkan utusannya menjadi jawara pada beberapa cabang.</p>
<p>Cabang itu di antaranya tartil putra, tilawah putra, hafalan juz 30 putra, hafalan surat Al-Baqarah putra, hafalan surat Ali Imran dan An-Nisa putri, khat golongan digital putra dan penulisan artikel Alquran putri.</p>
<p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas yang menutup secara resmi acara dua tahunan itu mengucapkan selamat atas keberhasilan kafilah yang menjadi pemenang.</p>
<p>"Selamat kepada Kafilah Sumbar yang berhasil menjadi yang terbaik. Juga kepada kafilah lain yang berhasil masuk sepuluh besar tahun ini. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong untuk prestasi yang lebih baik ke depan," ujarnya.</p>
<p>Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy sebagai tuan rumah yang dinilai berhasil menyukseskan acara di Padang.</p>
<p>Ia berharap MTQ yang digelar bisa menjadi media untuk lebih mengenal nilai-nilai luar biasa dalam Alquran sehingga dapat memperkuat semangat ASN Ber-AKHLAK.</p>
<p>Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakhruloh kepada masyarakat dan Pemprov Sumbar yang telah sukses melaksanakan MTQ VI Korpri Tingkat Nasional Tahun 2022.</p>
<p>"Semangat MTQ bukan semata acara saja, melainkan ada nilai membumikan Alquran yang akan membuahkan peningkatan integritas dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat," kata Zudan.</p>
<p>Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Korpri Pusat serta panitia penyelenggara acara yang sudah mengemas acara dengan sangat baik.</p>
<p>Ia juga menyampaikan rasa bangga kepada kafilah-kafilah terbaik yang telah mampu bersaing hingga akhir kegiatan.</p>
<p>"Kami ucapkan selamat kepada para pemenang MTQ Nasional Korpri VI. Mudah-mudahan kafilah terus menginspirasi dan mensyiarkan Alquran yang mulia di tengah masyarakat.</p>
<p>Berdasarkan keputusan Dewan Hakim peringkat 10 besar MTQ Nasional Korpri VI adalah I Sumbar (109), II Aceh (68), III DKI Jakarta (63), IV Banten (55), V Jawa Timur (51), VI Sumatra Utara (43), VII Riau (31), VIII Sulawesi Selatan (27), IX Jawa Barat (25) dan Kalimantan Selatan (23). </p>
)
[date] => Array
(
[0] => 2022-11-13 20:30:08
)
[url] => Array
(
[0] => /rlag68320/sumatra-barat-juara-umum-mtq-nasional-korpri-vi-2022-di-padang%c2%a0
)
[redaktur] => Array
(
[0] => Nashih Nashrullah
)
[taiching] => Array
(
[0] => Sumatra Barat raih kemenangan sejumlah cabang MTQ Nasional Korpri VI
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1668346208
)
[channel] => Array
(
[0] => dunia-islam
[1] => islam-nusantara
)
[image] => Array
(
[0] => menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-ri-menpanrb_221113065111-221.jpeg
)
[image_source] => Array
(
[0] => istimewa
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas resmi menutup secara langsung kegiatan MTQ IV Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2022, di Masjid Raya Sumbar, Padang, Sabtu (12/11/2022) malam.
)
[tag] => Array
(
[0] => mtq nasional korpri
[1] => sumbar juara umum mtq nasional korpri
[2] => korpri
[3] => azwar anas
[4] => menpanrb
[5] => sumatra barat
[6] => sumbar
)
[_version_] => 1749387800150540288
)
[7] => Array
(
[id] => rbzgbx349
[title] => Array
(
[0] => Tjahjo Tegaskan ASN Harus Loyal Meski Dipimpin Penjabat Kepala Daerah
)
[content] => Array
(
[0] => <p>REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa ASN harus loyal kepada siapa pun pemimpinnya. Termasuk kepada penjabat kepala daerah. </p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"ASN harus tetap loyal melaksanakan apa yang menjadi visi misi dan skala prioritas program pimpinan Presiden dan Wakil Presiden hingga kepala daerah terpilih, termasuk penjabat kepala daerah. Saya kira dengan demikian maka tugas penjabat kepala daerah dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh ASN-nya," kata Tjahjo dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/5). </span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Di sisi lain, Tjahjo meminta penjabat kepala daerah menjalankan pemerintahan dengan memahami ataupun melaksanakan enam isu strategis. Isu strategis itu adalah memahami kewenangan kepala daerah, mewujudkan kepemimpinan efektif, menjalankan asas-asas good governance, mengkonsolidasikan organisasi perangkat daerah (OPD), memastikan diri tak menggunakan jabatan untuk politik praktis, dan memastikan netralitas ASN.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"Seiring dengan mendekatnya pesta demokrasi, penjabat kepala daerah diminta untuk memastikan penguatan netralitas ASN," kata Tjahjo. </span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Untuk diketahui, sebelum gelaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024, terdapat ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Tahun ini, terdapat 101 posisi kepala daerah yang akan kosong. Sedangkan tahun 2023 terdapat 107 posisi kepala daerah yang kosong. </span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Kekosongan posisi itu akan diisi sementara waktu oleh penjabat kepala daerah. Pada Kamis (12/5), Mendagri Tito Karnavian telah melantik lima penjabat gubernur untuk memimpin provinsi Banten, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.</span></p>
)
[date] => Array
(
[0] => 2022-05-16 22:57:33
)
[url] => Array
(
[0] => /rbzgbx349/tjahjo-tegaskan-asn-harus-loyal-meski-dipimpin-penjabat-kepala-daerah
)
[redaktur] => Array
(
[0] => Ichsan Emrald Alamsyah
)
[reporter] => Array
(
[0] => Febryan A
)
[taiching] => Array
(
[0] => Tjahjo yakin penjabat Kepala Daerah bisa bekerja efektif bila didukung ASN
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1652716653
)
[channel] => Array
(
[0] => nasional
[1] => umum
)
[image] => Array
(
[0] => menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-panrb-tjahjo_220120152930-539.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => Humas KemenPANRB
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa ASN harus loyal kepada siapa pun pemimpinnya. Termasuk kepada penjabat kepala daerah.
