Rabu , 11 Oct 2023, 13:52 WIB
Indonesia Memiliki Potensi Mineral dan Batu Bara Cukup Besar, Dukung Transisi Energi
Kamis , 13 Jul 2023, 00:30 WIB
Kemenkeu Andalkan Sektor Minerba dan Dividen BUMN untuk Target PNBP
Sabtu , 19 Feb 2022, 00:12 WIB
Salah Satu Persyaratan Menjadi Pekerja Peledakan
Jumat , 28 Jan 2022, 09:08 WIB
Juru Ledak Kelas II Angkatan I Resmi Dibuka
Jumat , 14 Jan 2022, 13:47 WIB
Telah Dibuka, Pendaftaran Diklat Geominerba
Rabu , 15 Sep 2021, 23:28 WIB
ESDM Dorong Eksplorasi Mineral Kritis dan Logam Tanah Jarang
Rabu , 30 Jun 2021, 16:25 WIB
Pengamat: UU Ciptaker Buat Sektor Energi tak Menarik
Rabu , 23 Dec 2020, 12:57 WIB
Tugas Berat Menanti Wamen BUMN Baru
Senin , 11 May 2020, 14:18 WIB
RUU Minerba Baru Tambah Bagian Pemda
Senin , 08 Jul 2019, 15:21 WIB
Dorong Hilirasi Minerba, Inalum Sarankan Kebijakan Strategis
Senin , 28 May 2018, 11:08 WIB
Komisi VII Desak Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Komisi VII Desak Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengevaluasi izin ekspor pertambangan. “Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizinkan melakukan ekspor,” kata Nasir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba di ruang rapat Komisi...
Senin , 28 May 2018, 11:08 WIB
Komisi VII Desak Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Rabu , 21 Mar 2018, 17:38 WIB
Wakil Ketua Komisi VII: UU Minerba Ditarget Juli
Selasa , 13 Mar 2018, 15:04 WIB
Sektor Minerba Pangkas 32 Aturan
Ahad , 19 Nov 2017, 23:29 WIB
PNBP Sektor Minerba Capai Rp 35 Triliun
Rabu , 09 Aug 2017, 21:55 WIB
Fungsionaris Perindo Tafsirkan Sisi Politis Permen ESDM
Senin , 01 Feb 2016, 19:46 WIB
DPR Mulai Jajaki RUU Mineral dan Batubara
Senin , 14 Dec 2015, 12:00 WIB
Migas, Minerba, dan Outlook 2016
Rabu , 28 Oct 2015, 14:05 WIB
DPR Desak Pemerintah Cabut Surat Perpanjangan Kontrak Freeport
Senin , 26 Jan 2015, 16:14 WIB
Indonesia tidak Tegas Menjalankan UU Minerba
Selasa , 07 Oct 2014, 18:28 WIB
Cegah Korupsi Bidang Ini, KPK Selamatkan Rp 200 Triliun
Rabu , 27 Aug 2014, 22:16 WIB
Ikhtiar KPK-Polri-Dirjen Pajak-ESDM Tuntaskan 'Kasus' Minerba
Rabu , 27 Aug 2014, 15:48 WIB
KPK Kumpulkan Kementerian dan Lembaga Diskusi Minerba
KPK Kumpulkan Kementerian dan Lembaga Diskusi Minerba
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang seluruh Kementerian dan Lembaga serta swasta untuk koordinasi terkait sektor pertambangan mineral dan batubara (Minerba). "Saya diundang rapat minerba, nanti setelah rapat disampaikan ya," kata Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Suhardi Alius, saat tiba di KPK, Rabu (27/8).Belum lama Suhardi masuk ke kantor KPK, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany terlihat menyambangi...
