#mensesneg

Selasa , 07 Apr 2015, 13:49 WIB

MPR: Rakyat Susah, Pejabat Dapat Mobil!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Presiden Jokowi untuk tetap mencabut Perpres Nomor 39 Tahun 2015 yang mengatur tentang peningkatan fasilitas uang muka untuk beli mobil bagi...

Selasa , 07 Apr 2015, 11:52 WIB

Saat Diusulkan, Kenaikan Tunjangan DP Mobil Masih Dianggap Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan usulan kenaikan tunjangan uang muka kendaraan dari pimpinan DPR pertama kali diterima Istana pada 5 Januari 2015. Menurutnya, pada saat itu, kondisi ekonomi Indonesia dianggap masih memungkinkan untuk mengabulkan usulan tersebut."Situasinya memang tidak terlalu bermasalah untuk awal Januari yang lalu," ucapnya di Istana Negara, Selasa (7/4).Namun, dua bulan berselang, nilai tukar...

Senin , 06 Apr 2015, 17:25 WIB

Jokowi Perintahkan Perpres Tambahan Uang Muka Mobil Pejabat Dicabut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi meminta agar Perpres No...

Senin , 06 Apr 2015, 16:28 WIB

Mensesneg Sebut Perpres DP Mobil Bukan Kesalahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mensesneg Pratikno mengungkapkan Presiden Joko Widodo...

Jumat , 13 Mar 2015, 16:37 WIB

Mensesneg: BPKP tak Berkantor di Istana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk pertama kalinya Kepala Badan Pengawasan...

Senin , 02 Feb 2015, 14:18 WIB

Presiden Telah Tanda Tangani UU Pilkada

Selasa , 06 Jan 2015, 15:05 WIB

Mensesneg: Proses Seleksi Jubir Presiden Sedang Berlangsung

Senin , 01 Dec 2014, 17:17 WIB

Jokowi Minta Tak Disambut Heboh Saat Blusukan

Ketua Majelis Sidang yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang sengketa Pilkada Tangerang dengan agenda pembacaan putusan di Jakarta,

Ahad , 28 Sep 2014, 17:59 WIB

Ada Lima UU tak Ditandatangani Presiden, Tapi...

Ahad , 28 Sep 2014, 14:12 WIB

UU Pilkada tak Sah Kalau SBY tidak Tanda Tangan?

Selasa , 16 Sep 2014, 16:13 WIB

Mensesneg Curhat Soal Wamen (2 - Habis)

Selasa , 16 Sep 2014, 16:11 WIB

Mensesneg Curhat Soal Wamen (1)

Senin , 09 Jun 2014, 13:16 WIB

Soal Babinsa, SBY Kembali Tekankan TNI Harus Netral

Senin , 09 Jun 2014, 13:02 WIB

Baru Dua Menteri Ajukan Cuti Kampanye ke Presiden

Kamis , 05 Dec 2013, 10:32 WIB

Mensesneg Bantah Terlibat Kasus Hambalang

Jumat , 15 Nov 2013, 19:39 WIB

Istana: Presiden Menghargai Insan Pers

Jumat , 15 Nov 2013, 16:11 WIB

Ilham: Pernyataan Sudi Lecehkan Kemampuan Profesional Pers

Ditanya Soal Menteri SS, Nazar Malah Sebut Anas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin selama empat hari di gedung KPK sejak Selasa (22/10). Usai pemeriksaan, tiba-tiba Nazar bungkam soal keterlibatan menteri berinisial SS di proyek pemerintah beranggaran tahun jamak (multi years). "Saya diperiksa untuk saksi Anas dalam proyek Hambalang dan kasus-kasus yang lain, yang diperiksa itu adalah...

Rabu , 23 Oct 2013, 16:23 WIB

PPI Minta KPK dan SBY Selidiki Menteri "SS"

Selasa , 22 Oct 2013, 21:28 WIB

Mensesneg: Akhir-Akhir Ini Banyak Fitnah Berseliweran

Selasa , 22 Oct 2013, 21:15 WIB

Sudi Bantah Intervensi Proyek eKTP

Selasa , 22 Oct 2013, 21:13 WIB

Para Menteri Bersama-Sama Hadapi Nazar

Selasa , 22 Oct 2013, 21:12 WIB

Sudi Tuntut Nazaruddin Minta Maaf

Selasa , 22 Oct 2013, 21:03 WIB

Sudi Bantah Terlibat E-KTP dan Hambalang

Jumat , 05 Jul 2013, 15:34 WIB

Sudi Ogah Maafkan Fahri

Selasa , 02 Jul 2013, 19:52 WIB

Jubir Presiden: Mensesneg-Seskab Tak Terlibat Kasus PKS

Jumat , 08 Feb 2013, 21:26 WIB

SBY Punya Sekretaris Militer Baru

Jumat , 23 Nov 2012, 15:51 WIB

Presiden Belum Terima Surat Pengunduran Diri Yamani

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

Sabtu , 10 Nov 2012, 13:51 WIB

Heru Lelono: Canda Mahfud MD Gegabah

Sabtu , 10 Nov 2012, 13:25 WIB

Dipo Alam: Ketua MK, Fokus Sajalah ke Pekerjaan

Sabtu , 10 Nov 2012, 00:19 WIB

Mensesneg Minta Mahfud MD Klarifikasi

Jumat , 09 Nov 2012, 22:19 WIB

Mensesneg: Tuduhan Saudara Mahfud MD Amat Keji

Massa dari Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka menuntut agar KPK segera menuntaskan skandal kasus Bank Century yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

Kamis , 02 Feb 2012, 19:15 WIB

Aset Bank Century Tersebar di 14 Negara

Kamis , 25 Aug 2011, 13:23 WIB

Mensesneg Belum Tahu Soal Surat Pemberhentian Nazaruddin

Mensesneg: Kedubes AS Harus Minta Maaf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia harus meminta maaf, terkait dokumen nota diplomasi yang bocor melalui Wikileaks dan dimuat oleh dua media cetak Australia, 'The Age' dan 'Sydney Morning Herald'. "Jelas kita minta terutama kepada AS untuk betul-betul minta maaf, dan ini Menteri Luar Negeri juga sudah memanggil Dubes AS...

Selasa , 12 Oct 2010, 02:06 WIB