)
[tag] => Array
(
[0] => menpanrb
[1] => tjahjo kumolo
[2] => penjabat kepala daerah
[3] => sk pengangkatan penjabat gubernur
[4] => pengangkatan penjabat kepala daerah
[5] => asn
[6] => aparatur sipil negara
[7] => tito karnavian
[8] => mendagri
)
[_version_] => 1732999023423389696
)
[8] => Array
(
[id] => quw6wp396
[title] => Array
(
[0] => MenPAN: ASN tak Boleh Cuti Berdekatan Hari Libur Nasional
)
[content] => Array
(
[0] => <p>REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk sementara aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengambil cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional. Tjahjo menjelaskan, cuti ASN ditiadakan demi mencegah penyebaran Covid-19.</p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, Hari Besar Keagamaan Selasa libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah ini dilarang, hari cuti hari lain saja," kata Tjahjo dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6).</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Tjahjo mengatakan, meski cuti merupakan hak pegawai, tapi dalam konteks pandemi Covid-19, cuti sementara ditiadakan. Hal ini untuk mencegah mobilitas masyarakat yang meningkat selama adanya libur nasional, termasuk ASN.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"ASN itu sesuai ketentutan itu mempunyai hak cuti per orang. Tetapi, kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid ini bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," kata Tjahjo.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Mantan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatakan, saat ini cuti bersama juga ditiadakan. Saat ini konsentrasi Pemerintah untuk sektor kesehatan yakni mencegah penyebaran Covid-19 lebih masifm</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan Pak Presiden, arahan Pak Menko semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19 yang ada," ungkapnya.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Hari ini Pemerintah mengumumkan keputusan menggeser dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama tahun 2021. Perubahan ini berkenaan dengan melonjaknya penularan kasus Covid-19 di Tanah Air.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan ini diambil melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan berkaitan merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang belum tuntas, maka bapak presiden memberi arahan adanya peninjauan ulang terkait masalah libur dan cuti bersama yang selama ini sudah tercantum di dalam SKB MenPAN Menaker dan Menag," kata Muhadjir dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6).</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Muhadjir mengungkapkan, dua hari libur nasional yang digeser dan satu cuti bersama yang ditiadakan yakni libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021.</span></p>
<p><span style="font-size: 19.2px;">Sedangkan untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. "Untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan," kata Muhajir.</span></p>
)
[date] => Array
(
[0] => 2021-06-18 17:10:01
)
[url] => Array
(
[0] => /quw6wp396/menpan-asn-tak-boleh-cuti-berdekatan-hari-libur-nasional
)
[redaktur] => Array
(
[0] => Agus Yulianto
)
[reporter] => Array
(
[0] => Fauziah Mursid
)
[taiching] => Array
(
[0] => Untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan.
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1624011001
)
[channel] => Array
(
[0] => nasional
[1] => umum
)
[image] => Array
(
[0] => menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-menpan-rb-tjahjo_210408153051-967.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => Antara/Muhammad Adimaja
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.
)
[tag] => Array
(
[0] => menpanrb
[1] => hari libur nasional
[2] => cuti hari libur nasional
[3] => asn tak boleh cuti berdekatan libur nasional
)
[_version_] => 1702898960220291072
)
[9] => Array
(
[id] => quhb5e396
[title] => Array
(
[0] => MenpanRB Jelaskan Rencananya Kembali Menghapus Badan/Lembaga
)
[date] => Array
(
[0] => 2021-06-10 16:17:38
)
[url] => Array
(
[0] => /quhb5e396/menpanrb-jelaskan-rencananya-kembali-menghapus-badanlembaga
)
[reporter] => Array
(
[0] => Amri Amrullah
)
[taiching] => Array
(
[0] => Sebelumnya, ada rencana penghapusan badan/lembaga yang dibentuk di bawah Kemenkoinfo.
