Advertisement
#multiyears
Selasa , 29 Oct 2013, 14:54 WIB
Fitra: Perubahan Mekanisme Kontrak Tahun Jamak Harus Libatkan Semua 'Stakeholders'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai Kementerian Keuangan seharusnya membangun dialog terlebih dahulu dengan seluruh stakeholders serta DPR...
Selasa , 29 Oct 2013, 13:15 WIB
Mulai 2014, Kontrak 'Multi Years' tak Perlu Persetujuan Menteri Keuangan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontrak tahun jamak (multiyears contract) untuk kegiatan maupun proyek kementerian/lembaga (K/L) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terhitung mulai tahun anggaran 2014, tidak perlu memperoleh persetujuan menteri keuangan (menkeu). Selama ini kontrak tahun jamak, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, harus melalui persetujuan menkeu. "Dan itu memperpanjang mekanisme," ujar Askolani kepada...
Jumat , 21 Dec 2012, 17:27 WIB
Kemenkeu: Peraturan Anggaran Multiyears Harus Diperbaiki
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan merasa harus memperbaiki proses perencanaan...
Jumat , 01 Jun 2012, 11:04 WIB
Menkeu Pelajari Anggaran Proyek Hambalang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan akan...