Satgas Anti-Pornografi Dinilai Mubazir

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain menilai keputusan presiden membentuk satgas anti-pornografi sebagai langkah yang tidak perlu dan mubazir.''Sebaiknya presiden memaksimalkan fungsi-fungsi yang melekat pada institusi tertentu, seperti Kemenag, MUI atau institusi lain yang memang tupoksinya urusan itu,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/3).Situs resmi Sekretariat KabinetmMemuat Peraturan Presiden...