#muzakir

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan memorandum agar jajarannya menjaga netalitas di pemilu. (foto ilustasi)

Senin , 21 Aug 2023, 12:34 WIB

Kejagung Dinilai Tepat Tunda Pemanggilan Peserta Pemilu yang Baru Dilaporkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat hukum pidana, Muzakir, sepakat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menunda pemeriksaan peserta Pemilu 2024, yang dilaporkan melakukan tindak pidana. Ini untuk mengantisipasi perkara hukum dijadikan...

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Muzakir menilai tingginya kepercayaan publik pada kejaksaan karena mereka berani menindak elit yang korupsi.

Selasa , 04 Jul 2023, 09:52 WIB

Pakar Pidana Sebut Keberanian Kejagung Sikat Elite Jadi Kunci Kepercayaan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar pidana Muzakir mengatakan keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memproses hukum orang-orang, yang mempunyai kekuasaan ekonomi ataupun politik, menjadi faktor penting dalam tingginya kepercayaan publik terhadap mereka. “Rakyat itu kan tahu mana penegak hukum yang pilih-pilih, siapa yang lebih ke politik dibanding penegakan hukum,” kata Muzzakir, Selasa (4/7/2023). Dalam konteks ini, menurut Muzakir, sebagian besar jaksa menampakkan tidak...

Senin , 26 Feb 2018, 09:48 WIB

#muzakir

Kejagung Dinilai Tepat Tunda Pemanggilan Peserta Pemilu yang Baru Dilaporkan

Pakar Pidana Sebut Keberanian Kejagung Sikat Elite Jadi Kunci Kepercayaan Publik

'Putusan Kasus Buni Yani tak Bisa Jadi Novum dalam PK Ahok'

Pemidanaan Bagi LGBT Dinilai Sudah Tepat

Densus Tipikor, Pakar: Jangan 'Cawe-Cawe' Berantas Korupsi

Muzakir, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Gelar Perkara Secara Terbuka tidak untuk Umum

Pimpinan KPK Langgar Hukum tak Boleh Diistimewakan

Pakar Pidana: KPK Tergesa-gesa dan Menantang Jokowi

Lagi, Paus Terdampar di Cianjur Selatan

Punya Pemimpin Baru, Aceh Diharapkan Lebih Kondusif