Rabu , 27 Aug 2014, 15:48 WIB
KPK Kumpulkan Kementerian dan Lembaga Diskusi Minerba
Sabtu , 10 May 2014, 23:06 WIB
UU Minerba Dinilai Perlu Diamandemen
Rabu , 23 Apr 2014, 20:37 WIB
KPK: Perbaiki Sistem Pajak Minerba
Senin , 07 Apr 2014, 20:45 WIB
Nilai Tambah Hilirisasi Mineral 268 Miliar Dolar
Kamis , 03 Apr 2014, 04:30 WIB
Kementerian ESDM Diminta Percepat 'Roadmap' Terkait Minerba
Sabtu , 22 Mar 2014, 06:31 WIB
DPRD Babel Dilaporkan ke KPK
Rabu , 12 Mar 2014, 14:13 WIB
Pemerintah: UU Minerba Tidak Mengandung Larangan Ekspor
Senin , 10 Mar 2014, 19:14 WIB
Langkah Polri Tindak Penambang Ilegal Diapresiasi
Selasa , 04 Mar 2014, 11:07 WIB
Penurunan Ekspor Karena UU Minerba Sudah Diprediksi
Kamis , 16 Jan 2014, 21:30 WIB
Soetrisno Bachir: Pemerintah Jangan Mau Disetir Asing Dalam Kelola Minerba
Rabu , 15 Jan 2014, 00:36 WIB
Ore export tax remains imposed
Selasa , 14 Jan 2014, 03:45 WIB
ATEI: Penerbitaan PP dan Permen Mineral Tepat
ATEI: Penerbitaan PP dan Permen Mineral Tepat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) menilai keputusan pemerintah dengan menerbitkan PP No.1/2014 dan Permen ESDM No.1/2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian, sudah tepat.Dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin, ATEI menilai kebijakan tersebut telah mengakomodasi semua kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, pengusaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP khusus...
Selasa , 14 Jan 2014, 03:45 WIB
ATEI: Penerbitaan PP dan Permen Mineral Tepat
Senin , 13 Jan 2014, 21:51 WIB
SILO Susun Tenaga Kerja Imbas Pelarangan Ekspor
Senin , 13 Jan 2014, 21:15 WIB
Pembangunan 66 'Smelter' Dipercepat
Senin , 13 Jan 2014, 19:26 WIB
Pemerintah Akan Konsisten Jalankan UU Minerba
Senin , 13 Jan 2014, 16:15 WIB
Penerbitan PP Minerba Dinilai Sudah Tepat
Ahad , 12 Jan 2014, 18:11 WIB
Pertimbangkan Peluang PHK, PP Minerba Direvisi
Jumat , 10 Jan 2014, 22:52 WIB
Ditjen BC Siap Kawal Penerapan UU Minerba
Jumat , 10 Jan 2014, 05:11 WIB
Pemerintah Harus Jalankan Hilirisasi Minerba Sesuai Aturan
Selasa , 07 Jan 2014, 20:12 WIB
Kotabaru Minta Menteri Izinkan Ekspor Besi Sinter
Selasa , 07 Jan 2014, 15:32 WIB
Pemerintah Diminta Tak Istimewakan Freeport dan Newmont
Kamis , 02 Jan 2014, 16:18 WIB
Pemerintah Diminta Lunak Terapkan UU Minerba
Selasa , 04 Dec 2012, 21:36 WIB
Lagi, Tujuh Perusahaan Bakal Teken Renegosiasi Kontrak Karya
Lagi, Tujuh Perusahaan Bakal Teken Renegosiasi Kontrak Karya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan bakal ada tujuh perusahaan baru yang menyepakati renegosiasi kontrak pertambangan di 2013 nanti. Lima perusahaan berasal dari pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sedangkan sisanya dari Kontrak Karya (KK). "Meski sulit diprediksi, kita inginnya bertambah tujuh," tegas Dirjen Minerba Kementerian ESDM Thamrin Sihite, Selasa (4/11). Diutarakannya, kesepakatan diharapkan segera terlaksana pertengahan tahun nanti. Terkait 12 perusahan...
Selasa , 04 Dec 2012, 21:36 WIB