)
[timestamp] => Array
(
[0] => 1623316658
)
[channel] => Array
(
[0] => nasional
[1] => umum
)
[image] => Array
(
[0] => menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-menpan-rb-tjahjo_210408153051-967.jpg
)
[image_source] => Array
(
[0] => Antara/Muhammad Adimaja
)
[image_caption] => Array
(
[0] => Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo
)
[tag] => Array
(
[0] => menpanrb
[1] => tjahjo kumolo
[2] => pembubaran badan/lembaga di bawah keppres/perpres
[3] => kemenkominfo
)
[content] => Array
(
[0] => REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo kembali menjelaskan soal rencananya menghapus atau membubarkan kembali badan/lembaga di bawah undang-undang (UU). Penjelasan ini untuk menegaskan apa yang pernah dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI beberapa hari lalu.
Pernyataan Menpan RB ini disampaikan melalui video singkat. Dia menegaskan, Kemenpan RB telah menghapus atau membubarkan beberapa badan/lembaga di bawah keputusan presiden (keppres) dan perpres pada 2020. Dan, penghapusan atau pembubaran lembaga tersebut, dia menyebut, berjalan dengan lancar, di mana tidak menjadi persoalan.
Karena itu, Tjahjo kembali menegaskan ada rencana lanjutan penghapusan atau pembubaran badan/lembaga pada 2021. Alasan Tjahjo terkait rencana selanjutnya untuk pembubaran/penghapusan badan/lembaga demi mewujudkan birokrasi yang cepat dalam mengambil keputusan
"Birokrasi yang ramping, bukan birokrasi yang tumpang-tindih. Maka, tentunya wajar pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB, menginventarisasi beberapa badan dan lembaga yang diatur di bawah undang-undang untuk dilakukan evaluasi," ujar Tjahjo dalam video pernyataannya kepada wartawan, Kamis (10/6).
Namun, Tjahjo memberi catatan, tentunya evaluasi ini berbeda dengan lembaga-lembaga yang di bawah keppres ataupun perpres. Di mana lembaga/badan yang telah dibubarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, kata dia, penghapusan/pembubaran badan/lembaga yang berada di bawah UU harus melalui pengkajian yang mendalam.
"Karena, harus dikaji dan disampaikan kepada DPR dan akan dibahas revisinya. Kalau DPR setuju bersama pemerintah, tentu akan dibahas secara baik. Jadi, ini semata-mata percepatan pengambilan keputusan," katanya.
Tjahjo juga menyebut, ada kemungkinan tidak hanya pembubaran/penghapusan lembaga/badan, tetapi bisa juga diintegrasikan dengan kementerian, atau lembaga/badan.
"Karena, ada yang fungsinya tumpang-tindih dan ada yang bisa dirampingkan. Soal kapan, kami merencanakan akhir tahun ini sudah bisa diusulkan," ujarnya.
Sebelumnya, rencana lanjutan penghapusan atau pembubaran badan/lembaga yang disampaikan Menpan RB Tjahjo Kumolo di Komisi II DPR RI mendapatkan sorotan publik. Dalam RDP tersebut, Tjahjo menyebut rencana penghapusan atau pembubaran badan/lembaga yang dibentuk oleh UU di bawah Kemenkominfo.
Penolakan pun muncul karena penghapusan dan pembubaran lembaga /badan di bawah Kemenkominfo yang diatur dalam UU bisa merusak demokrasi. Karena, setidaknya ada tiga lembaga/badan pengawas yang dibentuk berdasarkan UU di bawah Kemenkominfo, yakni Dewan Pers, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi.
Sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J Kede. Dia menanggapi, lembaga pengawas independen yang berada di bawah Kemenkominfo ada tiga, yakni Dewan Pers, Komisi Penyiaran, dan Komisi Informasi. Dan, ketiga memiliki fungsi penting dalam demokrasi dan keterbukaan informasi di masyarakat.
Ketika dikonfirmasi, Hendra mengakui, memang Menteri Tjahjo saat itu tidak menyebut nama lembaga yang akan dihapus di bawah Kemenkominfo tersebut. Namun, dia mengatakan, di bawah Kominfo ada beberapa lembaga yang dibentuk sesuai undang-undang dan sepengetahuannya ada tiga lembaga kuasi independen yang dibentuk melalui UU.
"Tiga lembaga itu ya Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat," kata Hendra.
Hendra tidak tahu dari tiga ini di mana lembaga yang dimaksud akan dihapuskan. Namun, dia menyayangkan, apabila suatu saat satu atau dua dari tiga atau ketiga lembaga ini akhirnya harus dihapuskan atau dibubarkan. Karena ketiganya ini, menurut dia, memiliki fungsi penting dalam hal pengawasan dan kebebasan informasi di Indonesia.
Sebelumnya, pada kurun 2014 hingga 2017, Kemenpan RB memang telah membubarkan 23 lembaga nonstruktural. Dan, saat ini terdapat 98 lembaga nonstruktural, baik dibentuk berdasarkan UU, sebanyak 71 lembaga, yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah (PP) 6 lembaga, dan yang dibentuk berdasarkan keppres/perpres sebanyak 21 lembaga.
)
[_version_] => 1702172687825108992
)
)
Advertisement